Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PEMERINTAH akan terus memperbaiki data hingga penyaluran bantuan sosial untuk menekan kesalahan. Penggunaan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) juga akan diperkuat guna mempertajam ketepatan penyaluran bansos.
"Kita sudah punya data yang tepat sasaran, Regsosek itu sebagian sudah dipakai, termasuk di dalam bantuan-bantuan, termasuk bantuan pangan beras," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kepada pewarta saat ditemui di kantornya, Jumat (21/6).
Pengambil kebijakan, lanjutnya, juga akan melihat lebih dalam ihwal persentase penyaluran bansos yang tak tepat sasaran. Setidaknya diketahui terdapat exclusion error, atau tidak tepat sasaran pada penyaluran bansos hingga 46%.
Baca juga : Mensos Hapus 9 Juta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional dari DTKS
Pemerintah menargetkan menekan hal itu menjadi 30% hingga akhir 2024. "Itu mesti dicek lagi, errornya di mana, harus ada detailnya. Jadi Menko bilang tepat sasaran, kalau ada salah dikit ya dibenerin," kata Airlangga.
"Contoh, Menko waktu covid kan ada yang langsung, karena datanya tidak ada, itu Bantuan Tunai bagi Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan (BT-PKLWN). Kita selalu melihat angka yang ada, gimana yang belum dapat, nanti kita carikan jalan," tambahnya.
Penyaluran bansos yang tak tepat sasaran itu sebelumnya diungkapkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Dia mengatakan, 46% penerima bansos dari pemerintah selama ini salah sasaran.
Baca juga : Tiga Arahan Presiden untuk Perbaikan Program Bansos
"Data yang dievaluasi Bappenas akibat adanya exclusion dan inclusion error itu kira-kira sekitar 40-an% itu melenceng, (tepatnya) 46% tidak tepat," kata Suharso dalam acara Peluncuran Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek): Wujudkan Satu Data Menuju Indonesia Emas 2045 di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Jakarta Pusat, Kamis (20/6).
Adapun Regsosek merupakan basis data yang memuat informasi seputar sosial ekonomi hampir 100% penduduk Indonesia. Data Regsosek mengidentifikasi kesejahteraan penduduk mulai dari yang termiskin hingga paling sejahtera dengan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Data yang tercakup dalam Regsosek di antaranya informasi kependudukan, geospasial, kondisi perumahan, sanitasi dan air bersih, ketenagakerjaan, aset dan kepemilikan usaha, pendidikan, kesehatan, penyandang disabilitas dan program perlindungan sosial. (Mir/Z-7)
DINAS Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta mengungkapkan, sekitar 75.000 penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus tahap 1 tahun 2023 tidak layak menerima bantuan.
KEPALA Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Michael Rolandi mengatakan bahwa keterbatasan alokasi anggaran daerah menjadi salah satu penyebab polemik KJMU.
SEJUMLAH mahasiswa Jakarta mengeluhkan namanya dicoret dari daftar penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) dengan penyaluran tahap I 2024.
SEBAGAI wujud dukungan terhadap program Pemprov DKI Jakarta, Bank DKI kembali melakukan distribusi Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ)
Ia menilai, banyak warga yang masuk katagori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tak mendapat Bansos. Sedangkan masyarakat yang tergolong mampu justru mendapatkannya.
Dalam kondisi pendemi covid-19, dipastikan banyak orang miskin baru akibat kehilangan pekerjaan dan patut menjadi perhatian.
Seperti apa sebenarnya drama pengunduran diri Airlangga? Seperti apa pula kelanjutan jalan ceritanya? Ikuti pembahasannya di Ordal, Obrolan Mendalam dari Orang-orang Dalam.
Konsolidasi yang dihadiri ribuan kader kawasan Bandung Raya ini, dianggap sebagai langkah strategis Airlangga Hartarto dalam mempersiapkan Partai Golkar menghadapi Pemilihan Umum 2024.
Pelabuhan Patimban menjadi penyeimbang bagi Pelabuhan Tanjung Priok yang saat ini masih menjadi pelabuhan utama.
Pemerintah resmi izinkan gelaran Liga 2 digelar di luar Pulau Jawa. Protokol kesehatan yang ketat menjadi perhatian untuk diterapkan agar kompetisi bisa berlangsung aman.
KPU masih bisa melaksanakan pilkada serentak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
KETUA Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dijadwalkan bertemu dengan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep pada Kamis (11/7) sore di DPP Partai Golkar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved