Headline
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Presiden menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045.
KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) mencatat capaian Program Sejuta Rumah (PSR) menembus angka 617.622 unit hingga akhir Juli 2024. Angka tersebut setara dengan 59.23% dari total target nasional, meliputi capaian pembangunan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebesar 484.119 unit dan non MBR sebesar 133.503 unit di seluruh Indonesia.
”Kami sangat optimistis Program Sejuta Rumah yang merupakan salah satu Program Strategis Nasional akan terus meningkat dan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat Indonesia yang membutuhkan rumah layak huni,” kata Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PU-Oera Iwan Suprijanto dalam keterangan di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Jumat (16/ 8).
Lebih lanjut, Iwan menerangkan, secara umum kinerja pendataan Program Sejuta Rumah dan geliat realisasi pembangunan sejuta rumah bulan Juli cenderung mengalami peningkatan. Hal ini tergambar dari perbandingan year on year capaian PSR Juli 2024 sebesar 617.622 unit mengalami peningkatan dibandingkan capaian PSR bulan Juli 2023 yaitu sebesar 585.604 unit.
Baca juga : PUPR: Program Sejuta Rumah Semester I/2023 Capai 480.438 unit
Menurut Iwan, PSR menjadi salah satu terobosan pemerintah dalam upaya mengurangi backlog perumahan di Indonesia. PSR sendiri merupakan gerakan percepatan dan kolaborasi antara pemerintah dengan para pelaku pembangunan perumahan dalam menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat.
Sejak dimulai pada April 2015, PSR telah mencapai 9.206.379 unit hingga 2023. Iwan pun yakin menjelang akhir 2024 ini jumlah capaian PSR bisa menembus angka satu juta unit.
Sementara itu, pemerintah melalui Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) telah menyalurkan pembiayaan perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) per 2010 hingga 31 Juli 2024 sebanyak Rp142,11 trilun untuk 1.522.035 unit rumah.
Baca juga : Program Sejuta Rumah 2024 Kementerian PUPR Capai 79.568 Unit di Akhir Februari
Pembiayaan perumahan tersebut terdiri dari penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 1.508.298 unit rumah atau senilai Rp140,016 Triliun dan Pembiayaan Tapera periode 2021 sampai dengan 31 Juli 2024 sebanyak 13.737 unit rumah senilai Rp2,10 triliun yang tersebar di seluruh Indonesia.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyatakan sejumlah tantangan utama dalam pembiayaan perumahan. Misalnya pemenuhan backlog kepenghunian yang sudah mencapai 6,9 juta rumah tangga, sumber pembiayaan KPR yang belum kompetitif, ketimpangan akses dan daya beli masyarakat, serta transisi demografi keperkotaan.
“Dari data backlog kepemilikan per desil, 83% merupakan MBR. Agar mereka dapat menempati rumah layak dan terjangkau dan sebagai upaya dalam rangka mempercepat upaya mengatasi backlog perumahan, BP Tapera tidak bisa bekerja sendiri,” kata Heru dalam keterangannya, Rabu (14/8).
“Pemerintah hadir melalui dukungan APBN, di mana BP Tapera berfungsi sebagai pengelola dana dan demand aggregator. Di sisi lain ada pula dukungan perbankan dari sisi pembiayaan, developer dari sisi pasokan, dan masyarakat pada umumnya sebagai peserta Tapera,” imbuhnya.
Berdasarkan Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2024, kontribusi program FLPP diharapkan mampu berkontribusi mengurangi backlog kepemilikan rumah bagi MBR sebesar 1,3%. Kontribusi program FLPP sejak 2010 hingga 2024 terhadap backlog rumah MBR diperkirakan telah mencapai 7,5%. (S-1)
PROGRAM nasional Presiden Prabowo Subianto dalam membangun 3 juta rumah layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terus dijalankan di berbagai daerah.
Hal tersebut akan meningkatkan akses masyarakat untuk memiliki rumah
Enam paket program Gratis yang diluncurkan adalah, pendidikan gratis, kesehatan gratis, hingga penyediaan rumah gratis untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Sebanyak 483.816 guru di Indonesia belum memiliki rumah layak huni. Pemerintah memberikan perhatian khusus kepada para guru dengan menargetkan penyediaan 20.000 hunian terjangkau pada 2025
PROGRAM 3 juta rumah yang bakal dieksekusi oleh pemerintah dinilai berpotensi menimbulkan risiko di pasar portofolio. Itu karena salah satu skema pembiayaan ialah penerbitan SBN
DINAS PRKP DKI Jakarta akan memberlakukan pembatasan waktu sewa rumah susun (rusun). Hal ini dilakukan agar penggunaan rusunawa sesuai dengan peruntukannya.
Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Pemerintah diminta membedakan skema subsidi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT).
Akses pembiayaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dinilai masih terhambat oleh sistem penilaian riwayat kredit
Pemerintah tengah mengkaji ulang standar desil 8 yang digunakan dalam program perumahan, mengingat perbedaan standar hidup di setiap provinsi.
Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Mori Hanafi, menilai target pembangunan tiga juta rumah per tahun yang dicanangkan pemerintah perlu disesuaikan dengan anggaran
Kebutuhan hunian yang terjangkau bagi masyarakat semakin mendesak, terutama di kawasan yang berdekatan dengan Ibu Kota.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved