Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
ANALIS Senior Indonesia Strategic and Economics Action Institution Ronny P. Sasmita menilai prognosis defisit anggaran yang melebar di 2024 merupakan buah dari gencarnya belanja yang dilakukan pemerintah sejak awal tahun.
"Dari awal tahun, pemerintah menggenjot pengeluaran, baik pengeluaran berupa bansos, akselerasi proyek-proyek strategis jelang berakhirnya masa jabatan Jokowi, maupun PMN ke BUMN atas nama penugasan, walaupun terlihat seperti penyelamatan BUMN," tuturnya saat dihubungi, Senin (8/7).
Di saat yang sama, lanjutnya pendapatan negara terus tertekan dan melemah. Sedianya indikasi penurunan penerimaan negara mulai terlihat sejak akhir tahun lalu. Salah satunya ialah pembanjiran insentif pajak di banyak sektor dengan dalih upaya peningkatan permintaan.
Baca juga : Penambahan Subsidi dan Belanja Kerek Defisit Anggaran
Beberapa sektor yang dibanjiri insentif tersebut diantaranya ialah sektor properti, otomotif, dan kendaraan listrik. Itu juga bertambah berat lantaran di sisi belanja pemerintah harus mengeluarkan rupiah lebih banyak untuk subsidi imbas kurs yang melemah.
"Lengkap sudah. Walhasil, sumber-sumber pemasukan negara semakin tertekan," kata Ronny.
Karenanya, solusi yang paling utama bisa dilakukan pemerintah ialah menekan atau memangkas belanja. Namun itu tak dapat dilakukan dengan cuma-cuma. Pasalnya, angka pertumbuhan ekonomi akan menjadi korban dan tak dapat tumbuh optimum.
Baca juga : Kredit Macet di LPEI, Pengamat: Prioritaskan BUMN Satu Pintu
Namun dengan prognosis defisit yang melebar, kata Ronny, pemerintah enggan mengorbankan pertumbuhan ekonomi dan memilih untuk memperlebar defisit. "Dari perkembangan yang ada, pemerintah memilih menaikan level defisit menjadi 2,70%," tuturnya.
Tekanan ekonomi juga dinilai akan semakin berat lantaran Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) mengalami penurunan dalam tiga bulan terakhir. Penurunan tersebut terjadi karena adanya tekanan daya beli di kalangan menengah bawah.
"Kepercayaan diri konsumen untuk melakukan konsumsi dan investasi di masa depan juga akan menurun, yang juga akan berimbas kepada pertumbuhan di satu sisi dan kepada revenue negara di sisi lain," pungkas Ronny. (Mir/Z-7)
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bakal fokus memperkuat penerimaan negara dengan memperbaiki tata kelola perpajakan dan cukai.
Bea Cukai tingkatkan penerimaan, perkuat pengawasan, dan fasilitasi ekspor-impor guna mendukung kinerja solid APBN hingga Agustus 2025.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kembali mencatatkan defisit sebesar Rp21 triliun, setara 0,09% dari Produk Domestik Bruto (PDB) hingga akhir Mei 2025.
Hingga April 2025, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp100 triliun atau 33,1% dari target, tumbuh 4,4% (yoy), utamanya didorong oleh lonjakan penerimaan bea keluar.
Pentingnya perubahan paradigma di kalangan aparat penegak hukum (APH), yakni Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK dalam menangani barang hasil sitaan tindak pidana.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeklaim kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 ditutup dengan cukup baik.
Tahun 2026 sebagai fase pendewasaan pasar kendaraan listrik (electric vehicle/EV).
Agus belum membuka secara rinci poin-poin usulan insentif tersebut.
Jika membeli kendaraan energi baru (NEV), konsumen bisa memperoleh subsidi sebesar 12% dari harga mobil, dengan batas maksimal 20.000 yuan (sekitar Rp47,7 juta).
Kemungkinan kendaraan listrik berbasis baterai LFP (lithium ferro phosphate) mendapat stimulus lebih kecil, sedangkan EV dengan bahan baku nikel mendapat stimulus lebih besar.
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) merilis hasil Asesmen Baca Al-Qur’an bagi Guru dan Pengawas Pendidikan Agama Islam (PAI) se-Indonesia di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (17/12).
Insentif pajak 0% menyebabkan hilangnya potensi pendapatan dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), yang diperkirakan mencapai Rp2 triliun.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved