Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PROGRAM tiga juta rumah yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto disebut dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional hingga 1,5%. Karenanya, program tersebut menjadi salah satu unggulan yang ditawarkan oleh pemerintah.
"Dari perumahan kami sudah hitung bisa tambah 1,1%; 1,2,%; 1,5%. Perumahan merupakan 14% dari Produk Domestik Bruto (PDB) kita," ujar Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hashim Djojohadikusumo dalam Dialog Ekonomi Kadin, Menara Kadin, Jakarta, Rabu (23/10).
Prospek kinerja sektor perumahan, lanjut dia, cukup besar dan potensial mengerek pertumbuhan ekonomi. Karenanya, Hashim optimistis target pertumbuhan ekonomi hingga 8% bisa tercapai. "Sebenarnya Prabowo bilang 8% itu minimum. It's minimal target. Kita mau 10% sebetulnya," tuturnya.
Guna mengakselerasi dan mempercepat realisasi program tiga juta rumah, Hashim juga mengaku telah bernegosiasi dengan negara-negara lain. Beberapa negara yang telah menyatakan minat ialah Uni Arab Emirat, Qatar, hingga Tiongkok.
"Kemarin saya ketemu Menteri Toleransi (UEA) keluarga penguasa. Dia tertarik untuk membiayai program perumahan. Saya sudah ketemu penguasa dari Qatar. Mereka juga dan dari China," jelas Hashim.
"Jadi ada tiga penyandang dana. Bisa membiayai dan saya kira lain bisa membiayai program perumahan, So ini dana, ini kan inflow of investment untuk perumahan. This will stimulate the economy," tambah dia.
Adapun program tiga juta rumah bakal dilakukan setiap tahun dalam lima tahun masa pemerintahan Prabowo. Dus, hingga 2029 diharapkan bakal terbangun rumah layak huni untuk masyarakat sebanyak 15 juta unit.
Sektor perumahan dijadikan prioritas lantaran memiliki dampak ikutan yang cukup luas. Setidaknya, kata Hashim, 185 sektor usaha akan ikut bergerak mengikuti geliat dari sektor perumahan.
"Jadi tiga juta ini untuk satu tahun, jadi ada 15 juta untuk lima tahun dan mudah-mudahan ini bisa dilanjutkan terus," pungkas Hashim. (M-3)
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
DPRD DKI Jakarta merespons rencana pemerintah yang membuka peluang bagi instansi pemerintahan menggelar rapat di hotel.
Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai inflasi yang rendah hingga terjadinya deflasi berulang merupakan indikasi negatif bagi perekonomian Indonesia.
ARAH pertumbuhan ekonomi Indonesia dinilai semakin suram. Indikator-indikator utama terus melemah, kebijakan publik dianggap belum efektif.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Indonesia membutuhkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi yang tinggi guna mencapai target pertumbuhan ekonomi.
Langkah pemerintah melakukan deregulasi terkait impor dan kemudahan berusaha diapresiasi.
HIMPUNAN Kawasan Industri Indonesia (HKI) menegaskan perlunya langkah konkret untuk memperkuat ekosistem investasi kawasan industri di tengah target ambisius pemerintah
PENURUNAN tajam peringkat daya saing Indonesia dalam laporan IMD World Competitiveness Ranking 2025 tidak lepas dari merosotnya efisiensi pemerintah dan efisiensi bisnis.
Keputusan BI mempertahankan suku bunga acuan di level 5,50% dipandang sebagai langkah konservatif yang tepat di tengah ketidakpastian global dan perlambatan ekonomi domestik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved