Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
USULAN untuk menekan defisit anggaran di tahun depan dinilai sulit dilakukan. Itu karena penerimaan negara dalam beberapa waktu terakhir dalam kondisi yang menantang dan prakiraan besarnya kebutuhan belanja tahun depan untuk mengakomodasi program pemerintahan baru.
"Belum lagi di tahun depan dan bahkan empat tahun mendatang ada porsi jatuh tempo utang, sehingga ini akan mempersulit (mencapai defisit rendah)," ujar periset dari Center of Reform on Economic (CoRE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet saat dihubungi, Selasa (18/6).
Defisit yang rendah juga disebut sukar tercapai meski di tahun depan pemerintah tetap menaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%. Menurutnya, itu tak serta merta dapat memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan ekspansi belanja.
Baca juga : Jelang Akhir 2022, Defisit Anggaran Hanya 1,22% dari PDB
Sejatinya pemerintah menyusun angka defisit anggaran tahun depan di kisaran 2,45% hingga 2,82% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut dituangkan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) yang disampaikan ke DPR beberapa waktu lalu.
Namun dalam pembahasan awal dengan parlemen, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas menyampaikan usulan untuk menekan defisit anggaran di kisaran 1,5% hingga 1,8% dari PDB. Hal itu menurutnya dapat dilakukan sekaligus memberikan ruang fiskal bagi pemerintahan baru.
Yusuf mengatakan, besaran ideal defisit anggaran tahun depan sebetulnya juga akan ditentukan pada realisasi APBN di tahun ini. "Bagaimanapun juga, ada beberapa pos anggaran yang sifatnya tidak kecil, sebut saja, belanja infrastruktur, pengentasan kemiskinan (belanja bansos dan subsidi), hingga belanja perpajakan (pemberian insentif)," tuturnya.
"Jadi, kalau ingin menekan defisit di kisaran 1,5% hingga 1,8%, beberapa pos anggaran harus dimaksimalkan di tahun ini," pungkas Yusuf.
(Z-9)
Pertumbuhan penerimaan pajak tersebut, lanjutnya, berasal dari kenaikan penerimaan bruto sebesar 7%, serta penurunan signifikan restitusi hingga 23%.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap praktik penghindaran pajak berskala besar di sektor perdagangan tekstil.
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengeluarkan instruksi keras kepada seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk tidak tunduk pada tekanan pihak luar.
Rudianto menilai tindakan tegas dari Aparat Penegak Hukum (APH) sangat krusial di tengah upaya Presiden Prabowo Subianto meningkatkan penerimaan negara.
Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai hingga Oktober 2025 mencapai Rp249,3 triliun atau 80,3% dari target.
Total ada 439 koli pakaian bekas disita dari sejumlah truk dengan taksiran senilai Rp4,2 miliar.
Moody’s menahan rating Indonesia di Baa2. Pemerintah klaim ekonomi dan fiskal tetap kuat, defisit terjaga, Danantara dan MBG jadi tumpuan investasi.
Ia menambahkan, pertumbuhan sektor riil bahkan melampaui laju pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga menopang kinerja ekonomi secara keseluruhan.
Genpro berkomitmen menciptakan ekosistem pengusaha yang tidak hanya naik kelas secara finansial.
Pemerintah menyatakan perekonomian Indonesia sepanjang 2025 tetap menunjukkan ketahanan dan kinerja yang solid meskipun dihadapkan pada ketidakpastian ekonomi global.
Sektor transportasi, gudang, dan telekomunikasi menjadi pendorong utama pertumbuhan investasi sepanjang tahun berjalan, disusul sektor jasa lainnya serta perdagangan dan reparasi.
Ia berharap BMT mampu menjadi alternatif lembaga keuangan syariah yang tangguh.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved