DKI Sebut Warga tak Menolak Rencana Normalisasi Ciliwung

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan empat lokasi untuk normalisasi Kali Ciliwung. Empat lokasi yang akan dilakukan pembebasan lahan itu adalah Kelurahan Rawajati, Pengadegan, Cawang, dan Cililitan. Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi Jakarta Ika Agustin Ningrum mengatakan pihaknya akan segera melakukan pembebasan lahan di empat lokasi itu. Rencananya pembebasan lahan akan dilakukan mulai Agustus 2025.

"Sudah mau masuk proses pembayaran, tinggal nunggu surat dari Kementerian ATR/BPN," kata dia kepada awak media, Selasa (8/7)

Ia menjelaskan pembebasan lahan nantinya akan difokuskan terlebih dahulu di Kelurahan Pengadegan dan Cililitan terlebih dahulu. Setelah itu, baru pembebasan lahan akan dilakukan di Kelurahan Rawajati dan Cawang. Menurutnya, pekerjaan fisik akan dilakukan setelah proses pembebasan lahan dilakukan. Namun, ditargetkan pekerjaan fisik normalisasi Kali Ciliwung di empat lokasi itu bisa dimulai pada tahun ini.

Baca juga : Pemprov DKI Fokus Bebaskan Lahan 3 Kilometer di Sepanjang Kali Ciliwung

"(Pekerjaan fisik) itu tahun ini juga," ucap Ika.

Ia mengeklaim tidak ada penolakan dalam pembebasan lahan untuk normalisasi Kali Ciliwung. Menurut dia, pihaknya juga terus melakukan pendekatan kepada warga yang terdampak pembebasan lahan. "Alhamdulillah pendekatan terus dilakukan, di-support Pak Gubernur," ungkapnya

Menurut Ika, total akan ada 14 lokasi yang terdampak normalisasi Kali Ciliwung. Namun, hingga saat ini baru ada empat lokasi yang ditetapkan. 

Baca juga : Kurangi Kemacetan, DKI Mulai Bangun 10 Jalan Tembus

"Target Pak Gubernur mengeluarkan (14) penlok sampai dengan akhir tahun ini. Jadi nanti pelaksanaan pembebasan sampai 2027," tuturnya.

Salah seorang warga di Kelurahan Rawajati, Siti Aminah (57), mengaku tidak masalah terdampak pembebasan lahan untuk normalisasi Ciliwung. Namun, ia ingin Pemprov Jakarta melakukan ganti untung atas rumahnya.

"Kalau rusun, enggak mau. Maunnya ganti untung. Jadi dapat uang, nanti tinggal dimanapun monggo," kata warga yang hampir selalu terdampak banjir di wilayah itu.

Senada, Surian (48), juga tidak ingin dipindah ke rumah susun (rusun). Menurut dia, warga lebih memilih diganti uang daripada dipindah ke rusun. "Jika akan direlokasi, mereka memilih ganti untung agar bisa pindah ke lokasi lain," kata dia. (M-2)