Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyatakan terus memperkuat sinergi kebijakan sistem pembayaran untuk mendukung pemulihan ekonomi. Hal itu dinilai perlu lantaran transaksi ekonomi dan keuangan digital mengalami kenaikan.
"Transaksi ekonomi dan keuangan digital mengalami kenaikan ditopang oleh meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat dalam berbelanja daring, perluasan dan kemudahan sistem pembayaran digital, serta akselerasi digital banking," ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (23/8).
Berdasarkan data BI, nilai transaksi uang elektronik (UE) pada Juli 2022 tumbuh 39,76% (yoy) mencapai Rp35,5 triliun. Lalu, nilai transaksi digital banking meningkat 27,82% (yoy) menjadi Rp4.359,7 triliun, yang sejalan dengan normalisasi mobilitas masyarakat.
Baca juga: BI Pastikan Likuiditas Perbankan dan Perekonomian Tetap Longgar
Sementara itu, nilai transaksi pembayaran menggunakan kartu ATM, kartu debet dan kartu kredit mengalami peningkatan 34,87% (yoy) menjadi Rp739,4 triliun. BI akan melanjutkan dan memperkuat persiapan implementasi Kartu Kredit Pemerintah Domestik, serta Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP).
Dalam hal ini, untuk mendorong implementasi layanan sistem pembayaran yang memenuhi prinsip integrasi, interkoneksi dan interoperabilitas. "BI terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan K/L Satgas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD), dalam rangka mendorong akselerasi digitalisasi daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi," jelas Perry.
Adapun jumlah Uang Kartal Yang Diedarkan (UYD) pada Juli 2022 meningkat 7,08% (yoy), yakni mencapai Rp913,3 triliun. BI terus memastikan ketersediaan uang rupiah dengan kualitas yang terjaga di seluruh wilayah. Serta, penyelenggaraan program edukasi CBP Rupiah, termasuk edukasi uang rupiah tahun emisi 2022.
Baca juga: 8 Perusahaan Kakap Batu Bara Meraup Untung Hingga Rp101 Triliun
Bank Sentral juga melanjutkan akselerasi transaksi BI-FAST melalui penambahan peserta dan implementasi pada layanan kebanksentralan. "Pada 29 Agustus 2022, BI akan menambah peserta baru BI-FAST gelombang keempat sebanyak 25 bank. Terdiri dari 2 peserta langsung dan 23 peserta tidak langsung," imbuhnya.
Dengan penambahan tersebut, total peserta BI-FAST mencapai 77 dan mewakili 85% pangsa sistem pembayaran ritel nasional. BI juga menambah layanan kebanksentralan melalui BI-FAST untuk mendukung pelaksanaan tugas di bidang moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan rupiah.(OL-11)
Kerugian global akibat kejahatan siber akan menembus US$10,5 triliun pada 2025, menjadikannya salah satu ancaman ekonomi terbesar dunia.
Kedaulatan ekonomi digital Indonesia semakin penting di tengah laju digitalisasi dan ketidakpastian global.
Fungsi Alat Pembayaran Non Tunai: Cek. Cek pembayaran non tunai: praktis, aman, terlacak! Kelola transaksi modern, hindari uang tunai, dan nikmati kemudahan bertransaksi.
E-COMMERCE bukan hanya pasar digital, tetapi juga ekosistem yang melibatkan berbagai sektor seperti logistik, sistem pembayaran, pemasaran digital, dan pelaku usaha dalam berbagai skala.
E-COMMERCE semakin akrab bagi masyarakat Indonesia. Salah satu hal yang mendukung perkembangan e-commerce yaitu sistem pembayaran yang mudah.
Berdasarkan data Bank Indonesia dan laporan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) pada 2024, penggunaan QRIS di Jawa Tengah terus meningkat dan memperlihatkan pertumbuhan pesat
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
PRAKTISI ekologi dari Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI), Maria Ratnaningsih menyoroti arah kebijakan pembangunan nasional yang dinilai semakin menjauh dari prinsip keberlanjutan.
BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meneguhkan peran sebagai policy hub yang menjadi pusat konsolidasi pengetahuan, analisis strategis, dan rekomendasi kebijakan berbasis bukti.
Ribut-ribut soal kebijakan, prosedur, atau perubahan iklim sering kali menutupi fakta bahwa pengambil kebijakan dan pelaku perusakan alam tetap luput dari pertanggungjawaban.
Di tengah turbulensi sosial, geopolitik, dan perkembangan teknologi, institusi publik perlu memperbarui pendekatan tata kelola.
Anggota Komisi X DPR RI Nilam Sari Lawira menegaskan pentingnya Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) sebagai pijakan utama dalam menentukan arah kebijakan pembangunan nasional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved