Pemda DIY Perlu Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Guna Tekan Angka Kemiskinan

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Sukamto menyampaikan dengan penambahan anggaran Dana Keistimewaan (Danais) di DIY diharapkan dapat menambah kesejahteraan masyarakatnya.

Pasalnya, Provinsi DIY, dalam rilis yang disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2022, memiliki angka kemiskinan tertinggi se-Pulau Jawa.

“Dengan penambahan anggaran (dana keistimewaan), saya menginginkan masyarakat di DIY bisa sejahtera, yakni bisa juga anggaran tersebut diberikan kepada lurah-lurah desa, ataupun kepala dusun sebagai penghubung masyrakatnya,” kata Sukamto usai Banggar DPR RI melakukan pertemuan dengan Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X, dan jajaran pemerintah daerah di ruang pertemuan Kantor Gubernur DIY, Selasa (14/2).

Sejujurnya, Sukamto merasa prihatin dengan tingginya angka kemiskinan di DIY. Karena itu, ia berkomitmen akan terus berupaya bisa menambah anggaran agar bisa membantu menyejahterakan masyarakat DIY.

“Saya akan mengupayakan penambahan anggaran tahun depan, karena melihat di Yogyakarta ini merupakan daerah istimewa," jelasnya.

"Yang banyak didatangi mahasiswa dari berbagai daerah dari seluruh Indonesia bahkan dari negara luar (negeri) pun bersekolah di salah satu universitas terkemuka. Dengan demikian saya sebagai (anggota dewan dari) dapil sini, prihatin kalo disini menjadi provinsi termiskin,” jelas Politisi Fraksi PKB itu.

Baca juga: Pemberantasan Kemiskinan Bagaikan Jauh Panggang dari Api

Ia menilai kemiskinan yang terjadi di DIY karena Yogyakarta adalah wilayah yang kecil, di mana tidak memiliki keberlimpahan Sumber Daya Alam (SDA) meski memiliki banyak Sumber Daya Manusia (SDM).

Karena itu, ia menegaskan, DIY tidak semata-mata dimiliki orang Yogyakarta saja namun para mahasiswa yang menuntut ilmu.

Namun, pasca lulus, para mahasiswa tersebut tidak bekerja di DIY melainkan kembali ke kota asalnya masing-masing. Hal inilah yang menurutnya menjadi penyebab DIY mendapat predikat sebagai provinsi termiskin di Pulau Jawa.

“Karena tidak ada SDA, sementara yang menjadi sumber kesejahteraan adalah bersumber dari para mahasiswa yang bersekolah DIY," ucapnya.

"Sedangkan, pada saat adanya wabah covid-19, mahasiswa-mahasiswi kembali ke kota masing-masing hanya melakukan virtual (perkuliahan), sehingga perputaran ekonominya melambat. Dengan demikian, saya berusaha semaksimal mungkin untuk membantu anggaran di DIY untuk meretas kemiskinan,” ujarnya.

Karena itu, ia mengingatkan, untuk mengatasi kemiskinan tidak bisa hanya mengandalkan wisata. Sebagaimana diketahui, kondisi wisata DIY saat ini belum pulih akibat wabah penyakit covid-19.

Sehingga, hal ini  menyebabkan pariwisata tidak bisa memberikan pemasukan daerah malah semakin memperbesar jurang kemiskinan di Yogyakarta. (RO/OL-09)