Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan pemerintah berkomitmen penuh untuk menyelesaikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal itu disampaikan merespon usulan Partai Nasdem yang minta Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) atau melakukan moratorium terhadap IKN.
"Sebagaimana yang sudah pernah Pemerintah sampaikan, bahwa sampai hari ini, Pemerintah tetap berkomitmen sesuai dengan rencana untuk menyelesaikan pembangunan IKN secepat-cepatnya," ujar Pras sapaannya, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (25/7).
Pras mengatakan saat ini Otorita IKN sedang bekerja keras menyelesaikan target pembangunan yang telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto. IKN diharapkan rampung dalam tiga tahun ke depan.
"Kemarin hitung-hitungannya kurang lebih kita berharap dalam 3 tahun ke depan bisa selesai. Sarana-prasarana yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan, yang disana akan menampung fungsi-fungsi eksekutif, fungsi-fungsi legislatif dan fungsi-fungsi yudikatif," jelasnya.
Sebelumnya, Partai NasDem mendesak Keputusan Presiden (Keppres) terkait Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, segera diterbitkan. Hal itu merupakan salah satu opsi strategis yang disampaikan Partai NasDem, untuk ditindaklanjuti pemerintah pusat.
"Jika IKN Ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara, segera terbitkan Keputusan Presiden tentang pengalihan kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke IKN. Terbitkan pula Keppres tentang pemindahan kementerian/lembaga dan ASN secara bertahap ke IKN, dimulai dari Wakil Presiden dan beberapa kementerian/lembaga prioritas," kata Wakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Jumat, 18 Juli 2025.
NasDem juga mendesak agar IKN segera difungsikan bertahap. Salah satunya dengan menempatkan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka berkantor di IKN. (Bob/P-3)
80 pelajar usia PAUD sampai SMA di Desa Tanjungpakis, Desa Sumberjaya, Desa Muara, dan Desa Sukakerta, memperoleh akses sarana dan prasarana pendidikan dan perpustakaan yang layak.
Prof Tjandra Yoga Aditama mengatakan bahwa setidaknya terdapat lima hal yang perlu disiapkan sehubungan program pemeriksaan kesehatan gratis (PKG) yang akan dimulai 10 April 2025.
Kemendikdasmen sudah berkoordinasi dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait kendala pembangunan infrastruktur pendidikan yang masih mengalami polemik.
Intensitas hujan yang cukup tinggi perlu diwaspadai dengan berbagai kesiapsiagaan dan sejumlah langkah antisipastif. Sehingga bisa menghindari munculnya gangguan perjalanan KA
BPBD DKI Jakarta memiliki 267 petugas penanggulangan bencana/TRC yang bersinergi dengan lebih dari 4.226 personel pasukan biru
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan alasan pemerintah membentuk badan usaha milik negara (BUMN) baru untuk mengelola lahan pertambangan dan perkebunan kelapa sawit.
Indonesia menyiapkan sekitar 8.000 pasukan perdamaian untuk Gaza. Mensesneg Prasetyo Hadi menyebut keputusan masih menunggu kesepakatan internasional.
Mensesneg Prasetyo Hadi berharap panitia seleksi mampu menjaring pimpinan OJK yang kompeten dan memahami ekosistem jasa keuangan demi menjaga stabilitas pasar.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan upacara pengambilan sumpah Adies Kadir sebagai Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi (MK) akan dilaksanakan dalam waktu dekat.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi meluruskan gagasan Presiden Prabowo Subianto soal program “gentingisasi” yang belakangan menjadi perhatian publik
Hal itu disampaikan Prasetyo menanggapi pertanyaan terkait sikap Presiden Prabowo Subianto atas situasi tersebut, di Sentul, Bogor, Senin (2/2).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved