Skandal Demurrage Beras Impor Rp294 Miliar Belum Selesai, Ketahanan Pangan Jadi Peringatan Keras

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mewanti-wanti soal bahaya perubahan iklim yang akan memberikan dampak signifikan terhadap ketahanan pangan. Wanti-wanti dari Jokowi menjadi peringatan keras bagi Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi di tengah belum usainya skandal demurrage sebesar Rp 294, 5 miliar.

Pakar Ekonomi Ferry Latuhihin mengamini wanti-wanti yang disampaikan orang nomor satu di Indonesia tersebut. Menurut Ferry, dari tahun ke tahun masalah stok pangan karena keterbatasan supply selalu muncul dan tak kunjung bisa diselesaikan Bapanas dan Bulog.

“Ini bukan kasus baru. Dari tahun ke tahun kasus stok pangan selalu muncul karena keterbatasan supply,” tegas dia, Senin (29/7).

Baca juga : Di Tengah Dugaan Demurrage Impor Rp294 M, Bulog-Bapanas Diminta Tekan Kenaikan Harga Beras

Ferry mengingatkan, pentingnya Bapanas-Bulog dalam menimalisir resiko short-supply agar tidak terjadi kepanikan pasar yang dapat mendorong naiknya harga-harga komoditas. Ferry mengingatkan, kepada Bapanas-Bulog untuk tidak menciptakan kepanikan pasar.

“Lembaga-lembaga tersebut (Bapanas-Bulog harus) bekerja dengan baik dalam arti meminimalisir risiko short-supply agar tidak terjadi kepanikan pasar yang dapat mendorong naik harga-harga komoditas itu,” papar Ferry.

Ferry menambahkan, jika tidak dapat mencegah kenaikan harga pangan hingga kepanikan pasar maka akan menyebabkan naiknya inflasi. Apabila inflasi naik, lanjut Ferry, maka akan berdampak buruk dan negatif bagi perekonomian RI.

Baca juga : Panen Raya tidak akan Turunkan Harga Beras secara Signifikan

“Kalau inflasi naik, dampaknya tentu negatif ke pertumbuhan ekonomi,” tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo  mewanti-wanti perubahan iklim akan memberikan dampak signifikan terhadap stok pangan, khususnya di Indonesia.

Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi mengklaim, pihaknya terus melakukan berbagai upaya untuk mengamankan dan penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).

Hal ini sesuai mandat dalam beleid Perpres Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Dalam hal ini, Bapanas mengaku, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditugaskan untuk menunjang tercapainya CPP adalah Perum Bulog. (Nov)