Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
NAMA sejumlah petinggi negara termasuk Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani muncul dalam data yang bocor dari Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak.
Kebocoran data itu berupa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berisikan informasi pribadi masyarakat. Data itu kini diperjualbelikan di dark web.
Kabar kebocoran data itu pertama kali terungkap lewat media sosial X (Twitter). Akun pengamat siber dan ethical hacker Teguh Aprianto dengan handel @secgron kembali mengabarkan terjadinya kebocoran data masyarakat Indonesia.
Baca juga : Ditanya Dugaan Gratifikasi Kaesang Pangarep, Jokowi : Semua Warga Sama di Mata Hukum
“Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar 150 juta rupiah. Data yg bocor di antaranya NIK, NPWP, alamat, no hp, email dll,” tulis Teguh.
“NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani & menteri lainnya juga dibocorkan di sampel yg diberikan oleh pelaku,” tambahnya.
Hal itu bisa diasumsikan Teguh sudah mengecek langsung sampel data yang bocor tersebut.
Baca juga : Dugaan Gratifikasi Jet Pribadi Kaesang Jika Dibiarkan bisa jadi Modus TPPU
Tidak hanya itu, Teguh juga melampirkan tangkapan layar dari situs BreachForum dan lagi-lagi akun bernama Bjorka menjadi sosok yang mengumumkan kebocoran data tersebut dan menaruhnya di dark web.
“Pada sampel data ini kalian akan menemukan informasi pribadi termasuk Presiden Indonesia dan anaknya yang bodoh, serta jajaran pegawai Kementerian Keuangan serta kementerian lain yang tidak berguna,” tulis Bjorka pada tangkapan layar yang dibagikan Teguh.
Teguh menjelaskan di dalam sampel tersebut tercantum data pribadi terkait NIK, NPWP, nama, alamat (kelurahan/kecamatan, provinsi), nama KPP, nama kanwil, dan lain-lain.
Baca juga : Dugaan Gratifikasi Jet Pribadi Kaesang mesti Diproses Hukum
Tangkapan layar kembali diunggah oleh Teguh yang menampilkan 25 nama teratas dalam sampel data yang bocor, terlihat ada nama Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, Kaesang Pangarep, Menkominfo Budi Arie Setiadi, dan Menkeu Sri Mulyani Indrawati.
Dirjen Pajak Kementerian Keuangan menyatakan tengah mendalami kasus dugaan kebocoran data NPWP tersebut.
"Terkait dengan informasi kebocoran data yang beredar, saat ini tim teknis DJP sedang melakukan pendalaman," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti saat dihubungi, Rabu (18/9). (Ant/Z-1)
Penyitaan ini dilakukan berdasarkan Penetapan Izin Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Mataram.
Penyanderaan dilakukan secara profesional dan berlandaskan ketentuan hukum.
DIREKTUR Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto, mengambil langkah tegas dalam upaya membersihkan tubuh institusinya sejak menduduki jabatan pada akhir Mei 2025.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara soal pembentukan Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara oleh Kapolri.
Gerindra merespons penunjukan Letjen TNI Djaka Budi Utama sebagai Dirjen Bea dan Cukai serta Bimo Wijayanto sebagai Dirjen Pajak Kementerian Keuangan dinilai menabrak prinsip meritokrasi.
Beban yang dibebankan, terutama untuk menaikkan rasio pajak kepada Dirjen Pajak yang baru itu bisa dikerjakan.
Peringatan Hari Guru Nasional 2025 menegaskan komitmen pemerintah meningkatkan kualitas, kompetensi, dan kesejahteraan guru demi Indonesia yang lebih kuat.”
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mempercepat pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di berbagai daerah.
PARA pedagang pasar tradisional di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, memiliki harapan pada Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad buka suara terkait kementerian pada kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka disebut berjumlah 46.
Berdasarkan informasi yang diterima, terdapat dokumen terkait gambaran nomenklatur mitra Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang terdiri dari 13 komisi dan Badan Anggaran.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved