Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
RENCANA perluasan kebijakan likuiditas makroprudensial (KLM) dinilai belum mampu sepenuhnya mendukung geliat industri padat karya. Itu karena pelaku usaha disebut lebih memperhatikan beban biaya yang harus dibayar dari pinjaman yang diterima. Dengan kata lain, penurunan bunga acuan dinilai jauh lebih diharapkan.
Stimulus KLM yang diberikan BI sedianya diberikan oleh BI untuk memacu pertumbuhan kredit nasional. Bank yang menyalurkan kredit pada sektor-sektor prioritas dan produktif dapat menikmati fasilitas stimulus dari bank sentral.
Insentif tersebut berupa pemotongan setoran Giro Wajib Minimum (GWM) dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara rata-rata kepada BI. “Kita tahu bahwa kebijakan insentif likuiditas ini akan memberikan dampak melalui GWM,” ujar periset dari Center of Reform on Economic (CoRE) Yusuf Rendy Manilet, Kamis (17/10).
“Dengan melakukan penyesuaian terhadap kebijakan kewajiban GWM yang harus dipenuhi maka BI berharap kebijakan ini akan memberikan bank likuiditas tambahan yang nantinya bisa diberikan atau disalurkan melalui kredit ke sektor-sektor yang bersifat prioritas,” tambahnya.
Hanya, imbuh Yusuf, stimulus KLM belum mampu sepenuhnya menjawab kebutuhan sektor-sektor padat karya yang selama ini terhambat lantaran suku bunga tinggi. Dus, meski bank memiliki likuiditas tambahan untuk menyalurkan kredit, namun itu tak serta merta membuat bank menurunkan bunga pinjaman.
Karenanya BI disarankan juga melakukan penyesuaian pada kebijakan lain seperti deposit facilty kepada perbankan yang memiliki catatan maupun menyalurkan kredit pada sektor-sektor yang disepakati.
“Jadi harapannya baik itu kebijakan insentif likuiditas makroprudensial dan juga kebijakan deposit facility bisa memberikan dorongan kepada bank agar lebih aktif menyalurkan kredit dan yang tidak kalah penting juga menyalurkan kredit dengan kisaran yang memang terjangkau terutama untuk pelaku usaha secara umum,” kata Yusuf. (Mir/M-4)
Kebutuhan masyarakat terhadap akses kredit digital yang cepat, mudah, dan terjangkau terus meningkat, terutama di luar kota-kota besar.
Keterbatasan akses pembiayaan masih menjadi persoalan besar bagi pelaku usaha di Indonesia, khususnya UMKM dan generasi muda.
Untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat kelas menengah masih membutuhkan dukungan kebijakan.
Ketua Umum Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) Hery Gunardi mengungkapkan fasilitas pinjaman perbankan yang belum ditarik atau undisbursed loan masih cukup tinggi.
Ia menegaskan Bank Jakarta menyambut peluang penempatan dana berikutnya dari pemerintah pusat.
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan tambahan penempatan dana pemerintah di bank Himbara cukup menjaga likuiditas dan transmisi kredit yang optimal.
Ketua Umum Asosiasi Garmen dan Tekstil Indonesia (AGTI), Anne Patricia Sutanto, mengapresiasi fokus Presiden Prabowo Subianto terhadap penguatan dan hilirisasi industri tekstil dan garmen.
Tekanan terhadap sektor padat karya, khususnya industri hasil tembakau (IHT), kian nyata di tengah pelemahan ekonomi lokal dan dinamika global.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 memicu kekhawatiran serius di kalangan legislatif dan pelaku ekonomi nasional.
PEMERINTAH berupaya mendorong penguatan sektor industri padat karya sebagai upaya menjaga stabilitas ekonomi dan ketenagakerjaan.
Industri padat karya merupakan sektor kunci dalam penyerapan tenaga kerja dan penopang perekonomian nasional. Sayangnya, sektor tersebut kini kurang mendapat perhatian.
Tanpa pembatasan kuota, produsen asing dapat memasarkan barang mereka dengan lebih leluasa, sehingga perusahaan domestik menghadapi tekanan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved