Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Sumatra Barat Endang Kurnia Saputra mengatakan, BI Sumbar mendorong peningkatan transaksi melalui Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).
"BI Sumbar meningkatkan asistensi ke pemerintah daerah agar melakukan transaksi pembayaran non tunai," kata Endang Kurnia Saputra, Jumat (28/6).
Endang Kurnia Saputra menambahkan, transaksi yang diminta oleh pemerintah pusat pada pemerintah daerah harus secara elektronik.
Baca juga : BI Perkuat Kebijakan Sistem Pembayaran
"Misalnya bayar pajak bisa lewat ATM atau menggunakan QRIS," tambahnya.
Untuk itu lanjut Endang Kurnia Saputra , BI Sumbar akan mendampingi pemerintah daerah untuk percepatan elektronifikasi transaksi.
Menurut Endang Kurnia Saputra , saat ini masih terdapat 9 kabupaten/kota di Sumbar yang cenderung masih melakukan Pembayaran transaksi pemerintahan secara tunai
Baca juga : BI Dorong Perluasan Digitalisasi Sistem Pembayaran
Endang Kurnia Saputra menjelaskan, hambatan dalam penerapan digitalisasi pembayaran di daerah dan penerapan KKPD, yakni permasalahan infrastruktur telekomunikasi, ditambah belum adanya peraturan daerah.
"Kita akui, salah satu kendala adalah terkait sinyal telekomunikasi, jadi kita butuh infrastruktur, terutama untuk daerah 3 T( tertinggal,
terdepan dan terluar," kata Adang
"Kita akan lakukan Capacity Building untuk penerapan digitalisasi bagi pemerintah daerah, rencananya akan diadakan 20 April ini," pungkasnya.
Bank Indonesia melakukan reformasi pengaturan industri sistem pembayaran, salah satunya Transaksi, Interkoneksi, Kompetensi, Manajemen Risiko, dan Infrastruktur Teknologi Informasi.
BI memutuskan menahan BI Rate di level 4,75% dalam RDG Januari 2026. Kebijakan ini ditempuh untuk menjaga rupiah dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Kerugian global akibat kejahatan siber akan menembus US$10,5 triliun pada 2025, menjadikannya salah satu ancaman ekonomi terbesar dunia.
Kedaulatan ekonomi digital Indonesia semakin penting di tengah laju digitalisasi dan ketidakpastian global.
Fungsi Alat Pembayaran Non Tunai: Cek. Cek pembayaran non tunai: praktis, aman, terlacak! Kelola transaksi modern, hindari uang tunai, dan nikmati kemudahan bertransaksi.
E-COMMERCE bukan hanya pasar digital, tetapi juga ekosistem yang melibatkan berbagai sektor seperti logistik, sistem pembayaran, pemasaran digital, dan pelaku usaha dalam berbagai skala.
Beredar video di media sosial yang memperlihatkan Mualem mengenakan pakaian tradisional Melayu serba putih, lengkap dengan sarung dan peci hitam.
Lonjakan volume sampah selama masa libur akhir tahun bukan sekadar fenomena musiman, melainkan menjadi ujian nyata bagi sistem tata kelola sampah di daerah.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto, mendorong setiap pimpinan perguruan tinggi untuk membantu pemerintah dalam menangani permasalahan di daerah.
Ia juga menjelaskan skor penilaian HAM dibagi dalam empat kategori yakni 41-60 rendah, 61-70 cukup, 71-80 tinggi, dan 81-100 sangat tinggi.
Wali Kota Jambi Maulana menyatakan kolaborasi antara pemerintah daerah dan koperasi menjadi bagian dari strategi memperkuat ketahanan pangan daerah.
Sumber Daya Manusia (SDM) adalah kunci utama keberhasilan pembangunan fisik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved