Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
LEMBAGA Manajemen Aset Negara (LMAN) telah menggelontorkan dana sebesar Rp134,45 triliun sejak 2017 untuk pembebasan lahan bagi 126 Proyek Strategis Nasional (PSN). Dari 126 proyek itu, 78 di antaranya telah beroperasi.
“Pembebasan lahan melalui LMAN untuk PSN dilakukan untuk membangun jalan tol, bendungan, irigasi, air baku, jalur kereta api, hingga kawasan pariwisata Mandalika,” ujar Direktur Utama LMAN Basuki Purwadi dalam taklimat media di kantornya, Jakarta, Senin (7/10).
Dia menambahkan, pembebasan lahan yang dilakukan LMAN untuk PSN melibatkan banyak pihak. Kementerian-kementerian teknis yang terkait dengan proyek, kata Basuki, intens dilibatkan sedari pembebasan lahan.
Baca juga : Proyek Strategis Nasional 2024 Mencapai Rp45,7 Triliun. Untuk Apa Saja?
Adapun pada periode Januari hingga 4 Oktober 2024, LMAN telah merealisasikan pendanaan lahan PSN senilai Rp10,57 triliun. Dana tersebut diperuntukkan pada tiga sektor utama, yakni infrastruktur jalan tol Rp7,91 triliun, infrastruktur bendungan Rp1,11 triliun, dan pengadaan lahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebesar Rp1,43 triliun.
“IKN itu baru kita lakukan pendanaan lahan pertentgahan tahun lalu. Sejak itu, kita sudah merealisasikan untuk IKN Rp2,85 triliun. Memang orientasi pemerintah dalam 10 tahun terakhir, tidak ingin membangun jawa sentris. Itu kenapa PSN tersebar di seluruh Indonesia,” terang Basuki.
Di kesempatan yang sama, Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan LMAN Rustanto menyampaikan, 126 PSN yang dibebaskan lahannya oleh LMAN mayoritas diperuntukkan pada proyek infrastrutkur jalan tol, yakni sebanyak 53 PSN dengan nilai pendanaan lahan Rp112,18 triliun. Lalu 40 Bendungan PSN dengan nilai Rp14,44 triliun.
Kemudian 5 proyek irigasi dengan nilai pendanaan lahan Rp0,64 triliun, 1 proyek air baku dengan nilai pendanaan Rp0,13 triliun, 10 jalur kereta dengan nilai pendanaan Rp3,32 triliun, 1 pelabuhan dengan nilai pendanaan Rp0,80 triliun, 1 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dengan nilai pendanaan Rp0,93 triliun, dan 15 proyek di IKN dengan nilai pendanaan Rp2,85 triliun.
“Jadi kalau di rata-rata, pendanaan lahan itu mayoritas, sekitar 83,89% pendanaan lahan yang dilakukan LMAN adalah untuk PSN infrastruktur jalan tol. Ini salah satu yang menunjukkan betapa siginifikan jalan tol jika dilihat dari nominal PSN yang ada,” terang Rustanto. (J-3)
Kemendagri berharap Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) Penegasan Batas Desa dapat memantik para pihak untuk mempercepat penyelesaian batas desa.
Pada sisi aplikasi, keamanan menekankan penerapan “shift-left” dan “kemampuan pemulihan” secara bersamaan.
TERPIDANA korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan Harvey Moeis tinggal menunggu waktu eksekusi menjalani masa hukuman 20 tahun penjara, asetnya dilelang
Kejagung akan melelang sejumlah aset sitaan milik terpidana kasus korupsi tata niaga komoditas timah, Harvey Moeis, dan istrinya, artis Sandra Dewi, uangnya akan diserahkan ke negara
Kejagung segera menyita aset terkait kasus ini untuk pengembalian kerugian negara.
Atas ditolaknya gugatan itu, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat juga menghukum Rea Wiradinata untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2,4 juta.
PEMERINTAH mulai memproses pembebasan tanah warga dua desa terpencil di Kecamatan Peramasan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan untuk pembangunan bendungan Riam Kiwa.
Total akan ada 14 lokasi yang terdampak normalisasi Kali Ciliwung. Namun, hingga saat ini baru ada empat lokasi yang ditetapkan.
Jakarta berencana melakukan pembebasan lahan di 3 kelurahan untuk kelanjutan proyek normalisasi Ciliwung.
“Kami sudah menyusun time frame untuk pengadaan tanahnya (pembebasan lahan). Setelah penetapan lokasi pada Maret 2025, kami targetkan pembebasan lahan selesai pada akhir Mei 2025,"
KETUA Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike mengatakan sungai Ciliwung memiliki fungsi utama dalam sistem drainase Jakarta. Namun normalisasinya terkendala pembebasan lahan.
Pada tahun ini, Pemprov DKI masih melanjutkan pembayaran lahan yang dibebaskan untuk pembangunan tanggul normalisasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved