Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan ada peningkatan penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM), elpiji 3 kilogram (kg), dan listrik per Agustus 2024.
Negara telah menganggarkan Rp12,6 triliun untuk menyalurkan 10,28 juta kilo liter (kl) BBM subsidi. Jumlah penyaluran itu meningkat dibandingkan periode yang sama di 2023 yang sebesar 10,22 juta kl BBM.
"Masyarakat yang membeli BBM meningkat. Ini baik dan menunjukkan geliat ekonomi," ungkap Suahasil dalam Konferensi Pers APBN Kinerja dan Fakta (KiTa) edisi September 2024, di Kantor Kemenkeu, Senin (23/9).
Baca juga : Kemenkeu Catat Penurunan Realisasi Subsidi
Terkait subsidi elpiji 3 kg, pemerintah telah menyalurkan 4,7 juta metrik ton (MT) dengan anggaran Rp48,2 triliun per Agustus 2024. Penyaluran subsidi bertambah dibandingkan di periode yang sama di 2023 dengan 4,6 juta MT.
"Berarti kegiatan ekonomi masyarakat yang mengggunakan tabung elpiji 3 kg juga meningkat," katanya.
Selain itu, subsidi listrik juga meningkatkan jumlah pelanggan di tahun ini yang mencapai 40,9 juta per Agustus 2024, naik dibandingkan periode yang sama di 2023 dengan 39,3 juta pelanggan listrik tarifnya bersubdidi.
Baca juga : Pemerintah Beri Sinyal Bakal Subsidi Harga Beras
Hingga Agustus 2024, penyaluran subsidi tercatat sebesar Rp147 triliun atau tumbuh 14,3% secara year on year (yoy) dibandingkan 2023. Penyaluran itu terbagi atas subsidi energi yang mencapai Rp102,8 triliun dan non-energi Rp44,1 triliun.
Suahasil menambahkan untuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga mengalami lonjakan dari sebelumnya di 2023 yang sebesar Rp150,9 triliun menjadi Rp195,4 triliun di tahun ini.
"Debitur KUR pun meningkat, di tahun lalu sebesar 2,7 juta menjadi 3,3 juta debitur yang menerima KUR di tahun ini," pungkasnya. (J-3)
Iuran JKN yang dikelola BPJS Kesehatan perlu naik setiap dua tahun guna mencegah defisit dan menjaga keberlanjutan layanan kesehatan.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, penerima atau awardee beasiswa LPDP harus menghormati Indonesia dan rakyat Indonesia. I
Kebijakan debt switching, yakni penukaran tenor surat utang pemerintah dengan instrumen baru yang memiliki jatuh tempo lebih panjang, akan dijalankan pada tahun ini.
KPK menyatakan tengah mencari safe house atau rumah aman lain terkait dengan kasus dugaan suap importasi di Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
KPK memeriksa PNS Cholid Mawardi terkait dugaan suap di Direktorat Jenderal Pajak. Lima tersangka sudah ditetapkan, termasuk penerima dan pemberi suap.
KPK menyita Rp5 miliar dari penggeledahan di Ciputat terkait kasus suap dan gratifikasi impor barang KW di Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved