Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
PERMINTAAN terhadap rumah tapak di Indonesia, terutama pada sektor menengah ke bawah, terus menunjukkan tren positif. Konsultan properti JLL baru-baru ini melaporkan bahwa rumah tapak dengan harga di bawah Rp2 miliar menjadi yang paling laris di pasar.
Tren ini mencerminkan minat yang tinggi dari kalangan masyarakat yang mencari rumah pertama atau upgrading dari hunian sebelumnya
Head of Research JLJ Yunus Karim mengatakan, rumah tapak dengan harga di bawah Rp2 miliar adalah yang paling diminati. Berdasarkan data terbaru JLL, 80% dari total penjualan rumah di perumahan besar dengan luas lebih dari 200 hektare berada dalam kisaran harga tersebut.
Baca juga : BTN Bidik Peningkatan Market Share KPR Non Subsidi melalui Sales Center KPR
Menurut Yunus, sekitar 80 persen dari penjualan berada di bawah Rp2 miliar, sementara 70 persen di antaranya untuk rumah dengan harga sampai Rp1,2 miliar.
Permintaan yang tinggi ini disebabkan oleh beberapa faktor, terutama keterjangkauan harga.
Yunus juga menyebutkan bahwa pengembang merespons permintaan ini dengan meluncurkan berbagai produk rumah tapak yang beragam, fokus pada segmen menengah ke bawah.
Baca juga : Rumah Tapak Paling Diminati
"Pengembang juga merespons dengan membuat berbagai macam produk, terutama di segmen menengah ke bawah," tambahnya.
Selain itu, laporan dari Cushman & Wakefield Indonesia tentang pasar properti di Jabodetabek pada Kuartal IV 2023 mengungkapkan bahwa permintaan tertinggi untuk rumah tapak berasal dari masyarakat kelas menengah, yang menyumbang sekitar 33,8% dari total permintaan hingga semester II 2023.
Di sisi lain, rumah tapak juga tetap dicari oleh masyarakat dari segmen atas, dengan 26,5% dari total unit yang terjual selama semester II 2023 berasal dari segmen ini
Baca juga : Segmen Rumah Tapak LPCK Masih Menjadi Incaran Konsumen Properti
Perkembangan ini didukung oleh kebijakan pemerintah yang memberikan pembebasan PPN untuk pembelian rumah yang telah selesai dibangun atau hampir selesai hingga akhir 2024. Kebijakan ini diperkirakan akan terus mendorong permintaan, mencerminkan tren serupa yang terlihat pada 2021 dan 2022.
Salah satunya, PT Adhi Persada Properti yang melakukan inovasi dengan mengembangkan Aparthouse yang menggabungkan apartemen dengan rumah tapak. Pengembangan Aparthouse tersebut adalah Andava Aparthouse di Kawasan Pejaten Jakarta Selatan, melalui Kerja sama Operasi (KSO) dengan PT KVP Aparthouse Propertindo.
Direktur Pemasaran dan Produksi APP Indra Syahruzza mengatakan, ini merupakan inovasi baru, yang membangkitkan optimisme di tengah situasi pasar properti yang masih sulit dan belum stabil
Baca juga : Modernland Realty Jabarkan Peluang Investasi Properti di Tahun Politik 2024
“Pengembangan Andava Aparthouse di Pejaten ini sejalan dengan program keberlanjutan Adhi Persada Properti. Diantaranya adalah pengembangan aset APP yang belum maksimal terutama untuk mengembangkan landed house, dan pengembangan bisnis serta revenue stream baru sehingga kinerja perusahan menjadi lebih baik dan tumbuh kedepannya,” jelas Indra.
Menurut dia, pihaknya akan terus melakukan inovasi sejalan dengan permintaan pasar yang terus berkembang dan berubah.
“Kami optimis, inovasi APP ini akan diserap pasar dalam waktu mendatang,” ungkap Indra
Direktur Utama PT KVP Aparthouse Propertindo Hendry Oktavianus mengatakan, Andava Aparthouse yang dikembangkan dalam KSO APP dengan KVP Aparthouse Propertindo ini menelan investasi sebesar Rp750 Milliar, dan untuk tahap pertama investasinya sebesar Rp180 Milliar.
“Dibangun diatas lahan seluas 2,1 Ha, proyek iniakan dikembangkan dalam beberapa tahap,” kata dia.
Sementara itu, Managing Director PT KVP APP Aparthouse Novie Imelly menjelaskan, Aparthouse merupakan preferensi rumah untuk generasi millenial yang sangat mendukung kebutuhan dan aspirasi mereka.
“Harga Andava Aparthouse saat ini ditawarkan mulai dari Rp1,9 miliar,” tandas dia. (Z-10)
Sektor perumahan menjadi salah satu instrumen strategis Presiden Prabowo Subianto dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Wamen PKP Fahri Hamzah menilai angka backlog perumahan belum bisa dianggap demand riil karena tidak dipetakan dan tidak terkonsolidasi sebagai kebutuhan.
HUNIAN berbasis Transit Oriented Development (TOD) semakin diminati masyarakat. Saat ini pilihan hunian tersebut juga semakin terjangkau.
BTN mulai menggeser wajah bisnisnya dari bank pembiayaan perumahan konvensional menuju ekosistem yang menyatukan hunian, gaya hidup, dan peluang usaha
Banyak perumahan gagal dihuni akibat minim infrastruktur dasar. Wamen PU menegaskan hunian harus terintegrasi, akademisi sebut kumuh akibat sistem.
The HUD Institute mengingatkan pemerintah bahwa persoalan perumahan nasional tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan proyek semata
MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan penambahan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hingga Rp84,5 triliun dari transaksi digital lintas negara
MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memperpanjang keringanan atau insentif Pajak Pertambahan Nilai atau PPN untuk pembeli rumah susun ataupun tapak hingga 2027.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa hingga kini pemerintah belum mengambil keputusan terkait penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada 2026.
Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) menyampaikan pandangan resmi terkait dampak tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap konsumsi masyarakat dan pertumbuhan industri nasional.
Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Indonesia perlu diturunkan ke level 9% agar lebih kompetitif di tingkat regional.
PEMERINTAH melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membuka kemungkinan pemerintah menurunkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) pada tahun depan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved