Pemerintah Diminta Kaji Ulang Pembiayaan yang tidak Berdampak ke Masyarakat

KETUA Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto meminta Pemerintah agar menekan pembiayaan-pembiayaan yang tidak produktif dan yang tidak berpengaruh kepada masyarakat dapat dikaji ulang. Hal itu dalam rangka menghemat pengeluaran Pemerintah disebabkan membengkanya subsidi APBN di tengah melemahnya kurs rupiah terhadap dolar.

"Sebagaimana juga zaman dulu, misalnya proyek-proyek mercusuar dan sebagainya itu ditangguhkan, mengingat dalam waktu dekat ini sudah barang tentu implikasinya luar biasa," ujar Sugeng, Minggu (30/6).

Di sisi lain, Politisi Fraksi Partai NasDem itu juga meminta pemerintah mengkaji secara serius terkait subsidi bahan bakar minyak (BBM). Kajian diperlukan untuk mengurai masalah subsidi yang dirasa semakin mencekik APBN.

Baca juga : Rachmat Gobel Ungkap Kerugian bila Indonesia Gemar Impor

Masalah lain muncul karena harga produksi BBM kian naik. Harga produksi BBM jenis Pertalite sudah naik dari Rp12.400 menjadi Rp13.500 per liter. Angka itu lebih tinggi Rp3.500 dibandingkan dengan harga jual di SPBU Pertamina saat ini yakni Rp10.000.

"Pertalite dengan harga jual Rp10.000 (per liter), itu harga produksinya kurang lebih Rp12.400. Bahkan, akhir-akhir ini akan naik kurang lebih menjadi Rp3.500. Jadi Rp13.500 harga realnya," tambahnya.

Sugeng mengatakan, selisih harga produksi dan harga jual tersebut bisa memberikan beban berat bagi Pertamina. Terutama, bila penyaluran Pertalite melebihi kuota yang telah ditentukan pada 2024 yakni 31 juta kilo liter.

Baca juga : Soal Hak Angket, NasDem: Tanpa PDIP, NasDem Tetap Jalan

"Setiap liternya itu kurang lebih Rp3.500 dikalikan 31 juta kiloliter. Itu untuk Pertalite di 2024 ini kita targetkan demikian. Dan prognosa yang ada itu tampaknya akan terlampaui, bahkan menjadi 32 juta kiloliter. Nah ini kan beban juga bagi korporasi sebagaimana saya kemukakan tadi," jelas Sugeng.

Selain Pertalite, kata Sugeng, BBM jenis Solar juga mengalami masalah yang sama. Harga keekonomian Solar mencapai Rp12.100, sementara harga jual di SPBU hanya Rp6.800. Padahal, subsidi dari pemerintah hanya Rp1.000 per liter.

"Solar ini juga sudah mengalami problem yang cukup serius, karena subsidi Solar kita tetapkan antara Rp1.000-Rp3.000, malah ditetapkan oleh pemerintah Rp1.000 per liter. Nah inilah juga yang terus-menerus kita hitung," urainya. (DPR/Z-6)