Penurunan Kelas Menengah Pengaruhi Perilaku Konsumsi

D ALAMbeberapa tahun terakhir, jumlah penduduk kelas menengah di Indonesia mengalami penurunan yang signifikan. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kelas menengah terus menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, tercatat 57,33 juta jiwa berada di kelas ini. Namun, jumlah tersebut berkurang menjadi 53,83 juta jiwa pada tahun 2021, 49,51 juta jiwa di tahun 2022, dan pada tahun 2024, angkanya kembali menurun menjadi 47,85 juta jiwa.

Penurunan ini berpengaruh langsung pada perilaku konsumsi masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, banyak masyarakat yang akhirnya terjebak dalam solusi cepat seperti pinjaman online yang mudah diakses serta investasi bodong yang menawarkan keuntungan besar dalam waktu singkat. Kondisi ekonomi yang semakin sulit, ditambah dengan literasi keuangan yang masih rendah, membuat banyak orang tergiur oleh tawaran tersebut tanpa mempertimbangkan risikonya.

Menanggapi maraknya kasus pinjaman online ilegal dan investasi bodong, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya melindungi masyarakat melalui berbagai program edukasi. Salah satu langkah yang dilakukan OJK adalah penyuluhan yang digelar di Kabupaten Bandung pada Sabtu, 28 September 2024. Acara ini diadakan di Aula PT Haji Saepudin Suwinta dengan tema "Sosialisasi Penyuluhan Jasa Keuangan Terkait Waspada Pinjaman Online Ilegal dan Investasi Bodong."

Baca juga : Elegi Ekonomi Kelas Menengah

Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Senior Deputi Direktur Pengawasan Perilaku, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Bapak Teguh Dinurahayu, serta Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, Bapak Cucun Ahmad Syamsurijal. Juga turut hadir berbagai elemen masyarakat dari Kecamatan Paseh dan Majalaya, Kabupaten Bandung.

Dalam sambutannya, Teguh Dinurahayu menekankan bahwa layanan jasa keuangan merupakan hal yang sangat dekat dengan masyarakat sehari-hari. Mulai dari bank konvensional hingga pinjaman online, baik yang terdaftar di OJK maupun yang tidak, semakin mudah diakses berkat kemajuan teknologi. Namun, kemudahan ini juga membawa risiko jika masyarakat tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang produk-produk keuangan tersebut.

“Ketidakfahaman terhadap layanan keuangan dapat berujung pada pemilihan produk yang salah atau bahkan ilegal, yang pada akhirnya merugikan konsumen,” jelas Teguh. Ia juga menyoroti pentingnya literasi keuangan agar masyarakat tidak terjebak dalam produk atau jasa yang tidak sesuai kebutuhan mereka.

Baca juga :  Pemerintah Harus Atasi Turunnya Jumlah Kelas Menengah

Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, dalam kesempatan yang sama, menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam memilih layanan jasa keuangan yang kini sangat mudah diakses. “Jangan sampai masyarakat, karena desakan ekonomi, malah salah memilih layanan yang ilegal,” ujar Kang Cucun, sapaan akrabnya.

Cucun juga menambahkan bahwa penyuluhan ini merupakan langkah penting pemerintah untuk mengedukasi masyarakat. Ia berharap kegiatan serupa bisa dilakukan lebih merata di seluruh wilayah untuk mencegah semakin banyaknya korban pinjaman online ilegal dan investasi bodong. Menurutnya, kasus-kasus ini kerap terjadi karena rendahnya literasi keuangan serta kondisi ekonomi yang membuat masyarakat terjebak dalam solusi instan yang berisiko tinggi.

“Banyak korban dari pinjaman online ilegal dan investasi bodong terjadi karena rendahnya literasi keuangan, khususnya di pedesaan,” pungkasnya.

Dengan adanya sosialisasi dan edukasi yang terus digencarkan oleh OJK dan pemerintah, diharapkan masyarakat dapat lebih waspada dan cerdas dalam memilih produk keuangan yang aman dan terpercaya, serta terhindar dari praktik-praktik ilegal yang merugikan. (Z-8)