Pendanaan APBN untuk IKN hingga Mei Capai Rp5,5 Triliun

REALISASI gelontoran uang negara untuk membangun Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga Mei 2024 sebesar Rp5,5 triliun. Dus, sejak 2022, terhitung APBN telah mendanai pembangunan di Kalimantan Timur itu sebesar Rp38 triliun.

Intervensi APBN dalam pembangunan IKN pada 2022 sebesar Rp5,5 triliun. Di 2023 gelontoran uang negara untuk membangun kota tersebut mencapai Rp27,0 triliun. Sementara alokasi dana di tahun ini mencapai Rp40 triliun.

"Jadi kalau kita lihat alokasi anggaran yang sudah ditaruh dalam APNB 2022-2024 mencapai Rp72,5 triliun, belanja untuk tiga tahun, sehingga kita harapkan IKN bisa digunakan pada 17 Agustus," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN, Kamis (27/6).

Baca juga : BMKG Modifikasi Cuaca untuk Percepat Pembangunan IKN

Realisasi dana Rp5,5 triliun di lima bulan pertama tahun ini untuk pembangunan infrastruktur dan noninfrastruktur. Pada klaster infrastruktur, dana yang dihabiskan mencapai Rp3,4 triliun dari pagu Rp36,7 triliun. Sedangkan penggunaan uang pada klaster noninfrastruktur mencapai Rp2,0 triliun dari pagu Rp3,3 triliun.

Sri Mulyani memerinci pembangunan pada klaster infrastruktur itu di antaranya digunakan untuk membangun gedung di kawasan Istana Negara, kementerian koordinator, kementerian lain, dan gedung Otorita IKN. Kemudian pembangunan tower rumah susun ASN, rumah tapak menteri, dan rumah sakit IKN. Selanjutnya pembangunan jalan tol, jalan dan jembatan IKN, dan bandara VVIP. Dana tersebut juga digunakan untuk penataan dan penyempurnaan kawasan Bendungan Sepaku Semoi, Embung Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), hingga pengendalian banjir IKN.

Sementara pada klaster noninfrastruktur, dana Rp2,0 triliun digunakan untuk perencanaan, koordinasi, serta penyiapan pemindahan. Lalu digunakan untuk kegiatan laporan dan rekomendasi kebijakan pada K/L.

Baca juga : Basuki Hadimuljono: Infrastruktur IKN sudah Berfungsi pada Juli

Berikutnya uang itu juga digunakan untuk kegiatan pemetaan, pemantauan, serta evaluasi. Selain itu dipakai pula untuk dukungan pengamanan Polri dan operasional OIKN.

Di kesempatan berbeda, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, prospek investasi masuk ke IKN akan bergantung pada populasi yang akan dan telah terbentuk di wilayah tersebut. Pemodal, kata dia, akan melihat kesiapan infrastruktur dasar hingga aktivitas ekonomi di IKN untuk berinvestasi di sana. "Yang sekarang jadi perhatian ialah infrastruktur dasar dulu harus disiapkan. Nanti itu (yang berkaitan) adalah supply dan demand," kata dia kepada pewarta di Jakarta, Selasa (25/6).

"Kami sudah komit juga untuk bantu pelaku usaha lokal mulai investasi di IKN, tetapi demand-nya juga kami harapkan. Demand dari mana? Tidak bisa (hanya) dari ASN. Itu yang harus dipikirkan. Bagaimana mau men-develop retail dan sebagai macamnya, siapa yang mau makai?" tambahnya.

Jumlah manusia sebagai pelaku ekonomi dinilai menjadi penting dan daya tarik tersendiri bagi investor. Jumlah ASN yang hanya berkisar puluhan ribu dinilai kurang menjanjikan bagi pemodal untuk berinvestasi dan memulai usaha di IKN. Karenanya, pemerintah juga didorong memecahkan persoalan itu. (Z-2)