Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
PT Bank Negara Indonesia (BNI) berpartisipasi dalam pengelolaan dan penyaluran dana bantuan untuk program lingkungan hidup. Partisipasi itu dituangkan melalui kerja sama dengan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) melalui Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Penandatanganan Kerja Sama (PKS) Dana Layanan Masyarakat Small Grant Proyek FOLU Net Sink dalam Kerangka Kerja Sama Indonesia-Norwegia.
Dalam sambutannya,Direktur Enterprise and Commercial Banking BNI, I Made Sukajaya, mengungkapkan kerja sama tersebut berkaitan dengan penyediaan layanan jasa perbankan dalam penyaluran dana hibah yang berfokus pada lingkungan hidup.
"Small Grant Program atau program hibah kecil di Indonesia merupakan salah satu program kerja sama antara pemerintah Norwegia dan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan dan Kehutanan (KLHK) dan BPDLH," ucap Made dikutip dari keterangan yang diterima pada Rabu (2/10).
Baca juga : Menteri LHK Sebut Generasi Muda Harus Jadi Motor Garda Konservasi Indonesia
BPDLH, jelas Made, secara sistematis akan menghimpun pendanaan perlindungan lingkungan yang bersumber baik dari dana publik dan swasta di dalam negeri maupun di luar negeri termasuk dukungan bilateral, lembaga internasional, swasta, maupun filantropi. Sementara untuk orientasi penyaluran bantuan akan mencakup kegiatan small grant, green investment dan capacity building bagi masyarakat dan juga bagi aparat.
“Dalam kerja sama ini, BNI menyiapkan mekanisme dari melakukan pembukaan rekening penerima bantuan, penyaluran, dan monitoring serta pencairan program Small Grant,” ujarnya.
Made menyampaikan, untuk bisa mengajukan program bantuan Small Grant, kelompok calon penerima bantuan menyampaikan proposal bantuan kepada BPDLH melalui portal yang disediakan (berbasis aplikasi), kemudian KLHK melakukan verifikasi, validasi, dan penyetujuan atas proposal yang disampaikan oleh calon penerima bantuan, serta menetapkan penerima bantuan. Selanjutnya, BPDLH menyampaikan data penerima bantuan kepada BNI untuk dibukakan rekening penerimaan bantuan (BNI Kantor Cabang Menteng) dan melakukan pencairan dana ke masing- masing rekening penerima bantuan.
Made menyebutkan, sumber dana dari program tersebut berasal dari Dana Hibah Norwegia for The Implementation of FOLU Net Sink 2030 dan rekening dana tersebut sudah dikelola di BNI yang penyalurannya dilakukan secara bertahap kurang lebih 8.000 penerima bantuan dengan total dana Rp800 miliar. Tugas BNI adalah melakukan pembukaan rekening giro penerima dana layanan Small Grant proyek sesuai standing instruction BPDLH.
“Setelah semuanya lengkap, BNI menyampaikan ke BPDLH yang nantinya BPDLH akan mentransfer dana Small Grant melalui BNI Direct dan penerima dana bisa melakukan aktivasi dan pencairan dana Small Grant ke cabang BNI di seluruh Indonesia,” tandas Made. (Z-11)
Indonesia, dengan proposal bertajuk REDD+ Results-Based Payment (RBP) untuk Periode 2014-2016 telah menerima dana dari Green Climate Fund (GCF) sebesar US$103,8 juta.
KLH/BPLH resmi meluncurkan konsep Adipura Baru, sistem evaluasi pengelolaan sampah nasional yang menekankan pendekatan tegas, objektif, dan terintegrasi.
Pantai Ungkea, yang merupakan salah satu kawasan wisata dan habitat alami di Morowali Utara, menjadi fokus utama pembersihan dari sampah plastik dan berbagai jenis sampah lainnya.
DI tengah krisis iklim yang kian nyata dan ketidakadilan sistemis terhadap perempuan yang terus menganga, Indonesia membutuhkan lebih dari sekadar kepemimpinan yang cerdas dan tegas.
Ketika wilayah jelajah buaya menyempit akibat alih fungsi lahan dan pembangunan permukiman, buaya cenderung masuk ke lingkungan manusia untuk mencari makan.
PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) menyelenggarakan serangkaian kegiatan lingkungan bertema Beat Plastic Pollution atau Hentikan Polusi Plastik.
KETUA Komisi A DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua, menegaskan bahwa pemberian hibah kepada Forkopimda harus berdampak ke masyarakat
Tiga saksi itu yakni anggota DPRD Kabupaten Sampang A Firman Hamzah AS, Wiraswasta Rahmadiyan, dan PNS Aceh Fauzi Al Ajib.
Pejabat Departemen Pertahanan AS memperingatkan pemerintahan Trump terkait penghentian hibah penelitian ancaman biologis, berisiko terhadap keamanan nasional.
Ia mengkritisi, dana hibah yang selama ini diberikan kepada forkopimda kurang berdampak untuk mengatasi persoalan tawuran di DKI Jakarta.
KPK turut memeriksa lima saksi untuk mendalami kasus inn. Mereka diminta menjelaskan kepemilikan aset milik tersangka sekaligus anggota DPR Anwar Sadad (AS).
Program budi daya nila dan aquaponik di Desa Karyasari memanfaatkan lahan total seluas 1.200 meter persegi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved