PWNU DKI Tanggapi Rencana Pemindahan Ibu Kota 

PENGURUS Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) membahas peran Jakarta menjadi pusat komersial dan finansial global yang bergeser dari pusat pemerintahan. Hal itu dilakukan menanggapi perubahan Jakarta menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang DKJ & Aglomerasi. 

"Perubahan ini mengemban misi, untuk menjadikan Jakarta dan Kawasan Aglomerasi sebagai sebuah Pusat Keuangan dan Komersial Global, yang terletak di Kawasan Asia Timur, yang diyakini, akan memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia dalam 2 dasawarsa ke depan," kata  Ketua Pelaksana Workshop NU Jakarta dan Kawasan Aglomerasi H Abdul Aziz dikutip di Jakarta, Jumat (26/7). 

Abdul Azis berharap workshop akan menghasilkan rekomendasi yang dapat menjadi panduan bagi NU dalam menghadapi perubahan besar kawasan Aglomerasi.

Baca juga : Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Gubernur DKI Bakal Lebih Fokus Urus Jakarta

"Diharapkan, workshop kali ini akan melahirkan rekomendasi yang tepat, guna disusun lebih lanjut untuk menjadi Road-Map NU di Kawasan Aglomerasi, setidaknya dalam 2 dasawarsa kedepan," jelasnya.

Ketua PWNU DKI Jakarta KH Samsul Maarif mengatakan, diskusi ini menjadi penting karena merupakan bagian dari bentuk tanggung jawab kehadiran NU dalam menata DKJ bersama 10 daerah yang menjadi kawasan aglomerasi.

"Kedepan saya berharap pengurus NU DKI bersama pengurus NU sekitar seperti Tangerang, Depok, Bekasi punya tanggung jawab mengisi DKJ dengan adanya aglomerasi, mungkin dari aspek administratif masing-masing wilayah tidak bisa dipengaruhi," katanya.

Baca juga : Ibu Kota Pindah, Jakarta Diharapkan Kota Khusus Berbasis Ekonomi

Dia menjelaskan, posisi Jakarta dalam DKJ berpotensi bergabung dengan Depok, Bekasi, dan Tangerang. Sehingga, diskusi tersebut menjadi pembahasan yang perlu dibicarakan di waktu mendatang

"Tentu tidak sampai kesana karena itu mungkin bahasan di muktamar. Paling tidak, kita punya tanggung jawab besar karena lahirnya UU ini melibatkan banyak daerah menjadi satu kesatuan sehingga dibutuhkan untuk bersama-sama punya tanggung jawab mengisi dan berkontribusi sebagai tanggung jawab DKJ ke depan," jelasnya. 

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ahmad Suaedy menyoroti perkembangan signifikan di Jakarta, khususnya sejak kota Jakarta menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Aglomerasi. Salah satu perhatian utama adalah masalah urbanisasi yang semakin meningkat dan perubahan demografi yang terjadi di Jakarta.

Baca juga : Ibu Kota Pindah, Bekas Gedung Pemerintahan akan Diubah Jadi RTH

"Saya kira proses pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) akan memakan waktu yang cukup lama, kecuali jika para pegawai negeri beralih dengan cepat. Namun, karena Jakarta menjadi destinasi utama urbanisasi, perlu untuk mengantisipasi perubahan pola urbanisasi dari yang sudah ada menjadi yang baru," katanya.

Suaedy menjelaskan adanya antisipasi terhadap dinamika urbanisasi menghadapi perubahan demografi dengan banyaknya pemukiman yang mungkin belum terjangkau oleh NU, seperti di Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara.

"Saya berharap ada tahap-tahap, jadi tidak berarti besok atau tahun depan, kita sudah harus menanggapi aglomerasi atau DKJ tahap-tahapnya seperti apa? Lalu bagaimana NU ke depan," jelasnya.

Baca juga : Jakarta Jadi Daerah Khusus Mantan Ibu Kota Negara?

Terkait perubahan demografi, Suaedy menyoroti perbedaan tajam antara kompleks-kompleks elite, pemukiman menengah, dan daerah-daerah kumuh di Jakarta.

"Perencanaan yang matang diperlukan dalam konteks kepemimpinan NU, di mana para ulama tidak hanya berperan secara alamiah tetapi juga memerlukan strategi adaptasi di berbagai konteks, termasuk di lingkungan kumuh dan minoritas Muslim," paparnya.

Diketahui bahwa acara ini dihadiri oleh 6 Pengurus Cabang NU (PCNU) di Jakarta serta PCNU dari Depok, Kota & Kabupaten Bekasi, Kota & Kabupaten Bogor, Kota & Kabupaten Tangerang, Tangerang Selatan, dan Cianjur. Turut hadir pula perwakilan dari beberapa kementerian seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Agama.

Dalam upaya menyusun rekomendasi untuk roadmap NU di Kawasan Aglomerasi, workshop ini juga dihadiri oleh Rektor Universitas Nusantara, Ketua Lembaga Kebudayaan Betawi, Bappeda Jakarta, Walhi Jakarta, serta aktivis sosial dan lingkungan. (Z-8)