Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
TUNTUTAN digelarnya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, dari sejumlah Kadin daerah, haruslah disikapi bijaksana. Karena sejatinya, sebagai organisasi pengusaha harus mengedepankan profesionalisme.
"Permintaan Munaslub ini bagian dari dinamika organisasi. Harus disikapi jernih dan bijaksana. Situasi dan dinamika yang saat ini bergulir bagian dari perjalanan organisasi," kata Ketua Umum Kadin Daerah Khusus Jakarta, Diana Dewi, di Jakarta, Sabtu (14/9).
Meski begitu, lanjut Diana, Munaslub harus didasarkan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Apalagi organisasi ini memiliki legal standing yang jelas yakni, UU No 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri yang ditegaskan dalam Keppres No 18 Tahun 2022 tentang AD/ART Kadin Indonesia.
Baca juga : Anindya Bakrie Diharapkan Bawa Pengaruh Positif ke Pengusaha Muda
Dirinya meminta rekan-rekan pengurus di daerah bisa mengedepankan mekanisme AD/ART yang sesuai UU Kadin dan Keppres Kadin.
Diana berharap semua pengurus dan anggota Kadin Indonesia lebih mengedepankan aturan dan profesionalisme.
"Sebagai pengusaha yang independen, kiranya teman-teman bisa lebih berpikir jernih serta mengedepankan kebersamaan serta tidak emosional," ujarnya.
Lebih jauh Diana mengatakan, Kadin merupakan organisasi pengusaha yang dituntut sebagai penggerak ekonomi. Apalagi saat ini kondisi perekonomian di dalam negeri juga tidak dalam keadaan baik-baik saja.
Karena itu, Diana meminta baik Kadin di daerah maupun pusat untuk tetap kompak dan bersatu serta solid, baik dalam membangun organisasi maupun memberi sumbangsih bagi bangsa dan negara. (H-2)
Budi mengatakan personel akan ditempatkan di gereja-gereja, titik keramaian, hingga lokasi yang menjadi pusat kegiatan umat Kristiani selama perayaan Paskah.
Menurut dia, kreativitas warga tidak seharusnya dipandang sebagai pelanggaran semata, melainkan potensi kolaborasi.
Namun demikian, Pramono menegaskan bahwa pembangunan zebra cross tidak dapat dilakukan secara sembarangan.
Layanan pelaporan pendatang sebenarnya telah dibuka sejak 25 Maret 2026 di seluruh titik layanan Dukcapil, mulai dari tingkat Suku Dinas, kecamatan, hingga kelurahan.
Ia menjelaskan, pemerintah pusat memiliki peran dalam menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana mengembangkan fasilitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan perpustakaan daerah.
Senada dengan Muhalim, Ketua Kadin Provinsi Jawa Barat, Cucu Sutara, juga menegaskan bahwa siapapun berhak menjadi Ketua Umum Kadin selama mengikuti aturan.
Arsjad Rasjid melalui kuasa hukumnya, Hamdan Zoelva berencana menggugat perdata hasil musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) yang digelar kubu Anindya Bakrie ke pengadilan negeri.
Sering kali Kadin dikaitkan bukan hanya sebagai kumpulan para pengusaha, tapi juga memiliki akses terhadap pengambilan keputusan di pemerintahan, atau dekat dengan penguasa.
Arsjad Rasjid telah menyurati Presiden Jokowi terkait dengan kisruh yang terjadi akibat Munaslub Kadin 2024 yang menunjuk Anindya Bakrie sebagai ketua umum Kadin yang baru.
Anindya menyampaikan bahwa penunjukan dirinya sebagai Ketua Umum Kadin dalam Munaslub 2024 bukanlah sebuah upaya perebutan kekuasaan.
KETUA Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia periode 2024-2029 Anindya Bakrie mengatakan, pihaknya akan merangkul semua pengusaha untuk bergabung di dalam Kadin.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved