Headline
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
KEPALA Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Sumatra Barat Endang Kurnia Saputra mengatakan, BI Sumbar mendorong peningkatan transaksi melalui Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).
"BI Sumbar meningkatkan asistensi ke pemerintah daerah agar melakukan transaksi pembayaran non tunai," kata Endang Kurnia Saputra, Jumat (28/6).
Endang Kurnia Saputra menambahkan, transaksi yang diminta oleh pemerintah pusat pada pemerintah daerah harus secara elektronik.
Baca juga : BI Perkuat Kebijakan Sistem Pembayaran
"Misalnya bayar pajak bisa lewat ATM atau menggunakan QRIS," tambahnya.
Untuk itu lanjut Endang Kurnia Saputra , BI Sumbar akan mendampingi pemerintah daerah untuk percepatan elektronifikasi transaksi.
Menurut Endang Kurnia Saputra , saat ini masih terdapat 9 kabupaten/kota di Sumbar yang cenderung masih melakukan Pembayaran transaksi pemerintahan secara tunai
Baca juga : BI Dorong Perluasan Digitalisasi Sistem Pembayaran
Endang Kurnia Saputra menjelaskan, hambatan dalam penerapan digitalisasi pembayaran di daerah dan penerapan KKPD, yakni permasalahan infrastruktur telekomunikasi, ditambah belum adanya peraturan daerah.
"Kita akui, salah satu kendala adalah terkait sinyal telekomunikasi, jadi kita butuh infrastruktur, terutama untuk daerah 3 T( tertinggal,
terdepan dan terluar," kata Adang
"Kita akan lakukan Capacity Building untuk penerapan digitalisasi bagi pemerintah daerah, rencananya akan diadakan 20 April ini," pungkasnya.
Kedaulatan ekonomi digital Indonesia semakin penting di tengah laju digitalisasi dan ketidakpastian global.
Fungsi Alat Pembayaran Non Tunai: Cek. Cek pembayaran non tunai: praktis, aman, terlacak! Kelola transaksi modern, hindari uang tunai, dan nikmati kemudahan bertransaksi.
E-COMMERCE bukan hanya pasar digital, tetapi juga ekosistem yang melibatkan berbagai sektor seperti logistik, sistem pembayaran, pemasaran digital, dan pelaku usaha dalam berbagai skala.
E-COMMERCE semakin akrab bagi masyarakat Indonesia. Salah satu hal yang mendukung perkembangan e-commerce yaitu sistem pembayaran yang mudah.
Berdasarkan data Bank Indonesia dan laporan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) pada 2024, penggunaan QRIS di Jawa Tengah terus meningkat dan memperlihatkan pertumbuhan pesat
Pembayaran menggunakan QRIS kini sudah bisa dilakukan di sejumlah negara di kawasan ASEAN dengan QRIS Cross-border.
BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai instrumen utama dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah.
Kementerian Dalam Negeri diharapkan untuk menyederhanakan regulasi dengan menghapuskan pertimbangan teknis (pertek).
Penyakit lingkungan di Jakarta masih sangat kompleks, seperti kenakalan remaja, tawur, narkoba, hingga judi online.
Panduan yang jelas bagi pemda dalam relaksasi anggaran penting diterbitkan revisi atas surat edaran yang telah diterbitkan Kemendagri.
KEPALA BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo mendorong pemda meningkatkan kualitas kebijakan publik yang lebih inklusif dan partisipatif dengan aplikasi Liqlid
KETERBATASAN anggaran yang dimiliki dan meningkatnya kebutuhan perbaikan infrastruktur yang rusak, sejumlah pemerintah daerah di Jawa Tengah mulai mengajukan pinjaman ke bank untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved