Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
IBU Kota Negara (IKN) Nusantara diproyeksikan mencapai net zero emission pada 2045. Itu lebih cepat dibandingkan dengan target nasional yakni pada 2060. Dikatakan Direktur Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Otoritas Ibu Kota Nusantara Onesimus Patiung, untuk mencapai target itu, otoritas IKN tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan kolaborasi untuk mencapai target ambisius tersebut.
“Kami mau menjadi neutral emission pada 2045, tinggal 20 tahun lagi. Masalahnya, mampu gak IKN mencapai itu? Itu tantangan yang tidak bisa kita kerjakan sendiri oleh IKN,” kata Onesimus dalam acara Festival LIKE 2, di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Sabtu (10/8).
Seperti diketahui, berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, disebutkan bahwa konsep pembangunan IKN iala sebanyak 75% area hijau, dan 65%-nya atau seluas 166 ribu hektare dikembalikan ke hutan hujan tropis Kalimantan.
Baca juga : Lahan Terdampak Pembangunan IKN Ditangani Tim Terpadu
Dalam hal ini, hal yang dibutuhkan ialah standardisasi, agar eksekusi dapat dilakukan sesuai dengan rencana dan target menuju nol emisi pada 2045 di IKN dapat terwujud.
“Dalam pembangunan IKN, kita tidak boleh bicara tentang ego sektoral, karena ini yang akan menjadi penghambat dalam pembangunan. Karenanya kami sangat terbuka kepada semua pihak untuk bisa membangun hal tersebut. Dalam pembangunan IKN, kita mendorong yang namanya pengelolaan lingkungan,” ucap dia.
Adapun, beberapa standar yang disusun untuk pembentukan IKN sebagai forest city dan smart city ialah standar terkait dengan udara, atmosfer, tanah, air, tutupan lahan an keanekaragaman hayati di Kalimantan.
Baca juga : KSP Tegaskan Mutasi ASN ke IKN Sesuai Jadwal
Pada kesempatan itu, Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan KLHK Wening Sri Wulandari mengungkapkan, BSI LHK hadir untuk memberikan acuan dalam pengembangan forest city agar bisa terwujud dan terjaga.
Beberapa standar yang telah disiapkan oleh BSI LHK di antaranya standar pembuatan bibit. KLHK menentukan jenis bibit endemik Kalimantan dan Sumatra sebanyak 280 jenis yang dapat ditanam di wilayah IKN.
“Kami menyiapkan standar pembibitan lanskap perkotaan. Karena ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Manajemen, silvikultur dan estetika. Seleksi jenis sangat penting bagaimana jenis yang bisa menyerap polutan, tidak mudah patah, menghasilkan buah yang tidak mudah jatuh. Ini sudah kita siapkan sampai dengan pengembangan selanjutnya,” kata Wening.
Baca juga : Temuan BPK: Pembangunan Infrastruktur IKN Belum Memadai
Ia berharap semua pihak dapat berkolaborasi melihat apa saja kebutuhan dan target yang harus dicapai dari IKN agar BSI LHK dapat membuatkan standar yang bisa diaplikasikan dan memberikan manfaat.
“Pengembangan standar selanjutnya akan terus berkembang menyesuaikan kebijakan dan kebutuhan di lapangan,” pungkas Wening.
(Z-9)
Ray Rangkuti mendorong wakil presiden (wapres) segera berkantor di IKN daripada mengganti status IKN jadi ibukota provinsi Kalimantan Timur
Penundaan pemindahan ASN ke IKN disebut karena situasi fiskal Indonesia yang sedang menghadapi tekanan fiskal.
Pada rapat tersebut, Bimo membeberkan progres pembangunan di kawasan istana, Kemenko, dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) serta ekosistemnya.
Pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, masih ditunda. Penundaan ini karena belum ada perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
KEPALA Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengharapkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) mau melirik dan mendorong investasi ke IKN.
KEPALA Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengungkapkan, enam perusahaan bank akan mulai melakukan pembangunan di IKN Nusantara setelah lebaran 2025.
Miko menyebut ada catatan penting dalam ketersediaan infrastruktur dasar dan jaminan layanan publik yang berkualitas bagi pekerja di IKN.
Saat ini Otorita IKN sedang bekerja keras menyelesaikan target pembangunan yang telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan kajian mendalam terkait usulan moratorium sementara pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)
Hal itu disampaikan Bahtra merespons usulan Partai NasDem agar pemerintah segera melakukan moratorium sementara pembangunan IKN.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Adies Kadir, menilai bahwa usulan Partai NasDem terkait penundaan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur layak untuk dipertimbangkan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved