Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KETUA Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir menjelaskan bahwa PP Muhammadiyah telah mengkaji selama lebih dari dua bulan untuk menentukan sikap terkait dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) oleh pemerintah. Menurutnya keputusan yang diambil itu proses panjang yang seksama dan melalui banyak pertimbangan, serta masukan.
“Hal ini sudah biasa di Muhammadiyah, kita mengambil sikap sesuai keilmuan dan melalui sistem organisasi,” ujarnya seperti dikutip dari siaran pers, saat Penutupan Konsolidasi Nasional PP Muhammadiyah yang diselenggarakan Sabtu(27/7) sampai Minggu (28/7) Juli 2024 di Universitas ‘Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta.
Haedar menjelaskan Muhammadiyah belum menentukan menentukan sikap resminya karena perlu mempertimbangkan banyak hal. Pada kesempatan itu, Haedar juga menyampaikan Ketua PP Muhammadiyah Muhadjir Effendy ditunjuk sebagai ketua tim yang akan mengelola tambang nantinya.
Baca juga : Muhammadiyah Bakal Kembalikan IUP Tambang, Ini Syaratnya
“Kami ingin punya role model yang tidak merusak lingkungan, dan tidak menimbulkan perselisihan,” tutur Haedar.
Ia menegaskan Muhammadiyah telah berkiprah di banyak bidang. Apabila nanti tim pengelolaan tambang menemukan hambatan yang tidak bisa menjadikan tambang ramah lingkungan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat, Haedar menuturkan Muhammadiyah akan mengembalikan izin pengelolaan tersebut ke pemerintah.
Pada Konsolnas, dihasilkan satu dokumen yaitu Risalah Konsolidasi Nasional Muhammadiyah yang berisi sembilan poin penting.
Baca juga : Muhammadiyah Resmi Nyatakan Bakal Kelola Tambang
Kesembilan poin tersebut antara lain yaitu mengenai transisi pemerintah hasil Pemilu 2024, menyongsong pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024, perluasan dakwah bidang ekonomi, menjadikan pendidikan pilar strategis membangun bangsa Indonesia, serta isu yang tengah diperbincangkan tentang pengelolaan tambang.
Sekretariat Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti menambahkan bahwa tidak ada tekanan dalam keputusan mengenai izin usaha tambang yang dibahas pada Konsolidasi Nasional Muhammadiyah.
Konsolidasi Nasional Muhammadiyah, ujarnya, merupakan sistem serta tradisi di Muhammadiyah untuk mengambil keputusan strategis.
“Kita ambil melalui permusyawaratan dan satu mekanisme demokrasi di mana Muhammadiyah senantiasa memberikan ruang kepada pimpinan persyarikatan memberikan aspirasinya,” imbuhnya.
Untuk pengelolaan IUP, Mu'ti menyampaikan bahwa Muhammadiyah memiliki Badan Usaha Milik Muhammadiyah (BUMM) yang kepengelolaannya berbeda dengan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM). (Ind/Z-7)
PERJALANAN Lazismu sebagai lembaga amil zakat nasional memasuki usianya yang ke-23, tepatnya jatuh pada 4 Juli 2025.
KETUA Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir menyebut perbankan syariah perlu melakukan penguatan sistem dan ekosistem bank syariah di masa depan.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan alasan di balik belum diberikannya konsesi lahan tambang kepada Muhammadiyah.
Salah satu tokoh yang menekankan pentingnya sikap keterbukaan umat Islam terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dari Barat ialah Buya Hamka.
KETUA PP Muhammadiyah Anwar abbas menanggapi terkait dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur yang mengharamkan sound horeg.
Dalam proses penyusunan revisi ini, pemerintah telah membentuk tim lintas kementerian, yang terdiri dari enam kementerian/lembaga, termasuk BP2MI.
MUHAMMADIYAH memberlakukan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT). Kalender ini menerapkan prinsip satu hari satu tanggal untuk seluruh dunia, ini aplikasinya
KETUA Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir mengatakan, syariat lahiriyah dalam momentum Idul Adha ialah menyembelih hewan kurban.
Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Dzulfikar Ahmad Tawalla menyebut momentum milad sebagai langkah memperkuat totalitas pemuda negarawan.
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah telah menetapkan Idulfitri 1 Syawal 1446 H jatuh pada Senin, 31 Maret 2025. Penetapan tersebut didasari oleh hasil hisab hakiki wujudul hilal
Sebentar lagi umat muslim akan merayakan Idul Fitri. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menekankan poin penting tentang kegembiraan dalam beragama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved