Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
BAK durian runtuh, Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) disebut bakal mendapat pemasukan tambahan sekitar Rp400 triliun. Itu berasal dari potensi pendapatan pajak atas kasus-kasus lampau dan potensi penerimaan dari kredit karbon dalam negeri.
Hal itu disampaikan Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hashim Djojohadikusumo dalam Dialog Ekonomi Kadin di Menara Kadin, Jakarta, Rabu (23/10).
Dia mengaku mendapatkan laporan dari Jaksa Agung Muda bahwa ada sekitar 300 pengusaha pemilik kebun yang menjalankan bisnis dengan cara ilegal. Cara ilegal yang dimaksud ialah pengusaha itu tak memiliki NPWP dan tak memiliki rekening bank di dalam negeri.
"Ini sudah dikasih laporan ke pak Prabowo, segera bisa dibayar Rp189 triliun dalam waktu singkat, dan waktu lebih lama tapi tahun depan bisa tambah Rp120 triliun lagi. Sehingga Rp300 triliun itu masuk ke kas negara," ujarnya.
Selain itu, sumber pemasukan lain bagi APBN dalam waktu dekat ialah dari kredit karbon. Hashim mengaku ditunjuk sebagai utusan khusus presiden dalam COP 29 di Baku, Azerbaijan. Dari kajian awal PBB, Indonesia berpotensi menawarkan kredit karbon hingga 577 juta ton.
Hashim mengasumsikan harga karbon per ton di Indonesia mencapai US$10. Dia mengatakan bakal melelang kredit karbon tersebut dalam forum tersebut. Diharapkan negara penghasil emisi berminat untuk membeli karbon dari Indonesia.
"Berarti apa, berarti itu USD 5,8 miliar anggaran. Saya sudah cek dengan Tommy Djiwandono, Wakil Menteri Keuangan, maaf, keponakan saya, dia sudah konfirmasi di APBN, itu tidak dihitung. Berarti apa, kita bisa dapat tambahan Rp90 triliun kurang lebih dana baru," urai Hashim.
Selain itu, dari kajian yang dilakukan Jeff Bezos Foundation bersama PBB dan KLHK, Indonesia masih berpotensi mendapat tambahan kredit karbon untuk ditawarkan sebanyak 600 juta ton.
Dus, kata Hashim, Indonesia dapat peluang pendapatan baru lagi sebesar US$6 miliar. "Berarti kita bisa dapat (lagi) Rp190 triliun tambahan dana untuk masuk APBN," imbuhnya.
"Berarti apa, kita dari pengusaha nakal Rp190-Rp300 triliun, yang karbon kita bisa dapat Rp190 triliun, itu sudah Rp400 triliun kurang lebih dana baru," pungkas Hashim. (Mir/M-4)
Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie menekankan pentingnya pelaku usaha mencermati skema tarif dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS).
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Musyawarah Provinsi (Muprov) VIII.
KAMAR Dagang dan Industri (Kadin) Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) di area parkir eks MTQ Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.
PERWAKILAN Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) sekaligus Secretary General of the International Economic Association Lili Yan Ing menegaskan target pertumbuhan ekonomi 2026 di angka 5,4% tidak bisa hanya mengandalkan konsumsi masyarakat.
Keberhasilan program MBG sangat ditentukan sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah, dunia usaha, legislatif, hingga akademisi.
KAMAR Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai aturan pengupahan berpotensi memberikan tekanan terhadap pertumbuhan sektor industri manufaktur.
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Perpres 110/2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon untuk memperkuat tata kelola pasar karbon, pengendalian emisi.
Ekspansi bursa strategis ini memungkinkan pengguna global untuk mengakses layanan STO dengan lancar.
Indonesia memiliki stok kredit karbon dari result based payment yang dilakukan mulai tahun 2014 sampai 2020 nilainya capai 577 juta ton CO2.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved