Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
GUBERNUR Jakarta Pramono Anung mengaku akan melakukan normalisasi Sungai Ciliwung untuk mengatasi banjir Jakarta. Hal ini ia sampaikan usai memantau sejumlah titik banjir Jakarta menggunakan helikopter milik Korpolairud Baharkam Polri. Ia mengatakan, melakukan pemantauan untuk melihat kondisi banjir Jakarta dan mengatasi akar masalahnya.
"Tadi yang ada beberapa hal yang nanti akan kita segera tidak lanjuti dan selesaikan, terutama untuk normalisasi Sungai Ciliwung yang ada di Pengadegan Cawang dan Bidara Ciliwung," kata Pramono di Lapangan Bhayangkara, Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 6 Maret 2025.
Menurutnya, Sungai Ciliwung yang memberikan dampak banjir luar biasa di Jakarta, di samping curang hujan yang tinggi. Maka itu, ia memastikan akan menangani permasalahan tersebut.
"Dengan demikian, tadi saya sudah meminta kepada Kepala Dinas Sumber Daya Air untuk segera menindaklanjuti, terutama untuk pembebasan lahan dan sebagainya. Kalau memang harus, kita berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN, kami segera akan melakukan," ungkap Pramono.
Pembebasan Lahan
Pramono mengatakan dengan adanya normalisasi Sungai Ciliwung, penduduk di sekitar wilayah tersebut akan dilakaukan pembebasan lahan. Ia memastikan upaya pembebasan lahan itu dilakukan dengan melanjutkan pendekatan seperti pemerintahan sebelumnya, yakni humanis dan manusiawi.
"Karena kita juga harus bisa menyadarkan kepada penduduk yang ada di lokasi yang perlu dilakukan normalisasi, bahwa kalau mereka tetap tinggal di sana, kapan pun pasti dampak dari banjir itu ada," katanya.
Namun untuk relokasi masyarakat, Pramono belum bisa memastikan lokasinya. Ia hanya menegaskan akan menyiapkan hunian rumah susun.
"Ya kita akan mulai mudah-mudahan dalam kepemimpinan saya bisa diselesaikan," ungkapnya.
Di samping itu, Pramobo mengakui belum ada diskusi dengan kepala daerah penyangga perihal normalisasi Sungai Ciliwung itu. Namun, ia menyebut sudah berkomunikasi informal dengan Bupati Bekasi, Wali Kota Bekasi, Depok terutama yang secara langsung terdampak banjir.
Banjir Jakarta awal tahun ini akibat dari banjir bandang di Puncak Bogor, Jawa Barat. Ketika ditanya pemulihan kawasan hijau atau daerah resapan di area Puncak, Pramono mengatakan fokus utamanya ialah wilayah Jakarta.
"Kalau di puncak kan bukan tanggung jawab pemerintah Jakarta. Sehingga dengan demikian kami berkonsentrasi di area-area yang menjadi tanggung jawab pemerintah Jakarta," pungkasnya. (H-3)
Program 100 Hari Pramono – Rano, salah satunya adalah program pengerukan sungai untuk penanganan banjir.
Gubernur Provinsi Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan tidak ada istilah untuk banjir kiriman. Ia menegaskan, banjir yang terjadi di ibu kota itu bukan karena air kiriman dari Bogor.
KOMISI D DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI untuk menjadikan normalisasi Sungai Ciliwung sebagai program prioritas untuk mengatasi banjir
Petugas gabungan menangani turap longsor akibat banjir di Jalan Jati Padang III, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
Pramono terus melakukan koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Sumber Daya Air, salah satunya berencana melakukan modifikasi cuaca.
Untuk penanganan banjir di Jabodetabek, BNPB melanjutkan modifikasi cuaca
Jakarta berencana melakukan pembebasan lahan di 3 kelurahan untuk kelanjutan proyek normalisasi Ciliwung.
“Kami sudah menyusun time frame untuk pengadaan tanahnya (pembebasan lahan). Setelah penetapan lokasi pada Maret 2025, kami targetkan pembebasan lahan selesai pada akhir Mei 2025,"
Pemerintah memastikan kelanjutan program normalisasi Sungai Ciliwung sebagai bagian dari upaya mengatasi banjir Jakarta.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air telah melakukan serangkaian program penanganan banjir.
Penentuan lokasi (penlok) menjadi salah satu alasan lambannya pembebasan lahan. Bila tak segera rampung, masa berlaku penenentuan lokasi habis.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved