Soal Kasus Dugaan Impor Beras, Komisi VI Bakal Cek Pelabuhan dan Panggil Direksi Bulog

KOMISI VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akan melakukan pengecekan ke pelabuhan hingga memanggil direksi Perum Bulog guna mendalami skandal mark up impor beras yang ditaksir menyebabkan kerugian negara hingga Rp 8,5 triliun.

Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron saat menanggapi keseriusan pihaknya mendalami dugaan skandal mark up impor beras.

“Kami bukan hanya memanggil direksi Bulog, juga akan melakukan kunjungan ke pelabuhan dan gudang Bulog (untuk mendalami dugaan skandal mark up impor beras),” kata Herman Khaeron, Senin (15/7).

Baca juga : Komisi IV DPR Bakal Dorong Pansus Ungkap Dugaan Mark Up Impor Beras

Herman mengungkapkan, Komisi VI DPR RI akan melakukan pengecekan ke pelabuhan dan gudang Bulog pada masa reses yang berlangsung dari 12 Juli 2024 atau di masa sidang terakhir.

“Jika memungkinkan di masa reses ini, atau di masa sidang terakhir dalam periode ini,” ungkap Herman.

Herman berharap, langkah tersebut  dapat memberikan gambaran jelas atas dugaan skandal mark up impor beras yang diduga menelan kerugian negara hingga Rp 8,5 triliun.

Baca juga : DPR Didorong Gelar Pansus Usut Dugaan Skandal Impor Beras

“Sisa waktu diperiode ini mudah-mudahan bisa memberi gambaran apa yang terjadi,” tandas Herman.

Sebelumnya, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan saat menyampaikan perhitungan kerugian negara terkait kasus dugaan skandal mark up impor beras yang telah dilaporkan ke KPK oleh Studi Rakyat Demokrasi (SDR).

Anthony membeberkan perhitungannya soal kerugian negara yang ditimbulkan apabila mark up terjadi pada impor beras tahun 2023 dan bulan Januari-April 2024 yang mencapai 4,83 juta ton.

“Total impor beras tahun 2023 mencapai 3,06 juta ton, dan Januari-April 2024 sudah mencapai 1,77 juta ton. Total 4,83 juta ton. Kalau modus markup sebesar 117 dolar AS per ton ini terjadi sejak tahun 2023, maka kerugian negara memcapai 565 juta dolar AS, atau sekitar 8,5 triliun rupiah,” kata Anthony,  Kamis, (11/7). (Nov)