Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
INDONESIA saat ini berada dalam situasi yang mengkhawatirkan terkait penurunan jumlah masyarakat kelas menengah yang menjadi indikator penting dalam agenda keberlangsungan ekonomi negara. Bila ditelisik lebih jauh, penurunan ini bukan sekadar persoalan daya beli yang menurun, tetapi ketidakseimbangan struktural dalam perekonomian nasional.
Di lain aspek, pertumbuhan ekonomi secara agregat masih menunjukkan angka positif. Ketidakmerataan distribusi manfaat ekonomi semakin terlihat jelas.
Badan Pusat Statistik (BPS) baru-baru ini melaporkan, tren penurunan kelas menengah terkait dengan inflasi yang terus meningkat, naiknya harga kebutuhan pokok, serta dampak jangka panjang dari pandemi. Dinamika ekonomi tersebut memaksa banyak keluarga yang sebelumnya berada dalam kategori kelas menengah terdesak turun kelas. Hal ini menandai rapuhnya ketahanan ekonomi rumah tangga di tengah situasi yang dinamis dan rentan.
Baca juga : Kelompok Masyarakat Kelas Menengah kian Susah
Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan mencapai 5% pada 2024, tidak semua sektor ekonomi masyarakat dapat merasakan manfaat dari pertumbuhan tersebut. Gejala yang cukup terlihat, yakni ketimpangan ekonomi keluarga yang semakin mencolok, ketika hanya sektor-sektor tertentu yang menikmati hasil dari kebijakan ekonomi.
Sektor ekonomi lain, seperti industri dan perbankan terus berkembang, sebagian besar masyarakat di sektor informal justru tertinggal dan mengalami penurunan kualitas hidup. Lantas, apa langkah pemerintah? Apakah pemerintah telah turun tangan dalam mengatasi problem ini?
Penulis melihat gejala ini sebagai bentuk kegagalan pemerintah dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata. Artinya, kebijakan ekonomi seharusnya bukan saja concern pada ekonomi makro yang tidak efektif, tetapi juga lemahnya perencanaan kebijakan fiskal yang menyasar kelompok-kelompok rentan. Soalnya, tanpa redistribusi pendapatan yang lebih adil dan humanis, kelas menengah akan terus mengalami penurunan dan ketimpangan sosial akan semakin melebar.
Baca juga : Lebaran, Masyarakat Kelas Menengah Bawah Masih Tetap Tertekan
Fenomena kesenjangan sosial yang terus meluas tidak terlepas dari meningkatnya kesenjangan sosial di Indonesia. Stagnasi dan peningkatan gini ratio dalam beberapa tahun terakhir memperlihatkan distribusi pendapatan masih jauh dari kata adil, sejahtera, dan merata.
Gejala tersebut menciptakan jurang yang lebar antara kelas atas dan bawah, antarkaya dan miskin. Padahal, kelas menengah dalam banyak pendapat pakar ekonomi Indonesia bahkan dunia merupakan tulang punggung stabilitas ekonomi nasional. Sayangnya, di Indonesia kelas menengah ini 'babak belur' akibat strategi ekonomi yang kurang tepat.
Kondisi ini menunjukkan persoalan fundamental dalam kebijakan sosial dan ekonomi pemerintah yang tidak mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Program-program bantuan sosial yang ada, meskipun bertujuan baik, sering kali gagal menjangkau masyarakat kelas menengah yang rentan. Selain itu, birokrasi yang rumit dan distribusi yang tidak merata semakin memperburuk efektivitas kebijakan itu. Kebijakan ekonomi dan sosial yang inkonsisten menjadi salah satu penyebab semakin dalamnya ketimpangan sosial yang terjadi.
Baca juga : Lihat Gibran Rakabuming Raka di Debat Kedua, Masyarakat Kelas Atas Ubah Pilihan
Lalu, bagaimana menyusun kebijakan yang efektif guna menjawab masalah tersebut. Tentu, dalam menghadapi situasi ini, pemerintah tidak bisa hanya bergantung pada pertumbuhan ekonomi. Perlu ada reformasi kebijakan yang bertujuan mengurangi kesenjangan sosial.
Peningkatan akses pendidikan berkualitas, pelatihan kerja yang relevan mix and match antara lulusan kuliah dengan kualifikasi pekerjaan, pasar kerja yang sangat terbatas mengharuskan kita berkompetisi dan mengasah skill sesuai dengan kebutuhan, serta dukungan penuh terhadap sektor UKM dan informal harus menjadi prioritas. Lebih dari itu, diperlukan pembenahan pada sistem perpajakan agar lebih progresif dan berkeadilan, sehingga redistribusi kekayaan dapat berjalan secara lebih efektif.
Kondisi ini memerlukan respons yang cepat dan tepat. Jika penurunan kelas menengah tidak segera ditangani, Indonesia berisiko mengalami masalah yang lebih besar, seperti instabilitas sosial dan ekonomi. Kesenjangan sosial yang semakin lebar bukan hanya akan melemahkan daya saing, tetapi juga mengancam integritas sosial masyarakat secara keseluruhan.
Dengan kebijakan yang berorientasi pada pemerataan dan keberlanjutan, Indonesia masih memiliki peluang besar untuk terus tumbuh secara berkelanjutan. Namun, hal itu harus dibarengi dengan upaya menekan ketimpangan sosial dan memastikan bahwa masyarakat kelas menengah tetap menjadi pilar kekuatan ekonomi nasional. Tanpa kebijakan yang tepat, penurunan kelas menengah ini dapat menjadi sinyal awal dari masalah yang lebih besar dalam struktur ekonomi dan sosial Indonesia di masa mendatang.
Supply Chain & National Capacity Summit 2024
Realisasi Penyaluran KUR di Sulsel Meningkat
Setiap anak berhak tumbuh dengan kebahagiaan dan mencapai perkembangan yang optimal. Dalam proses ini, peran utama orang tua sangat penting untuk memenuhi kebutuhan anak dengan tepat.
dampak positif globalisasi terhadap berbagai aspek, mulai dari politik hingga hiburan yang dapat dirasakan oleh semua kalangan masyarakat
dampak negatif globalisasi untuk berbagai sektor kehidupan, baik pada sektor ekonomi, teknologi hingga sosial budaya, dan cara menyikapinya
rumah adat Aceh yang sangat beragam karena berasal dari suku-suku di Aceh sehingga memiliki ciri dan filosofi tersendiri
Ekonomi yang sudah berkembang perlu ditingkatkan kembali agar pembangunan sistem perekonomian yang merata, terlebih pada Jakarta.
Acara Class Meeting kali ini membahas permasalahan kelas menengah di Jakarta dalam bentuk kuis interaktif.
KEJADIAN tindak pidana perdagangan orang (TPPO) semakin masif mengincar anak muda kalangan kelas menengah yang sudah paham dunia digital dan haus kerja di luar negeri.
Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan pemerintah terus memantau kondisi kelas menengah. Pihaknya berharap kelas menengah tidak turun kelas.
MENTERI Sosial Syaifullah Yusuf enggan berandai-andai terkait dengan wacana kelas menengah yang akan mendapatkan bantuan sosial karena efek dari kenaikan PPN sebesar 12%.
LSI Denny JA menyebut masyarakat dengan ekonomi menengah ke atas mengubah pilihan dari sebelumnya mendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka usai penampilan Gibran di debat
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved