Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PEMERINTAH akan terus memperbaiki data hingga penyaluran bantuan sosial untuk menekan kesalahan. Penggunaan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) juga akan diperkuat guna mempertajam ketepatan penyaluran bansos.
"Kita sudah punya data yang tepat sasaran, Regsosek itu sebagian sudah dipakai, termasuk di dalam bantuan-bantuan, termasuk bantuan pangan beras," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kepada pewarta saat ditemui di kantornya, Jumat (21/6).
Pengambil kebijakan, lanjutnya, juga akan melihat lebih dalam ihwal persentase penyaluran bansos yang tak tepat sasaran. Setidaknya diketahui terdapat exclusion error, atau tidak tepat sasaran pada penyaluran bansos hingga 46%.
Baca juga : Mensos Hapus 9 Juta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional dari DTKS
Pemerintah menargetkan menekan hal itu menjadi 30% hingga akhir 2024. "Itu mesti dicek lagi, errornya di mana, harus ada detailnya. Jadi Menko bilang tepat sasaran, kalau ada salah dikit ya dibenerin," kata Airlangga.
"Contoh, Menko waktu covid kan ada yang langsung, karena datanya tidak ada, itu Bantuan Tunai bagi Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan (BT-PKLWN). Kita selalu melihat angka yang ada, gimana yang belum dapat, nanti kita carikan jalan," tambahnya.
Penyaluran bansos yang tak tepat sasaran itu sebelumnya diungkapkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Dia mengatakan, 46% penerima bansos dari pemerintah selama ini salah sasaran.
Baca juga : Tiga Arahan Presiden untuk Perbaikan Program Bansos
"Data yang dievaluasi Bappenas akibat adanya exclusion dan inclusion error itu kira-kira sekitar 40-an% itu melenceng, (tepatnya) 46% tidak tepat," kata Suharso dalam acara Peluncuran Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek): Wujudkan Satu Data Menuju Indonesia Emas 2045 di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Jakarta Pusat, Kamis (20/6).
Adapun Regsosek merupakan basis data yang memuat informasi seputar sosial ekonomi hampir 100% penduduk Indonesia. Data Regsosek mengidentifikasi kesejahteraan penduduk mulai dari yang termiskin hingga paling sejahtera dengan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Data yang tercakup dalam Regsosek di antaranya informasi kependudukan, geospasial, kondisi perumahan, sanitasi dan air bersih, ketenagakerjaan, aset dan kepemilikan usaha, pendidikan, kesehatan, penyandang disabilitas dan program perlindungan sosial. (Mir/Z-7)
Ia memastikan Kemensos bersama BPS sudah berdiskusi untuk mengantisipasi dinamika data tunggal tersebut.
Santi sempat bercerita kepada awak media ihwal keluhannya. Sambil menangis, ia mengungkap anaknya sempat berhenti sekolah karena keterbatasan dana.
Sejauh ini BIG memiliki berbagai instrumen data spasial yang erat kaitannya dengan penanganan kemiskinan.
Ia menilai, banyak warga yang masuk katagori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tak mendapat Bansos. Sedangkan masyarakat yang tergolong mampu justru mendapatkannya.
DTKS dilengkapi dengan foto KTP dan foto rumah yang memungkinkan keadaan di lapangan dapat diverifikasi dan divalidasi.
Peran pemerintah daerah sangat penting untuk menginformasikan perihal bansos ini kepada warga yang membututuhkan, termasuk PRT.
Skema kerja sama merupakan bagian dari kesepakatan tarif timbal balik antara kedua negara.
Airlangga Hartarto mengungkapkan sejumlah komoditas yang tengah diperjuangkan agar mendapat tarif impor lebih rendah dari 19% saat masuk ke pasar Amerika Serikat (AS).
PEMERINTAH Indonesia dan Amerika Serikat telah sepakat untuk menyusun protokol keamanan dalam menjaga data pribadi warga negara Indonesia (WNI)
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan Indonesia menunggu hasil negosiasi tarif dengan pemerintah Amerika Serikat.
Penyelesaian IEU-CEPA ditandai dengan penandatanganan dan pertukaran surat antara pemerintah Indonesia dan Komisi Eropa.
Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyepakati kemitraan strategis Indonesia-Uni Eropa.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved