Rupiah Terpuruk, Impor Minyak RI Semakin Tertekan

EKONOM senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menuturkan dengan tren pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) akan membuat nilai impor minyak dan bahan bakar minyak (BBM) semakin tertekan. Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Mei 2024 impor migas mencapai US$2,75 miliar atau setara Rp45 triliun (kurs Rp16.477).

"Dampaknya jelas nilai impor pasti naik," ujarnya kepada Media Indonesia, Minggu (23/6).

Tauhid menuturkan nilai tukar rupiah yang terpuruk terhadap dolar AS akan memengaruhi pembengkakan subsidi dan kompensasi BBM. Hal ini akan membuat kapasitas fiskal untuk belanja program lain semakin kecil karena disalurkan untuk subsidi dan kompensasi BBM.

Baca juga : Impor Indonesia Naik, Pengamat Sebut hanya Musiman

"Skenario terburuk itu ada peningkatan kompensasi yang harus dibayarkan di tahun depan. Ini juga akan memperlebar defisit dengan jumlah utang yang besar," terang Tauhid.

Dia meramalkan pemerintah melalui PT Pertamina akan menaikkan harga BBM nonsubsidi seiring pelemahan rupiah. Hal ini untuk mengamankan profitabilitas perusahaan. Namun, untuk wacana kenaikan pertalite dan solar, pemerintah bersama Pertamina akan berhati-hati karena mempertimbangkan daya beli masyarakat dan kenaikan tingkat inflasi.

"Ya ada kemungkinan Juli itu naik (pertamax cs) karena tidak pengaruh terhadap perekonomian negara. Yang kenaikan BBM subsidi ini perlu dikaji bersama dan mekanismenya komplek harus ada pembahasan DPR karena menyangkut keuangan negara," ucapnya.

Baca juga : Depresiasi Rupiah Pukul Industri Makanan dan Minuman

Dihubungi terpisah, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menuturkan, meski ketentuan volume impor minyak tidak berubah hingga akhir tahun, namun nilai impor akan beda karena variabel kurs rupiah dan komponen lainnya.

"Dengan adanya kenaikan dolar AS terhadap rupiah, nilai dari impor BBM akan meningkat meskipun volume tetap sama," terangnya.

Perihal sikap pemerintah terkait penentuan harga BBM naik atau tidak, Eddy mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan kekuatan fiskal negara supaya tidak terbebani semakin parah.

"Soal kenaikan harga BBM, tentu perlu kajian lebih lanjut dari aspek fiskal. Apakah kekuatan APBN kita masih bisa menopang dengan impor BBM yang nilainya lebih tinggi akibat perbedaan kurs yang cukup signifikan," pungkasnya. (Z-10)