Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PEMERINTAH pusat memindahkan ibu kota dari Jakarta ke wilayah Kabupaten Panajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Kelak, wilayah pusat pemerintahan tersebut akan diberi nama Nusantara.
Pemerintah pusat mengatakan pemindahan tersebut disebabkan Jakarta sudah tak lagi berketahanan untuk menjadi pusat pemerintahan. Selain itu, Jakarta juga memiliki sekelumit permasalahan mulai dari lingkungan hingga kemacetan.
Baca juga: Wagub DKI: Jakarta Dukung Pemindahan IKN
Sementara itu, Mantan Deputi Gubernur DKI Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Dadang Sholihin mengatakan setelah pemindahan ibu kota, tugas gubernur akan sedikit berkurang sehingga bisa fokus membenahi masalah di Jakarta.
"Sederhananya seperti ini. Di Jakarta ada kurang lebih 100 kedutaan besar. Bila ada setiap kepala negara datang ke Indonesia, ke Jakarta, gubernur wajib menyambut di bandara. Setiap ada undangan wajib dipenuhi. Jadi ketika tidak jadi ibu kota, kepala daerah akan lebih fokus sebagai kepala daerah provinsi," ujar doktor ilmu pemerintahan dari Lemhanas RI itu, dalam diskusi virtual, Jumat (4/2).
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Kepala Dinas Bina Marga DKI Hari Nugroho. Dalam kesempatan yang sama, Hari menyebutkan, ada birokrasi yang bisa dipersingkat saat Jakarta tak lagi jadi Ibu kota.
"Bisa jadi iya. Karena ada hal-hal yang seperti di Jakarta ada pembangunan tapi harus berkoordinasi dulu dengan pemerintah pusat boleh atau tidak. Nah, itu bisa jadi berkurang. Tentunya kita akan lebih free lagi untuk melakukan pembangunan," paparnya. (OL-6)
Pendatang baru diberikan kesempatan untuk tinggal di Jakarta dari 14 Juni hingga 25 Juni. Setelah itu akan didata apakah akan tinggal seterusnya di Jakarta atau hanya sekadar berkunjung.
Pengumuman pemindahan ibu kota akan diumumkan Presiden Jokowi dalam waktu dekat
Ada rencana Bappenas untuk melakukan tukar guling gedung milik pemerintah kepada pihak swasta guna mendapat dana tambahan pemindahan ibu kota.
Beberapa masalah akan tetap berada di Jakarta di antaranya urbanisasi, isu kriminalitas, polusi udara, dan transportasi.
Peringatan dini tersebut berdampak pada sejumlah daerah yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan pada sore hari
"Keunggulan konsep yang baru ini adalah akan munculnya pusat-pusat kegiatan baru, seperti di Cikarang, Cibitung."
Dari sudut pandang demografi , khususnya dari efek mobilitas penduduk dan tekanan kepadatan penduduk terhadap penyediaan layanan publik di perkotaan dan terhadap daya dukung lingkungan.
hal yang menjadi pertimbangan ialah biaya yang dibutuhkan untuk memindahkan Ibukota tidaklah sedikit.
Pengembangan wilayah metropolitan dengan format kerja sama dianggap tepat dan jaringannya sudah tidak terhalang oleh wilayah administrasi
“Yang tadi sempat kita diskusikan adalah hasil pertemuan terakhir, hari Selasa yang lalu di kantor Bapak Wakil Presiden yang membahas tentang program urban regeneration."
Alasannya, Presiden Joko Widodo sudah mengumumkan ibu kota yang baru ialah di Kalimantan Timur tepatnya di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanaegara
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved