Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
KOORDINATOR advokasi BPJS Watch Timboel Siregar berpendapat pemerintah tidak optimal menekan tingkat kemiskinan. Pemerintah menargetkan penurunan kemiskinan dikisaran 6,5%- 7,5%. Namun, selama empat tahun terakhir presentase penduduk miskin tidak pernah di bawah 9%.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Maret 2024 kemiskinan nasional sebesar 9,03% atau menjadi 25,22 juta orang. Penurunan angka kemiskinan secara tahunan (year on year/yoy) hanya 680 ribu orang terhadap Maret 2023 dan menyusut 1,14 juta orang atau 0,54% terhadap September 2022.
"Pemerintah masih kurang berhasil menekan angka kemiskinan sampai saat ini," ujar Timboel saat dihubungi Media Indonesia, Senin (1/7).
Baca juga : Belanja 7 Sektor Prioritas APBN 2024 Capai Rp2.259 Triliun. Untuk IKN Rp40,6 T
Dia pun mempertanyakan efektivitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang mana sejak 2015 hingga 2022, pemerintah sudah mengalokasikan Rp2.736,8 triliun untuk program perlindungan sosial (perlinsos) Sepanjang 2023, pemerintah telah menyalurkan Rp443,4 triliun untuk perlinsos.
"Ini patut kita pertanyakan anggaran tersebut digunakan untuk apa saja? Pasalnya tingkat kemiskinan di Indonesia masih stagnan," imbuhnya.
Timboel menilai penurunan tingkat kemiskinan selama setahun terakhir didorong aktivitas pemilu karena banyaknya uang beredar dan pemberian bansos yang masif dari pemerintah. Untuk alokasi perlinsos tahun ini yang dianggarkan APBN 2024 mencapai Rp496 triliun dengan Rp97 triliun di antaranya untuk bansos.
Baca juga : Pemda DIY Perlu Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Guna Tekan Angka Kemiskinan
"Penurunan angka kemiskinan ini karena faktor pemilu dan bansos-bansos yang diberikan. Namun, penurunan ini tidak signifikan, tidak solid," ucapnya.
Koordinator advokasi BPJS Watch juga menyoroti perihal tingkat kemiskinan di perkotaan. Laju penurunan di perdesaan lebih tinggi dibanding perkotaan. Berdasarkan data BPS, persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2024 sebesar 7,09% menurun dibandingkan Maret 2023 yang sebesar 7,29%. Sementara itu, persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2024 sebesar 11,79%, menurun dibandingkan Maret 2023 yang mencapai 12,22%.
"Ini karena banyak masyarakat di perkotaan yang bekerja di sektor informal. Jadi, penurunan kemiskinan tidak menjamin kesejahteraan masyarakat," pungkasnya. (Z-6)
PRESIDEN Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pada jajaran kabinet Merah Putih untuk melakukan percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem di desa
Tulus Abadi menuding angka pertumbuhan ekonomi yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) tidak tidak mencerminkan kondisi masyarakat di lapangan.
JAUH di atas ekspektasi pasar, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II 2025, y-o-y, mencapai 5,12%, meningkat dari 4,87% kuartal I 2025.
SULAWESI dan Jawa menjadi dua wilayah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi pada triwulan II-2025.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua 2025 tumbuh sebesar 5,12% secara tahunan (year-on-year/yoy).
Pembangunan yang baik harus didukung data akurat, lengkap, detail dan terkini.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2025 mencapai 5,12% (yoy), meski dihadapkan pada ketidakpastian global
UNDANG-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai transparansi pembiayaan
Penambahan tujuh Proyek Strategis Nasional (PSN) baru pada tahun 2026 dinilai berpotensi besar memberikan dampak ekonomi jika diimplementasikan secara optimal dan akuntabel.
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menteri, terutama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, terkait reformasi fiskal.
PRESIDEN Prabowo Subianto meminta jajarannya di bidang perekonomian untuk memfokuskan belanja negara kepada program-program penting
Presiden Prabowo selama ini selalu mengatakan bahwa Indonesia kaya akan sumber daya alam dan ini harus dibuktikan dengan menjadikan kekayaan itu sebagian besar menjadi milik negara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved