Percepat Normalisasi Sungai Ciliwung Terkendala Pembebasan Lahan

KETUA Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike mengatakan sungai Ciliwung memiliki fungsi utama dalam sistem drainase Jakarta. Menurtunya, Kali Ciliwung memiliki peran utama dalam sistem drainase Jakarta. Namun kapasitasnya semakin terbatas karena sedimentasi, penyempitan aliran, serta kurangnya upaya percepatan normalisasi.

Sehingga intensitas hujan yang tinggi menyebabkan kiriman air dari wilayah hulu yakni Bogor dan Depok yang masuk melalui sungai Ciliwung meningkat drastis.

Sementara, aliran air menuju laut terhambat dikarenakan kapasitas sungai yang tak mencukupi. Akibatnya, air meluap ke permukiman di sekitarnya dan menyebabkan genangan di berbagai titik.

Baca juga : Pembebasan Lahan untuk Normalisasi Ciliwung Berjalan Lamban

“Untuk mengatasi hal itu,Pemprov DKI harus mempercepat normalisasi Kali Ciliwung yang hingga kini masih menyisakan 17,7 km yang belum selesai,” ujar Yuke saat dihubungi, Selasa (4/3).

“Kami di Komisi D DPRD DKI Jakarta akan terus mengawal upaya percepatan normalisasi Kali Ciliwung dan memastikan Pemprov DKI mengambil langkah-langkah strategis dan terukur agar permasalahan ini tidak terus berulang setiap musim hujan,” tambah dia.

Lebih lanjut, sambung Yuke, proses normalisasi sungai Ciliwung lamban karena terkendala pembebasan lahan. Sehingga penanganannya masih belum menemukan titik kesepakatan antara warga terdampak dengan Pemprov DKI Jakarta.

Baca juga : Banjir Jakarta Meluas, 47 RT di 11 Kelurahan Terdampak

“Koordinasi dengan warga terdampak harus diperkuat agar proses ini tidak terus tertunda,” tambah Yuke.

Selain itu, Yuke meminta Pemprov DKI agar memperbanyak kolam retensi, sumur resapan, serta embung di sekitar daerah aliran sungai. Tujuannya meningkatkan infrastruktur pengendali banjir dan menjadi penampung air sebelum masuk ke Kali Ciliwung.

“Operasional pompa air harus ditingkatkan, terutama di daerah yang menjadi titik kritis luapan Ciliwung seperti Kampung Melayu, Bukit Duri, dan Manggarai,” kata Yuke.

Yuke menegaskan, luapan Kali Ciliwung bukan hanya tanggung jawab Pemprov DKI. Namun, peran pemerintah pusat serta daerah penyangga, seperti Bogor dan Depok, juga punya andil besar menangani permasalahan tersebut.

“Pengelolaan air di hulu harus diperbaiki dengan membangun lebih banyak waduk serta menata ulang kawasan resapan air agar aliran ke Jakarta lebih terkendali,” tukas dia. (H-3)