Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
HINGGA April 2024, realisasi subsidi mengalami penurunan signifikan. Data Kementerian Keuangan menunjukkan penurunan pelaksanaan subsidi mencapai 16,5% dari Rp62 triliun di April 2023 menjadi Rp51,8 triliun.
"Subsidi kita mengalami penurunan dari Rp62 triliun ke Rp51,8, atau turun 16,5%, ini tidak sedikit, cukup tajam. Tapi ini tentu nanti akan kita lihat perkembangan, kalau subsidi itu berarti konsumsi, volume dan kemudian kurs dan harga minyak," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN di kantornya, Jakarta, Senin (27/5).
Realisasi subsidi dalam empat bulan pertama di tahun ini berasal dari subsidi energi sebesar Rp42,4 triliun. Itu terdiri dari realisasi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) sebanyak 4,3 juta kilo liter, turun 2,6% dari periode yang sama di tahun yang sama di 2023 sebanyak 4,4 juta kilo liter.
Baca juga : Bea Cukai Sebut Telah Bekerja Sesuai Aturan
Kemudian subsidi untuk LPG 3 kilo gram terealisasi sebanyak 2,0 juta metrik ton, naik 0,8% dari April 2023 yang sebanyak 1,99 juta metrik ton. Selain itu realisasi subsidi listrik telah diberikan kepada 40,3 juta pelanggan, naik 3% dari periode yang sama di tahun lalu sebanyak 39,2 juta pelanggan.
Sementara subsidi non energi tercatat mencapai Rp9,4 triliun. Itu terdiri dari penyaluran subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah mencapai Rp90,5 triliun, naik 68,7% dari April 2023 yang tercatat Rp53,6 triliun.
"Untuk KUR terjadi kenaikan yang tinggi karena tahun lalu memang agak lamban dengan adanya perubahan policy, sekarang sudah normal, dan pada Januari-April sudah disalurkan Rp90,5 triliun," kata Sri Mulyani.
"Itu naik 68,7% dari tahun lalu yang Rp53,6 triliun. Jumlah debitur KUR juga naik dari tahun lalu di bawah 1 juta, yaitu 900 ribu, sekarang 1,6 juta. Jadi ini bagus, bahwa operasi APBN mengenai dan memberikan manfaat kepada masyarakat sangat luas," lanjutnya. (Mir/Z-7)
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengajukan permohonan penambahan dana sebesar Rp16,13 triliun untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026.
PEMERINTAH memastikan tekanan global imbas perang Ira-Israel masih dapat dimitgasi. Gejolak yang terjadi pada perekonomian masih dalam batas aman dan belum mengkhawatirkan.
KEPUTUSAN pemerintah membatalkan penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) tahun ini menuai kekecewaan dari sejumlah pihak
Kementerian Keuangan resmi menerbitkan PMK 34/2025 untuk menyederhanakan aturan barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut.
Beban yang dibebankan, terutama untuk menaikkan rasio pajak kepada Dirjen Pajak yang baru itu bisa dikerjakan.
Subholding PT Pelindo Terminal Petikemas (SPTP) memberikan kontribusi melalui setoran kewajiban kepada negara sepanjang tahun 2024 sebesar Rp1,94 triliun.
PEMERINTAH bakal memayungi Koperasi Desa Merah Putih yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Kopdes Merah Putih itu dapat menikmati fasilitas kredit
Pemerintah mengajukan penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp85,6 triliun untuk mendanai defisit APBN 2025 yang diproyeksikan melebar menjadi 2,78% dari PDB.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Indonesia membutuhkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi yang tinggi guna mencapai target pertumbuhan ekonomi.
Keputusan BI mempertahankan suku bunga acuan di level 5,50% dipandang sebagai langkah konservatif yang tepat di tengah ketidakpastian global dan perlambatan ekonomi domestik.
Ketidakpastian dunia saat ini disebut bakal bersifat permanen dan mengubah tatanan global.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara soal pembentukan Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara oleh Kapolri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved