Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengapresiasi langkah Bank Indonesia (BI) yang berencana memperluas kebijakan likuiditas makroprudensial (KLM) yang diarahkan untuk sektor padat karya. Kebijakan tersebut dianggap bakal menambah arus pembiayaan perbankan kepada sektor yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar itu.
“Kami meyakini insentif ini akan meningkatkan arus pendanaan dan kelancaran pembiayaan bagi sektor-sektor yang ditargetkan, sehingga produktivitas usaha di sektor-sektor tersebut bisa meningkat. Insentif ini secara tidak langsung akan berdampak positif terhadap penciptaan lapangan kerja yang lebih tinggi dan berpotensi menekan resiko PHK,” ujar Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani saat dihubungi, Kamis (17/10).
Dia menambahkan, rencana pemberian insentif oleh bank sentral dinilai dilakukan dalam waktu yang tepat. Itu juga dianggap sesuai dengan kebutuhan dunia usaha saat ini. Di lain sisi, itu juga akan menjadi stimulus penting bagi industri sektor manufaktur lantaran tengah dalam tren penurunan kinerja.
Tren penurunan itu sedianya terkonfirmasi dari penurunan level indeks Purchasing Manager’s Index (PMI) dalam beberapa bulan terakhir yang juga ditandai dengan tersendatnya penciptaan lapangan kerja formal. “Insentif ini tentu menjadi kabar gembira bagi para pelaku usaha di sektor terkait karena peluang mereka untuk memperoleh pendanaan usaha yang dibutuhkan menjadi lebih tinggi,” jelas Shinta.
Rencana stimulus dari BI itu juga dinilai sesuai dengan kondisi makro ekonomi nasional yang saat ini relatif dalam kondisi baik. Belum lagi, kata Shinta, nilai tukar rupiah yang terbilang cukup stabil. Dengan begitu, stimulus dari bank sentral tidak menimbulkan risiko yang berlebihan terhadap stabilitas dan ketahanan ekonomi nasional.
“Sebaliknya, insentif ini memberikan dorongan peningkatan produktifitas di sektor riil yang dpt menciptakan peningkatan produktivitas, penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan lebih berkualitas,” terang Shinta.
Lebih lanjut, dia juga meyakini stimulus KLM dari BI akan mendorong geliat usaha sektor padat karya. Hanya, Shinta menyoroti perihal daya tahan industri pengolahan dalam negeri yang terdampak situasi global.
Menurutnya, stimulus yang diberikan bank sentral belum cukup untuk menahan maupun mendorong pertumbuhan yang cepat di sektor padat karya. “Perlu intervensi kebijakan yang lebih holistik untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan dan daya saing industri padat karya nasional seperti penanganan pemerintah terhadap persaingan usaha maupun persaingan dagang yang tidak sehat di pasar domestik terhadap output-output industri padat karya,” imbuhnya.
“Seperti garmen, sepatu, kaerna impor-impor ilegal atau impor-impor dengan predatory pricing, perlunya peningkatan daya saing biaya usaha universal untuk meningkatkan efisiensi beban usaha industri terkait, bantuan untuk mengadopsi teknologi-teknologi manufaktur baru yang lebih hemat energi dan lebih efisien dalam memproduksi berbagai produk industri padat karya seperti tekstil,” tambahnya. (Z-11)
KELANGKAAN beras medium dan premium terjadi selama sepekan terakhir di sejumlah minimarket di Jawa Barat (Jabar). Konsumen terus mendapati kosongnya rak-rak beras.
ASOSIASI Pengusaha Indonesia (Apindo) menyebut Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan melanggar regulasi terkait pengupahan yang berlaku saat ini.
Gugatan ini lantaran revisi UMP dari semula naik 0,85% menjadi 5,1% dalam Kepgub tersebut dinilai tidak sah.
"Program ini dibuat untuk memberikan bantuan permodalan dengan bunga rendah bagi keluarga pekerja atau buruh di industri yang tercatat sebagai warga Kota Tangerang,"
Karena pro dan kontra kebijakan besaran UMP 2022 itu, PTUN mewajibkan Gubernur DKI Anies Baswedan untuk menurunkan UMP Jakarta 2022 menjadi Rp4,5 juta.
Majelis Hakim membenarkan kewenangan Gubernur DKI Jakarta dalam membuat kebijakan UMP. Selain itu, Majelis Hakim juga membenarkan hak pekerja mendapatkan upah layak.
Direktur Eksekutif API, Danang Girindrawardana menegaskan saat ini tidak ada penindakan hukum terhadap importir ilegal, tetapi penindakan hukum justru diberikan kepada pedagang kecil.
PENGAMAT kebijakan publik Trubus Rahadiansyah merespons temuan PPATK yang menyebut pemain judi online didominasi masyarakat berpenghasilan rendah. Mereka diduga penerima bansos.
Wakil Ketua DPR RI Bidang Korinbang, Rachmat Gobel, meminta pemerintah memberikan prioritas pada sektor padat karya, seperti industri manufaktur, pertanian, garmen, alas kaki.
PEMERINTAH berupaya untuk menarik investasi masuk ke sektor padat karya untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja di dalam negeri.
PEMERINTAH diminta untuk bisa mendorong penciptaan tenaga kerja yang luas dan berkualitas. Itu karena penyerapan tenaga kerja masih menjadi pekerjaan rumah
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan Januari 2025 pihaknya memperluas insentif kebijakan likuiditas makroprudensial (KLM) ke sektor padat karya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved