Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
ANALIS Senior Indonesia Strategic and Economics Action Institution Ronny P. Sasmita menilai prognosis defisit anggaran yang melebar di 2024 merupakan buah dari gencarnya belanja yang dilakukan pemerintah sejak awal tahun.
"Dari awal tahun, pemerintah menggenjot pengeluaran, baik pengeluaran berupa bansos, akselerasi proyek-proyek strategis jelang berakhirnya masa jabatan Jokowi, maupun PMN ke BUMN atas nama penugasan, walaupun terlihat seperti penyelamatan BUMN," tuturnya saat dihubungi, Senin (8/7).
Di saat yang sama, lanjutnya pendapatan negara terus tertekan dan melemah. Sedianya indikasi penurunan penerimaan negara mulai terlihat sejak akhir tahun lalu. Salah satunya ialah pembanjiran insentif pajak di banyak sektor dengan dalih upaya peningkatan permintaan.
Baca juga : Penambahan Subsidi dan Belanja Kerek Defisit Anggaran
Beberapa sektor yang dibanjiri insentif tersebut diantaranya ialah sektor properti, otomotif, dan kendaraan listrik. Itu juga bertambah berat lantaran di sisi belanja pemerintah harus mengeluarkan rupiah lebih banyak untuk subsidi imbas kurs yang melemah.
"Lengkap sudah. Walhasil, sumber-sumber pemasukan negara semakin tertekan," kata Ronny.
Karenanya, solusi yang paling utama bisa dilakukan pemerintah ialah menekan atau memangkas belanja. Namun itu tak dapat dilakukan dengan cuma-cuma. Pasalnya, angka pertumbuhan ekonomi akan menjadi korban dan tak dapat tumbuh optimum.
Baca juga : Kredit Macet di LPEI, Pengamat: Prioritaskan BUMN Satu Pintu
Namun dengan prognosis defisit yang melebar, kata Ronny, pemerintah enggan mengorbankan pertumbuhan ekonomi dan memilih untuk memperlebar defisit. "Dari perkembangan yang ada, pemerintah memilih menaikan level defisit menjadi 2,70%," tuturnya.
Tekanan ekonomi juga dinilai akan semakin berat lantaran Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) mengalami penurunan dalam tiga bulan terakhir. Penurunan tersebut terjadi karena adanya tekanan daya beli di kalangan menengah bawah.
"Kepercayaan diri konsumen untuk melakukan konsumsi dan investasi di masa depan juga akan menurun, yang juga akan berimbas kepada pertumbuhan di satu sisi dan kepada revenue negara di sisi lain," pungkas Ronny. (Mir/Z-7)
Hingga April 2025, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp100 triliun atau 33,1% dari target, tumbuh 4,4% (yoy), utamanya didorong oleh lonjakan penerimaan bea keluar.
Pentingnya perubahan paradigma di kalangan aparat penegak hukum (APH), yakni Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK dalam menangani barang hasil sitaan tindak pidana.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeklaim kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 ditutup dengan cukup baik.
PARA tokoh bangsa dan agama yang terhimpun dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB) mendorong pemerintahan Prabowo Subianto untuk lebih kreatif dalam mencari sumber pendapatan negara
PENUNDAAN penaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% disebut sebagai langkah yang baik. Itu juga dianggap menunjukkan keberpihakan negara kepada rakyat,
PEMERINTAH diminta untuk membuka mata dan telinga perihal penaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%. Pasalnya, data dan realitas menunjukkan daya beli masyarakat masih lemah.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia, Mirah Sumirat mengapresiasi kebijakan pemerintah yang telah berusaha meningkatkan daya beli masyarakat lewat beberapa insentif.
MENTERI Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan pihaknya saat ini sedang mempersiapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) terkait program Bantuan Subsidi Upah (BSU).
SEBAGAI upaya mendongkrak pertumbuhan ekonomi, Pemerintah bakal menggelontorkan enam paket bantuan atau insentif bagi masyarakat pada 5 Juni 2025 mendatang.
Ridho menjelaskan bahwa insentif dapat diberikan dalam bentuk penghapusan pajak kendaraan, potongan biaya parkir maupun prioritas akses di jalur tertentu.
PEMERINTAH dan DPR didorong untuk memberikan insentif nyata bagi pelaku usaha dan sopir angkutan online (daring). Setidaknya ada empat insentif yang diusulkan Oraski.
Syaeful memastikan para Guru Ngaji tetap akan menerima haknya. Hanya saja, waktu pencairan insentif belum bisa dipastikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved