Pacu Kredit Perbankan, BI Siapkan Suntikan Likuiditas Rp280 Triliun

BANK Indonesia (BI) akan menambah suntikan likuiditas kepada perbankan lewat Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) hingga Rp280 triliun pada akhir tahun 2024. Upaya itu untuk meningkatkan kapasitas perbankan dalam menyalurkan kredit.

"Untuk mendorong pertumbuhan kredit, kami naikkan insentif KLM, dari yang sekarang atau pada Juni 2024 sebesar Rp255,8 triliun, sampai dengan akhir tahun akan naik menjadi Rp280 triliun," tutur Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala KSSK III 2024 di Jakarta, Jumat (2/8).

Ia menjelaskan, langkah BI memperkuat kebijakan insentif likuiditas makroprudensial itu untuk mendorong pertumbuhan kredit melalui perluasan cakupan sektor prioritas, yakni sektor penunjang hilirisasi, konstruksi dan real estat produktif, ekonomi kreatif, otomotif, perdagangan, dan lainnya. Penyesuaian besaran insentif untuk setiap sektor itu berlaku sejak 1 Juni 2024.

Baca juga : BI Rate tidak Ganggu Pertumbuhan Kredit

"Kalau semakin rajin bank menyalurkan kredit, jumlah likuiditas ini akan naik terus. Penyaluran ini tentu termasuk untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)," tegas Perry.

Perbankan yang telah menerima tambahan likuiditas Rp255,8 triliun hingga periode Juni 2024 ialah kelompok bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Himbara, serta swasta dan Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Perry memerinci Bank Himbara telah menerima tambahan insentif likuiditas sebesar Rp36,4 triliun menjadi Rp118,4 triliun. "Semula bank BUMN menerima Rp82 triliun, lalu di bulan Juni menjadi Rp118,4 triliun. Jadi naik Rp36,4 triliun dari Maret ke Juni," imbuhnya.

Sementara, tambahan likuiditas ke bank swasta lebih besar lagi, yakni mencapai Rp44,1 triliun. Dari semula mendapat Rp64,8 triliun pada Maret 2024 menjadi Rp108,9 triliun pada Juni lalu.

Untuk BPD, BI siapkan tambahan likuiditas Rp9 triliun, naik dari Rp15,9 triliun menjadi Rp24,9 triliun. Terakhir, untuk kantor cabang bank asing menerima tambahan Rp1,3 triliun, dari Rp2,3 triliun menjadi Rp3,5 triliun. (E-2)