Berita Terbaru Wajib Pajak Hari Ini

5 Langkah Cara Balik Nama PBB: Syarat, Prosedur, dan Biaya Terbaru

Cara balik nama PBB wajib dilakukan setelah jual beli, warisan, atau hibah tanah dan bangunan agar data pajak sesuai pemilik baru. 

Menkeu: Sistem Coretax Bisa Berjalan, tapi Perlu Lakukan Hal Ini

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa sistem administrasi perpajakan Coretax hingga akhir 2025 masih menghadapi sejumlah hambatan teknis

Baru 40 Persen Wajib Pajak di DIY Aktifkan Akun Coretax

Hingga saat ini baru sekitar 40% wajib pajak di DIY yang telah mengaktivasi akun Coretax.

Dari 14,78 Juta Wajib Pajak, Baru 12,45% Akun Coretax yang Teraktivasi

Jika dihitung berdasarkan persentase, WP yang sudah mengaktifkan akun dan menuntaskan registrasi sertifikat elektronik baru mencapai sekitar 12,45%.

Restitusi Pajak Melejit, DJP Ungkap Praktik Penunggang Gelap

Hingga Oktober 2025, pengajuan restitusi pajak mencapai Rp 340,52 triliun. Periode yang sama tahun lalu sebesar Rp249,59 triliun.

Kemenkeu Kejar 200 Penunggak Pajak, Nilai Tunggakan Capai Rp60 T

DIREKTORAT Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mengejar sebanyak 200 wajib pajak (WP) penunggak dengan total nilai tunggakan mencapai Rp60 triliun.

Apresiasi Bantu Tingkatkan Budaya Tertib Pajak

PEMBERIAN apresiasi bagi masyarakat sebagai wajib pajak disebut berperan membantu meningkatkan kesadaran dan budaya tertib pajak.

Ayep Zaki tidak Naikkan Pajak di Kota Sukabumi, Dorong Wajib Pajak Jujur

WALI Kota Sukabumi Ayep Zaki, menghadiri Rapat Sosialisasi dan Koordinasi Pengusulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2026. 

Regulasi Pajak Dinilai masih Rumit dan Membingungkan

KOMPLEKSITAS dan ketidakpastian dalam sistem perpajakan diprediksi akan terus menjadi tantangan wajib pajak Indonesia pada 2025.

Kompleksitas Perpajakan di Tahun Depan Disebut Cukup Tinggi

IKATAN Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menilai 2025 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi pembayar pajak, baik individu maupun perusahaan, karena banyak perubahan dan ketentuan baru

Core Tax Berlaku 1 Januari 2025 Berikut Penjelasannya

CORE Tax Administration System (CTAS) merupakan layanan dari otoritas pajak Indonesia yang sangat canggih untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak.

Tax Amnesty Timbulkan Persepsi Ketidakadilan Kebijakan Pajak

WACANA program pengampunan pajak (tax amnesty) di 2025 dinilai memunculkan persepsi kebijakan yang tak adil bagi wajib pajak. Kebijakan itu juga mendorong lahirnya anggapan remeh publik

Tangani Penunggak Pajak Daerah, Bapenda Cianjur Gandeng Kejaksaan Negeri

Tahun ini ada puluhan wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan

Monitoring Self-Assessment Solusi Optimalisasi Penerimaan Pajak

Sistem perpajakan Indonesia menganut prinsip self-assessment, yang mengandalkan kejujuran wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya dengan benar, lengkap, dan jelas.

IKPI Komitmen Bantu Pemerintah Genjot Kepatuhan Wajib Pajak

Caranya dengan melakukan edukasi dan sosialisasi, membantu pengisian SPT Tahunan wajib pajak badan/UMKM dan wajib pajak lainnya yang merupakan klien dari ribuan anggota IKPI.

Jelang Opsen PKB 2025, Pemprov Jateng Minta Pemkab/Pemkot Kejar Kepatuhan Wajib Pajak

Pemprov Jateng) mengajak seluruh pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya untuk bekerja sama dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Integrasi NIK dan NPWP, Ini Dampaknya Bagi Wajib Pajak

Bagi wajib pajak individu, penggunaan NIK sebagai NPWP akan mempermudah proses administrasi perpajakan. 

Rekening Minimal Rp1 Miliar Siap-Siap Diintip Ditjen Pajak

Dalam PMK 47/2024, Kementerian Keuangan menyisipkan Bab VA yang melarang wajib pajak melakukan kesepakatan dan/atau praktik dengan maksud dan tujuan menghindari kewajiban.

Permudah Wajib Pajak, Pemprov DKI Jakarta Gandeng 12 Gerai Samsat

Gerai Samsat ini juga untuk memudahkan masyarakat dan para wajib pajak dalam melakukan pengurusan pelayanan administrasi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Pupuk Indonesia Tercatat dalam 20 Perusahaan Pembayar Pajak Terbesar

PT Pupuk Indonesia (Persero) tercatat sebagai 20 Perusahaan Pembayar Pajak Terbesar Tahun 2023 oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.

Menjaga Nalar di Perubahan Zaman

Privilese, Kuasa, dan Bencana

Melayani Adalah Mendidik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia