Profesional Kaji Pembangunan IKN di Taiwan

SEBANYAK 22 pekerja profesional dari 16 negara berkumpul di Taoyuan, Taiwan, untuk membahas masa depan dan strategi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Mereka merupakan partisipan dari pelatihan Pembangunan Infrastruktur dan Perencanaan Net-Zero serta Pembangunan Berkelanjutan pada Sesi Regular ke-159 yang diselenggarakan International Center for Land Policy Studies and Training (ICLPST).

Para peserta dibagi ke dalam dua kelompok untuk mendiskusikan masa depan IKN Nusantara dan strategi yang perlu diantisipasi oleh pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Diskusi awal menentukan dua driving forces atau kekuatan pendorong terpenting dalam pembangunan Nusantara.

Dua kekuatan pendorong yang disepakati berdasarkan hasil diskusi yakni situasi politik dan lingkungan. Nantinya, dua kekuatan tersebut dikonfigurasikan dalam empat skenario untuk didiskusikan lebih lanjut tentang bagaimana masa depan dan strategi yang diperlukan agar pembangunan Nusantara mencapai target pada 2024 sebagai kota hijau.

Baca juga : Pemerintahan Dorong Swasta untuk Ikut Bangun IKN Tahap 2

Skenario pertama memprediksi pembangunan Nusantara dengan ditopang kondisi politik Indonesia yang berjalan stabil dan keberlanjutan lingkungan yang dijaga. Masa depan IKN dalam skenario ini diberi tajuk Nusantarion: The Good, the Bad, and the Best. Meski target Nusantara seperti net zero tercapai, masalah yang diprediksi timbul adalah meningkatnya biaya hidup serta ancaman pemerintahan cenderung korup.

Skenario kedua berfokus pada kondisi politik yang tidak stabil, tapi keberlanjutan lingkungan masih tetap dijaga. Dalam hal ini, pembangunan Nusantara dijuluki sebagai Green Elephant, plesetan dari white elephant, istilah yang merujuk pada proyek dengan pendanaan tinggi tapi tidak dapat menarik untung dan tidak sesuai dengan peruntukkan.

Pada skenario ketiga, Nusantara dijuluki sebagai The Sin City dengan pembangunan yang ditopang kondisi politik tak stabil dan tak memedulikan keberlanjutan lingkungan. Lewat skenario ini, Nusantara diprediksi tidak akan rampung sesuai target. Oleh karena itu, dibutuhkan partisipasi publik yang besar untuk mendorong tercipatanya stabilitas politik.

Baca juga : Prabowo: IKN berfungsi 3-5 Tahun Mendatang

Adapun skenario keempat memprediksi IKN dibangun dengan kondisi politik yang stabil, tapi tak memedulikan keberlanjutan lingkungan. Skenario ini diberi judul Green Illusion karena pemerintah RI dianggap melakukan greenwashing dalam pembangunan Nusantara yang berdampak pada lingkungan.

Pembahasan tentang IKN di ICLSPT berangkat dari fenomena penurunan tanah di Jakarta, khususnya bagian pesisir utara. Daya dukung lingkungan di Jakarta disebut sudah mencapai batas.  Fasilitator pelatihan yang berasal dari Lincoln Institute of Land Policy Ge Vue menilai bahwa masalah di Jakarta dan keputusan memindahkan ibu kota merupakan contoh baik bagi materi pembelajaran infrastruktur publik dan dampaknya pada pertumbuhan ekonomi serta perubahan iklim. 

"Partisipan dari berbagai negara datang ke sini untuk belajar, dan kita butuh contoh nyata yang dapat dicari dengan mudah lewat Google. Apa yang terjadi di Jakarta sesuai dengan materi pembelajaran, dan strategi yang diambil secara ambisius (dengan memindahkan ibu kota) membuka banyak ketidakpastian," kata Vue kepada Media Indonesia. 

Baca juga : IKN Ditargetkan Capai Emisi Bersih pada 2045, Lebih Cepat dari Target Nasional

Menurut Vue, studi kasus Jakarta dan Nusantara sudah diterapkannya pada sesi reguler tahun lalu. Sebelumnya, ia mengambil studi kasus pembangunan infrastruktur dari negara lain seperti Brazil, Afrika Selatan, dan Taiwan.

Salah satu partisipan, Kamilah Cardona, berpendapat bahwa diskusi soal Nusantara merupakan hal yang menarik. Berkaca dari pengalaman di negaranya, project engineer asal Belize tersebut percaya bahwa Nusantara dapat dibangun rampung oleh pemerintah. Menurutnya, Belize memindahkan ibu kota ke Belmopan pada 1970 setelah Belize City dilanda Siklon Tropis Hattie pada 1961 yang memorakmoradakan kota.
Menurutnya, yang diperlukan oleh pemerintah Indonesia dalam memindahkan ibu kota adalah perencanaan yang baik. Di sisi lain, ia juga mengingatkan pentingnya partisipasi publik. Di era keterbukaan informasi seperti saat ini, ia berharap masyarakat dapat mengawasi arah pembangunan IKN yang dilakukan pemerintah Indonesia.

"Sehingga semua orang dapat lebih awas dengan segala kemungkinan yang akan terjadi, termasuk pemenuhan hak-hak dasar dalam pembangunan di Nusantara," tandasnya.

Dari tiga minggu materi di kelas yang digelar ICLPST, pembahasan dan diskusi soal Jakarta serta masa depan IKN dilakukan selama sepekan. Selain Belize, para partisipan berasal dari Argentina, Pantai Gading, Ceko, India, Hungaria, Yunani, Eswatini, India, Indonesia, Malaysia, Mongolia, Nigeria, Papua Nugini, Paraguay, dan Afrika Selatan.  (H-3)