Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
HINGGA April 2024, realisasi subsidi mengalami penurunan signifikan. Data Kementerian Keuangan menunjukkan penurunan pelaksanaan subsidi mencapai 16,5% dari Rp62 triliun di April 2023 menjadi Rp51,8 triliun.
"Subsidi kita mengalami penurunan dari Rp62 triliun ke Rp51,8, atau turun 16,5%, ini tidak sedikit, cukup tajam. Tapi ini tentu nanti akan kita lihat perkembangan, kalau subsidi itu berarti konsumsi, volume dan kemudian kurs dan harga minyak," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN di kantornya, Jakarta, Senin (27/5).
Realisasi subsidi dalam empat bulan pertama di tahun ini berasal dari subsidi energi sebesar Rp42,4 triliun. Itu terdiri dari realisasi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) sebanyak 4,3 juta kilo liter, turun 2,6% dari periode yang sama di tahun yang sama di 2023 sebanyak 4,4 juta kilo liter.
Baca juga : Bea Cukai Sebut Telah Bekerja Sesuai Aturan
Kemudian subsidi untuk LPG 3 kilo gram terealisasi sebanyak 2,0 juta metrik ton, naik 0,8% dari April 2023 yang sebanyak 1,99 juta metrik ton. Selain itu realisasi subsidi listrik telah diberikan kepada 40,3 juta pelanggan, naik 3% dari periode yang sama di tahun lalu sebanyak 39,2 juta pelanggan.
Sementara subsidi non energi tercatat mencapai Rp9,4 triliun. Itu terdiri dari penyaluran subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah mencapai Rp90,5 triliun, naik 68,7% dari April 2023 yang tercatat Rp53,6 triliun.
"Untuk KUR terjadi kenaikan yang tinggi karena tahun lalu memang agak lamban dengan adanya perubahan policy, sekarang sudah normal, dan pada Januari-April sudah disalurkan Rp90,5 triliun," kata Sri Mulyani.
"Itu naik 68,7% dari tahun lalu yang Rp53,6 triliun. Jumlah debitur KUR juga naik dari tahun lalu di bawah 1 juta, yaitu 900 ribu, sekarang 1,6 juta. Jadi ini bagus, bahwa operasi APBN mengenai dan memberikan manfaat kepada masyarakat sangat luas," lanjutnya. (Mir/Z-7)
Objek lelang tersebut berasal dari eksekusi sitaan pajak, tegahan kepabeanan dan cukai, serta penghapusan Barang Milik Negara.
PEMERINTAH memastikan tunjangan khusus bagi dokter spesialis, utamanya yang bertugas di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) segera direalisasikan.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat rata-rata penerimaan pajak mengalami kenaikan menjadi Rp181,3 triliun per bulan di sepanjang semester I 2025.
Kementerian Keuangan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp4,88 triliun dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026.
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengajukan permohonan penambahan dana sebesar Rp16,13 triliun untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026.
PEMERINTAH memastikan tekanan global imbas perang Ira-Israel masih dapat dimitgasi. Gejolak yang terjadi pada perekonomian masih dalam batas aman dan belum mengkhawatirkan.
ANGGARAN program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Rancangan Undang-Undangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2026 yang mencapai Rp335 triliun sudah direvisi Sri Mulyani
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati bakal memastikan ketersediaan anggaran untuk dua lembaga yang baru dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto.
Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, melemparkan isu terkait naiknya iuran kepesertaan BPJS Kesehatan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani.
PERNYATAAN Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait dengan rendahnya gaji dosen dan guru di Indonesia menuai kritik tajam berbagai kalangan.
Teknologi deepfake menggunakan AI dan GAN memungkinkan manipulasi wajah dan suara secara realistis, menimbulkan risiko besar bagi reputasi dan informasi publik.
Kemenkeu menegaskan bahwa potongan video yang menarasikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut guru sebagai “beban negara” adalah hoaks.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved