Transisi Energi, Koalisi Masyarakat Sipil Keluarkan Rekomendasi 100 Hari Pertama Prabowo-Gibran

KOALISI Masyarakat Sipil untuk Transisi Energi Berkeadilan telah mengajukan delapan rekomendasi cepat untuk 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Gibran. Rekomendasi ini dirancang untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas dan inklusif melalui percepatan transisi energi, guna mewujudkan ekonomi hijau yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan, sejalan dengan visi misi Prabowo-Gibran dalam Asta Cita.

Diskusi yang difasilitasi oleh Katadata Insight Center (KIC) dan Tim Pertumbuhan 8% Prabowo-Gibran menyoroti pentingnya kebijakan energi yang memprioritaskan energi terbarukan daripada energi baru, seperti nuklir, hilirisasi batubara, teknologi penangkapan karbon (CCS/CCUS), dan gas alam yang beremisi tinggi dan mahal. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi terhadap kebijakan sektor energi, termasuk Kebijakan Energi Nasional dan Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru dan Energi Terbarukan.

“Transisi energi berpotensi menciptakan lebih dari satu juta pekerjaan hijau pada tahun 2050, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan ramah lingkungan," ungkap Plt Direktur Program Koaksi Indonesia Indra Sari Wardani di Jakarta, Sabtu (14/9). 

Langkah kedua adalah pentingnya presiden baru untuk segera merumuskan peta jalan pensiun dini PLTU dan menyiapkan jaringan pengamannya, sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2022. Agung Budiono, Direktur Eksekutif CERAH, menyatakan bahwa pensiun dini PLTU yang cepat digantikan dengan energi terbarukan akan membawa keuntungan ekonomi yang lebih besar bagi Indonesia.

Baca juga : Prabowo Janji Bantu Korban Topan Yagi di Vietnam

“Temuan Penelitian Celios dan CERAH mengenai dampak ekonomi pensiun dini pada PLTU Cirebon-1, PLTU Pelabuhan Ratu, dan PLTU Suralaya menunjukkan potensi peningkatan produk domestik bruto (PDB) hingga Rp82,6 triliun,” jelas Agung.

Direktur Eksekutif Humanis Foundation Tunggal Pawestri menuturkan dalam konteks pensiun dini PLTU, juga penting untuk menyoroti dampak langsung terhadap masyarakat rentan, khususnya pekerja, kelompok informal, dan komunitas yang bergantung pada sektor tersebut. Kebijakan perlindungan jaminan sosial, program pelatihan, dan penciptaan lapangan kerja lokal baru harus menjadi bagian integral dari transisi.

"Agar tidak memperburuk kesejahteraan masyarakat yang paling terdampak,” tambah ,

Baca juga : Dasco: Belum Ada Pertemuan Khusus di KIM Bahas Kabinet

Ketiga, perlu adanya insentif pembiayaan untuk pengalihan ke energi terbarukan, serta pemberdayaan dan peningkatan akses pembiayaan UMKM dan koperasi untuk pengembangan energi terbarukan berbasis masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat mendorong kemandirian energi di tingkat masyarakat dan mengantisipasi pertumbuhan kebutuhan energi di masa depan.

Keempat, aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik (ESG/LST) harus menjadi syarat untuk mendapatkan perizinan investasi. “Tanpa perlindungan (safeguard) yang kuat, pengembangan energi terbarukan dapat membawa konsekuensi signifikan bagi lingkungan dan masyarakat setempat. Apalagi, lembaga keuangan global semakin ketat menyoroti aspek LST dalam menyalurkan pembiayaan proyek,” ungkap Irfan Bakhtiar, Direktur Iklim dan Transformasi Pasar Yayasan WWF-Indonesia.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transisi Energi Berkeadilan juga menekankan perlunya evaluasi terhadap program-program yang sudah berjalan di era Presiden Joko Widodo. Presiden terpilih perlu meninjau ulang program bahan bakar nabati, seperti pencampuran biodiesel 50% (B50) dan bioetanol 10% (E10), serta program co-firing biomassa di PLTU. Program-program ini harus mempertimbangkan aspek keadilan sosial, daya dukung lingkungan, dan daya saing industri dalam negeri.

Baca juga : Ikut Berkontribusi Kemenangan Prabowo, Demokrat Siap Bantu di Kabinet

Nadia Hadad, Direktur Yayasan Madani Berkelanjutan, mengingatkan bahwa program B50 perlu dievaluasi karena daya dukung lingkungan sudah berada di ambang batas kritis. Pembukaan lahan baru untuk perkebunan sawit yang menjadi bahan baku biodiesel harus dihentikan.

Anggi Prayoga, Juru Kampanye Forest Watch, menambahkan bahwa praktik co-firing justru akan memperpanjang usia PLTU dan mendorong perluasan pembukaan hutan untuk memenuhi target produksi biomassa kayu melalui Hutan Tanaman Energi (HTE). Hal ini dapat menambah utang emisi bagi Indonesia. Menurutnya, transisi energi seharusnya dilakukan tanpa merusak hutan.

Kebijakan lain yang perlu dievaluasi adalah terkait nilai ekonomi karbon (NEK). Presiden baru harus memastikan kebijakan NEK memiliki kerangka pengaman yang kuat dan mampu mendukung pencapaian target netral karbon, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penerapannya. Hal ini penting untuk memastikan dekarbonisasi sektor industri dan distribusi dana karbon pada sektor-sektor hijau.

“Perlu dilakukan pemetaan untuk memperkuat aturan dan pengawasan implementasi jaring pengaman instrumen NEK, termasuk yang bersifat wajib seperti Amdal dan instrumen perizinan, untuk menghindari risiko sosial dan lingkungan dari implementasi NEK oleh korporasi serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas,” ujar Raynaldo G. Sembiring, Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law.

Pelaksanaan transisi energi berkeadilan ini diharapkan dapat dicapai melalui partisipasi aktif masyarakat. "Perlu adanya pelibatan aktif masyarakat dalam penyusunan kebijakan energi agar kebijakan yang dihasilkan responsif terhadap kebutuhan lokal dan efektif dalam implementasinya. Transisi energi seharusnya tidak hanya mendukung target ekonomi tetapi juga menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia," tutup Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Celios. (Z-8)