Efisiensi Anggaran Infrastruktur Bikin Pertumbuhan Ekonomi Terpuruk

Efisiensi anggaran terhadap sektor infrastruktur berpotensi memperlambat perekonomian nasional. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan potensi itu sangat besar karena berdampak langsung pada penyerapan tenaga kerja, khususnya bagi BUMN karya maupun perusahaan yang ikut andil dalam proyek infrastruktur nasional. Sebagaimana diketahui, pemotongan anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mencapai Rp60,46 triliun. 

Ia menjelaskan, anggaran infrastruktur dikategorikan sebagai investasi dan belanja modal pemerintah yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Sehingga apabila proyek pembangunan infrastruktur banyak terhenti, akan secara langsung mengurangi penyerapan tenaga kerja domestik.

"Itu juga menurunkan tingkat permintaan, kemudian juga menurunkan pertumbuhan ekonomi pada akhirnya," kata Faisal.

Baca juga : Efisiensi Anggaran Hambat Perekonomian

Seharusnya, imbuh dia, pemerintah merincikan dampak dari pemangkasan anggaran tersebut, serta berharap efisiensi yang dilakukan tidak memberikan dampak terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor infrastruktur.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menyatakan pemangkasan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah diimplementasikan secara tebang pilih, serta terlihat bahwa efisiensi yang dilakukan dialokasikan untuk program lain. Padahal, menurutnya, apabila pemerintah ingin melakukan relokasi anggaran, dana yang dialihkan seharusnya digunakan untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia, memacu investasi, serta mendorong ekspor.

"Jika tidak dikaji ulang, ekonomi akan lebih lesu," kata dia.

Esther turut mengatakan, potensi dampak negatif berlekanjutan yang akan timbul dari efisiensi ini yakni menurunkan daya beli masyarakat, serta menyebabkan deflasi lebih dalam.

Sebelumnya, Pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari Universitas Indonesia Toto Pranoto menilai efisiensi yang dilakukan kementerian/lembaga akan secara langsung menurunkan kontribusi BUMN karya, khususnya dalam serapan tenaga kerja sekaligus berpotensi memicu naiknya inflasi. (Ant/E-3)