Proyeksi Menteri Era Prabowo, Wajah Lama akan Sulit Perbaiki Kondisi Ekonomi RI yang Tertekan

KEPALA Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rizal Taufiqurrahman menilai wajah lama sejumlah menteri yang akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto akan sulit memperbaiki kondisi ekonomi yang tengah tertekan. Ini karena kinerja menteri yang bekerja selama di era Jokowi dianggap tidak berbeda jauh saat menjabat di pemerintahan Prabowo.  

Menteri-menteri ekonomi di era Jokowi yang akan berlanjut di pemerintahan berikutnya ialah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI. Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Mereka sudah  hadir di Kertanegara, Jakarta Selatan, kediaman Prabowo Subianto pada Senin (14/10).

"Kalau menteri-menteri lama ini kembali menduduki posisi yang sama, kemungkinan besar kinerja mereka nggak akan jauh beda dengan yang sebelumnya," ujar Rizal kepada Media Indonesia, Selasa (15/10).

Baca juga : Lihat Gibran Rakabuming Raka di Debat Kedua, Masyarakat Kelas Atas Ubah Pilihan

"Dengan banyaknya menteri lama, kelihatannya dalam jangka pendek atau 100 hari, kondisi ekonomi tidak akan berubah secara signifikan, terutama dalam menangani masalah-masalah yang sudah ada," tambahnya. 

Permasalahan ekonomi yang sampai saat ini belum dibenahi oleh pembantu-pembantu Jokowi ialah jumlah kelas menengah yang terus bertambah, lalu masalah utang yang diperkirakan akan terus membengkak. Masalah lainnya ialah semakin luasnya lapangan kerja informal dibanding formal.

Rizal pun mendorong presiden terpilih Prabowo untuk berani mengambil langkah memperbaiki kinerja kabinetnya yang tidak becus menyelesaikan masalah ekonomi. Hal ini supaya target-target ekonomi yang dipatok dapat terealisasi dan masalah ekonomi yang ada dapat dibenahi secara baik.  

Baca juga : Penurunan Kelas Menengah Pengaruhi Perilaku Konsumsi

"Walaupun presiden punya peran penting untuk mencapai visi dan misi, tapi harapan besarnya tetap ada di produktivitas kinerja menteri-menteri. Prabowo harus berani mengambil langkah memperbaiki kinerja menterinya ke depan," ucapnya. 

Tantangan Kelas Menengah

Terpisah, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyoroti tantangan yang dihadapi kelas menengah, termasuk kebijakan pemerintah yang kurang mendukung pertumbuhan kelas menengah. Saat ini kelas menengah terimpit akibat kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPn), harga bahan bakar minyak (BBM), dan inflasi, sehingga daya beli mereka melemah.

"Kenaikan PPN 12% di 2025 juga bisa semakin mempersulit keadaan,” ucapnya.

Nailul menyarankan agar pemerintah menunda kenaikan tarif PPN di tahun depan dan mempertahankan subsidi yang ada. Langkah ini, menurutnya, bisa memberikan ruang bagi kelas menengah untuk bernapas dan memulihkan kondisi keuangan mereka di tengah tantangan yang ada.

"Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan ruang ekonomi lebih besar dengan mempertahankan subsidi dan menunda kenaikan pajak," pungkasnya. (Ins/M-4)