Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
Anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bidang Komunikasi Hasan Nasbi membantah rumor tentang anggaran makan gratis dan bergizi yang dipangkas menjsdi Rp7.500 per porsi. Kabar tersebut ditegaskan sebagai isu semata dan tidak datang dari keterangan resmi tim gugus tugas.
"Itu hanya pernyataan atau mungkin saja ide dari ekonom tersebut. Itu, bukan peryataan resmi dari tim,” kata Hasan, Jumat (19/7).
Dia mengatakan isu itu disampaikan ekonom Verdhana Sekuritas Heriyanto Irawan. Heriyanto mengeklaim diajak berdiskusi dengan tim Prabowo mengenai makan bergizi gratis. Fokus utama presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka adalah memberikan menu makanan yang bergizi sesuai standar kecukupan gizi.
Baca juga : Anggaran Makan Bergizi Gratis Jadi Rp7.500, Gibran: Kata Siapa?
“Jadi ukurannya adalah ketercukupan gizi. Ketercukupan gizi ini ditentukan oleh ahli gizi,” jelasnya.
Terkait implementasi makan bergizi dan gratis, tim menerima banyak ide dan masukan dari berbagai pihak. Berbagai masukan itu masih dikaji secaea cermat dan belum ditetapkan angka tertentu.
“Semua sedang dikaji dan diuji coba dengan sangat detil oleh dewan pakar. Sampai saat ini belum ada angka tertentu yang menjadi patokan, sebab yang menjadi tolok ukur kita adalah ketercukupan gizi,” tutur Hasan.
Baca juga : Menko PMK: Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp7.500 Sangat Besar untuk Beberapa Daerah
Dia menekanan wilayah di Indonesia memiliki keberagaman sumber gizi sehingga masing-masing wilayah memiliki menu lokal yang berbeda satu sama lain. Pemenuhan standar gizi pun akan disesuaikan ketersediaan bahan makanan dengan menu lokal tersebut.
“Di berbagai wilayah, untuk memenuhi standar gizi, jenis menunya berbeda-beda. Sesuai dengan ketersediaan bahan makanan dan jenis menu lokal di masing-masing tempat. Dari sisi harga tentu juga akan berbeda-beda nilainya,” terangnya.
Sebelumnya, Gibran buka suara terkait rumor pemangkasan anggaran makan bergizi gratis menjadi Rp 7.500 per anak. Ia meminta semua pihak tidak memberitakan hal yang belum pasti. (Z-11)
Kedua sapi tersebut bersama hewan kurban lainnya akan disembelih pada Sabtu, 7 Juni 2025 pukul 07.00 WIB.
Isu lapangan kerja merupakan rapor merah bagi pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia menilai pemerintah harus melakukan upaya dalam mengatasi masalah ini.
EIU mencatat skor Indeks Demokrasi 2024 Indonesia sebesar 6,44. Pada Indeks Demokrasi 2023 yang dirilis tahun lalu, Indonesia memperoleh skor 6,53.
Menurut Gus Imin, angka tersebut juga menjadi tolak ukur ke depan bagi pemerintah untuk dapat menghasilkan produk kebijakan sesuai kebutuhan masyarakat.
Salah satu program yang diapresiasi adalah program makan bergizi gratis.
Hasilnya terdapat dua jawaban dari pertanyaan terkait kepuasan masyarakat terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran.
WACANA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di Papua dinilai sebagai kesempatan bagus.
Gibran menegaskan tidak keberatan berkantor di mana pun, termasuk di Ibu Kota Nusantara (IKN) maupun Papua, jika memang diperlukan.
Beda Pandangan soal Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka Berkantor di Papua, Yusril dan Tito Dinilai Tambah Beban Presiden Prabowo Subianto.
Mensesneg, Prasetyo Hadi, menampik anggapan bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di Papua
Yusril Ihza Mahendra mengklarifikasi pernyataannya sendiri mengenai kemungkinan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkantor di Papua.
Politikus PDIP Deddy Sitorus menyambut baik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang disebut bakal berkantor di Papua usai mendapat tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved