Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) mencatat capaian Program Sejuta Rumah (PSR) menembus angka 617.622 unit hingga akhir Juli 2024. Angka tersebut setara dengan 59.23% dari total target nasional, meliputi capaian pembangunan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebesar 484.119 unit dan non MBR sebesar 133.503 unit di seluruh Indonesia.
”Kami sangat optimistis Program Sejuta Rumah yang merupakan salah satu Program Strategis Nasional akan terus meningkat dan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat Indonesia yang membutuhkan rumah layak huni,” kata Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PU-Oera Iwan Suprijanto dalam keterangan di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Jumat (16/ 8).
Lebih lanjut, Iwan menerangkan, secara umum kinerja pendataan Program Sejuta Rumah dan geliat realisasi pembangunan sejuta rumah bulan Juli cenderung mengalami peningkatan. Hal ini tergambar dari perbandingan year on year capaian PSR Juli 2024 sebesar 617.622 unit mengalami peningkatan dibandingkan capaian PSR bulan Juli 2023 yaitu sebesar 585.604 unit.
Baca juga : PUPR: Program Sejuta Rumah Semester I/2023 Capai 480.438 unit
Menurut Iwan, PSR menjadi salah satu terobosan pemerintah dalam upaya mengurangi backlog perumahan di Indonesia. PSR sendiri merupakan gerakan percepatan dan kolaborasi antara pemerintah dengan para pelaku pembangunan perumahan dalam menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat.
Sejak dimulai pada April 2015, PSR telah mencapai 9.206.379 unit hingga 2023. Iwan pun yakin menjelang akhir 2024 ini jumlah capaian PSR bisa menembus angka satu juta unit.
Sementara itu, pemerintah melalui Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) telah menyalurkan pembiayaan perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) per 2010 hingga 31 Juli 2024 sebanyak Rp142,11 trilun untuk 1.522.035 unit rumah.
Baca juga : Program Sejuta Rumah 2024 Kementerian PUPR Capai 79.568 Unit di Akhir Februari
Pembiayaan perumahan tersebut terdiri dari penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 1.508.298 unit rumah atau senilai Rp140,016 Triliun dan Pembiayaan Tapera periode 2021 sampai dengan 31 Juli 2024 sebanyak 13.737 unit rumah senilai Rp2,10 triliun yang tersebar di seluruh Indonesia.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyatakan sejumlah tantangan utama dalam pembiayaan perumahan. Misalnya pemenuhan backlog kepenghunian yang sudah mencapai 6,9 juta rumah tangga, sumber pembiayaan KPR yang belum kompetitif, ketimpangan akses dan daya beli masyarakat, serta transisi demografi keperkotaan.
“Dari data backlog kepemilikan per desil, 83% merupakan MBR. Agar mereka dapat menempati rumah layak dan terjangkau dan sebagai upaya dalam rangka mempercepat upaya mengatasi backlog perumahan, BP Tapera tidak bisa bekerja sendiri,” kata Heru dalam keterangannya, Rabu (14/8).
“Pemerintah hadir melalui dukungan APBN, di mana BP Tapera berfungsi sebagai pengelola dana dan demand aggregator. Di sisi lain ada pula dukungan perbankan dari sisi pembiayaan, developer dari sisi pasokan, dan masyarakat pada umumnya sebagai peserta Tapera,” imbuhnya.
Berdasarkan Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2024, kontribusi program FLPP diharapkan mampu berkontribusi mengurangi backlog kepemilikan rumah bagi MBR sebesar 1,3%. Kontribusi program FLPP sejak 2010 hingga 2024 terhadap backlog rumah MBR diperkirakan telah mencapai 7,5%. (S-1)
Menurutnya, akad massal ini menjadi salah satu tonggak penting percepatan program perumahan nasional.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama tiga menteri pusat mempercepat Program Rumah Layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Andra mencatat perkembangan properti lebih banyak didominasi oleh kelas menengah.
Pemprov Kalimantan Timur membebaskan seluruh biaya administrasi pembelian rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Pada semester pertama tahun ini, bank bjb mencatat sudah sekitar 100 orang yang mengambil program FLPP di Kabupaten Cianjur.
PROGRAM nasional Presiden Prabowo Subianto dalam membangun 3 juta rumah layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terus dijalankan di berbagai daerah.
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyatakan mutu rumah subsidi yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menunjukkan tren perbaikan
Skema akad massal terbukti menjadi motor percepatan penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi rumah subsidi.
Pemerintah menegaskan komitmen mempercepat pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
Keragaman dan peningkatan standar pembangunan proyek properti di Indonesia menjadi sorotan
Rakor lintas kementerian di Tangerang bahas percepatan pembangunan rumah subsidi, penuntasan masalah LSD, dan penyederhanaan perizinan perumahan di Banten.
BTN mencatat penyaluran KPR melalui skema FLPP hingga 26 September 2025 mencapai 93.098 unit, ditambah 36.589 unit dari BTN Syariah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved