Pemerintah Pastikan Belum Ada Pembahasan Penaikan Harga BBM

PEMERINTAH memastikan belum ada pembahasan mengenai penaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Alokasi dana negara untuk menyubsidi bensin juga dipastikan masih mencukupi hingga akhir tahun seperti yang direncanakan.

"Sampai saat ini tidak ada pembahasan mengenai kemungkinan harga BBM dengan Kementerian ESDM. Sejauh ini kita terus mencoba mengelola agar tetap dalam range yang sudah disediakan dalam APBN," ujar Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata dalam konferensi pers APBN, Kamis (27/6).

Pada tahun ini pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi BBM tertentu dan LPG 3 Kg sebesar Rp113,27 triliun. Dana tersebut untuk menyubsidi 8,03 juta metrik ton gas LPG Kg dan 19,58 juta kiloliter BBM tertentu.

Baca juga : Kenaikan Harga BBM Upaya Obati APBN yang Sakit Karena Subsidi Melenceng

Sedangkan realisasi volume subsidi hingga Mei 2024 ialah BBM sebanyak 5,57 juta kiloliter dan 2,7 juta metrik ton LPG 3 Kg. Konsumsi BBM bersubsidi tersebut juga lebih rendah 1% jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu.

Uang negara tang dikeluarkan untuk subsidi BBM hingga Mei 2024 ialah sebesar Rp6,6 triliun, dan Rp26,8 triliun untuk LPG 3 Kg. Karenanya, kata Isa, belum ada urgensi bagi pemerintah untuk mengurangi biaya subsidi atau menaikan harga BBM.

Kondisi itu juga dinilai meringankan tekanan yang datang dari gejolak rupiah. Pasalnya diketahui sebagian besar BBM berasal dari minyak yang diimpor.

Baca juga : Soal Nasib Subsidi BBM, Pemerintah Masih Cermati Perkembangan Terkini

"Kita belum mendapatkan tekanan dari sisi ICP (Indonesia Crude Price). Tapi dari sisi kurs kita mulai dapat tekanan dari subsidi BBM.Konsumsi untuk BBM masih sedikit bisa dikendalikan, ini yang terus menerus perlu kita lakukan," jelas Isa.

Namun dia enggan memerinci proyeksi harga BBM ke depan dan hitungan subsidi yang akan dikeluarkan hingga akhir tahun ini. Isa hanya memastikan bahwa DPR dan pemerintah telah menyepakati ihwal fleksibilitas anggaran dalam hal subsidi.

"Untuk subsidi ini, APBN sudah disepakati oleh DPR dan pemerintah untuk bisa bersifat fleksibel untuk kebutuhan subsidi ini," kata dia.

Baca juga : Menkeu Sri Mulyani: Bansos Merupakan Instrumen di Dalam APBN

Di kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan realisasi belanja untuk subsidi hingga Mei 2024 telah mencapai Rp77,8 triliun, naik 3,8% dibanding periode yang sama di 2023 senilai Rp75,1 triliun.

Selain subsidi BBM dan LPG 3 Kg, realisasi itu turut disumbang oleh subsidi listrik dan subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR). Secara total, nilai subsidi energi hingga Mei 2024 mencapai Rp56,9 triliun dan subsidi non energi sebesar Rp21,0 triliun.

"Jadi APBN bekerja langsung ke masyarakat, baik melalui subsidi BBM, LPG, listrik, dan oleh usaha-usaha kecil sebanyak 2 juta (debitur) hingga Rp114 triliun kredit dengan bunga yang disubsidi," pungkas Sri Mulyani. (Mir)