Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
HINGGA April 2024, realisasi subsidi mengalami penurunan signifikan. Data Kementerian Keuangan menunjukkan penurunan pelaksanaan subsidi mencapai 16,5% dari Rp62 triliun di April 2023 menjadi Rp51,8 triliun.
"Subsidi kita mengalami penurunan dari Rp62 triliun ke Rp51,8, atau turun 16,5%, ini tidak sedikit, cukup tajam. Tapi ini tentu nanti akan kita lihat perkembangan, kalau subsidi itu berarti konsumsi, volume dan kemudian kurs dan harga minyak," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN di kantornya, Jakarta, Senin (27/5).
Realisasi subsidi dalam empat bulan pertama di tahun ini berasal dari subsidi energi sebesar Rp42,4 triliun. Itu terdiri dari realisasi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) sebanyak 4,3 juta kilo liter, turun 2,6% dari periode yang sama di tahun yang sama di 2023 sebanyak 4,4 juta kilo liter.
Baca juga : Bea Cukai Sebut Telah Bekerja Sesuai Aturan
Kemudian subsidi untuk LPG 3 kilo gram terealisasi sebanyak 2,0 juta metrik ton, naik 0,8% dari April 2023 yang sebanyak 1,99 juta metrik ton. Selain itu realisasi subsidi listrik telah diberikan kepada 40,3 juta pelanggan, naik 3% dari periode yang sama di tahun lalu sebanyak 39,2 juta pelanggan.
Sementara subsidi non energi tercatat mencapai Rp9,4 triliun. Itu terdiri dari penyaluran subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah mencapai Rp90,5 triliun, naik 68,7% dari April 2023 yang tercatat Rp53,6 triliun.
"Untuk KUR terjadi kenaikan yang tinggi karena tahun lalu memang agak lamban dengan adanya perubahan policy, sekarang sudah normal, dan pada Januari-April sudah disalurkan Rp90,5 triliun," kata Sri Mulyani.
"Itu naik 68,7% dari tahun lalu yang Rp53,6 triliun. Jumlah debitur KUR juga naik dari tahun lalu di bawah 1 juta, yaitu 900 ribu, sekarang 1,6 juta. Jadi ini bagus, bahwa operasi APBN mengenai dan memberikan manfaat kepada masyarakat sangat luas," lanjutnya. (Mir/Z-7)
KPK menyita Rp5 miliar dari penggeledahan di Ciputat terkait kasus suap dan gratifikasi impor barang KW di Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
KPK menyatakan Ketua Pengadilan Negeri Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan meminta uang sebesar Rp1 miliar sebagai imbalan percepatan eksekusi lahan.
Menkeu Purbaya targetkan tax ratio 11–12% pada 2026, optimistis penerimaan pajak membaik seiring pemulihan ekonomi dan perkuat pertumbuhan DJP.
Kasus ini menjadi sorotan tajam lantaran melibatkan konflik agraria antara warga sipil dan entitas pengelola aset negara yang berakhir pada dugaan praktik rasuah di meja hijau.
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
Sri Mulyani dikenal luas sebagai salah satu Menteri Keuangan terbaik Indonesia dengan masa jabatan terlama, sekaligus sosok perempuan pertama yang menduduki posisi tersebut.
Posisi Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan berakhir pada 8 September 2025 setelah reshuffle Presiden Prabowo. Kepergiannya diwarnai kontroversi. Simak rangkuman isu yang mengemuka.
Blavatnik School of Government (BSG) Oxford menjadi sorotan. Kenali misi BSG, program prestisius Distinguished Public Service Fellow, serta deretan tokoh global yang pernah mengajar.
Sri Mulyani Indrawati resmi bergabung sebagai pengajar dalam program World Leaders Fellowship 2026 di Blavatnik School of Government, University of Oxford. Ini Profilnya.
Purbaya sudah membuka penyelewengan. Kini, menjadi tugas penegak hukum menindaklanjuti. Maukah mereka?
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memotong anggaran transfer ke daerah (TKD) dan dinilai lebih baik dari Sri Mulyani
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved