Headline
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Presiden menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045.
IKATAN Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) berkomitmen untuk terus menggenjot angka kepatuhan wajib pajak guna meningkatkan pendapatan negara. Hal itu dikatakan Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld dalam acara peringatan Hari Jadi ke-59 IKPI sekaligus pelantikan pengurus pusat IKPI di Hotel JW Marriot, Jakarta, Kamis (19/9).
Lebih lanjut Vaudy menegaskan, sebagai intermediaries dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, IKPI mempunyai kewajiban moril untuk membantu pemerintah mewujudkan target penerimaan negara melalui sektor perpajakan.
Beberapa hal yang dilakukan IKPI untuk mewujudkan hal tersebut adalah meningkatkan angka kepatuhan wajib pajak.
Baca juga : Bentuk Departemen Advokasi, IKPI Beri Perlindungan bagi Konsultan Pajak
Caranya dengan melakukan edukasi dan sosialisasi, membantu pengisian SPT Tahunan wajib pajak badan/UMKM dan wajib pajak lainnya yang merupakan klien dari ribuan anggota IKPI.
Diungkapkan Vaudy, IKPI juga hadir untuk memberikan pemikiran-pemikirannya kepada pemerintah khususnya yang menyangkut peraturan perpajakan.
"Kami selalu diminta untuk memberikan buah pikir sebelum Kemenkeu mengeluarkan peraturan menteri keuangan atau DJP mengeluarkan peraturan dirjen pajak. Dan kami selalu bersedia untuk itu,” katanya.
Baca juga : Integrasi NIK dan NPWP, Ini Dampaknya Bagi Wajib Pajak
Namun demikian, di tengah peningkatan kebutuhan masyarakat serta peningkatan minat masyarakat untuk profesi konsultan pajak, maka saat ini adalah saat yang tepat negara hadir untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk mendapatkan konsultan pajak yang berkompeten, profesional, dan berintegritas, sekaligus memberikan kepastian hukum untuk tata laksana profesi konsultan pajak dalam bentuk Undang-Undang Konsultan Pajak.
“Kami berharap di hari jadi ke-59 ini, pemerintah melalui Kementerian Keuangan bisa menginisiasi lahirnya Undang-Undang Konsultan Pajak. Ini harapan terbesar dari wajib pajak dan konsultan pajak seluruh Indonesia, dan kami bersama-sama akademisi, wajib pajak, politisi akan terus memperjuangkan lahirnya undang-undang ini,” ujarnya.
Sesuai dengan tema HUT ke-59 IKPI, Vaudy menginginkan IKPI harus menjadi asosiasi yang bermanfaat bukan hanya bagi anggotanya, tetapi juga berguna untuk masyarakat, dan negara.
Baca juga : Pupuk Indonesia Tercatat dalam 20 Perusahaan Pembayar Pajak Terbesar
"Jadi IKPI bukan hanya sekadar ada atau hadir di Indonesia, tetapi manfaatnya juga harus dirasakan. Itu salah satu tujuan mulia dari terbentuknya asosiasi ini,” kata Vaudy.
Peran konsultan pajak sangat melekat dengan upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
Profesi konsultan pajak semakin dibutuhkan oleh masyarakat wajib pajak dan semakin diminati oleh masyarakat sebagai profesi. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah anggota IKPI yang meningkat secara drastis dalam empat tahun terakhir ini.
“Saat ini anggota IKPI sudah mencapai lebih dari 7.000 di seluruh Indonesia dan tersebar di 12 pengda dan 42 cabang,” kata Vaudy. (J-3)
IKATAN Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menilai 2025 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi pembayar pajak, baik individu maupun perusahaan, karena banyak perubahan dan ketentuan baru
IKATAN Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menambah departemen baru, yakni Departemen Advokasi dan Bantuan Hukum dalam pengumuman terbentuknya Struktur Pengurus Pusat IKPI periode 2024-2029.
KONSULTAN pajak yang terlibat di dalam kasus RAT bukan merupakan anggota IKPI. Tetapi jika memang itu merupakan angggota IKPI, maka langkah tegas sudah disiapkan.
IKATAN Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP), berkomitken tetap profesional dan menjaga integritas agar dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak.
KOLABORASI antara Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Cabang Jakut dan Kanwil Direktorat Jendral Pajak (DJP) Jakut tidak selalu soal pajak. Kali ini, mereka berkolaborasi menjaga lingkungan.
KOMPLEKSITAS dan ketidakpastian dalam sistem perpajakan diprediksi akan terus menjadi tantangan wajib pajak Indonesia pada 2025.
CORE Tax Administration System (CTAS) merupakan layanan dari otoritas pajak Indonesia yang sangat canggih untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak.
WACANA program pengampunan pajak (tax amnesty) di 2025 dinilai memunculkan persepsi kebijakan yang tak adil bagi wajib pajak. Kebijakan itu juga mendorong lahirnya anggapan remeh publik
Tahun ini ada puluhan wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan
Sistem perpajakan Indonesia menganut prinsip self-assessment, yang mengandalkan kejujuran wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya dengan benar, lengkap, dan jelas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved