Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
USULAN untuk menekan defisit anggaran di tahun depan dinilai sulit dilakukan. Itu karena penerimaan negara dalam beberapa waktu terakhir dalam kondisi yang menantang dan prakiraan besarnya kebutuhan belanja tahun depan untuk mengakomodasi program pemerintahan baru.
"Belum lagi di tahun depan dan bahkan empat tahun mendatang ada porsi jatuh tempo utang, sehingga ini akan mempersulit (mencapai defisit rendah)," ujar periset dari Center of Reform on Economic (CoRE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet saat dihubungi, Selasa (18/6).
Defisit yang rendah juga disebut sukar tercapai meski di tahun depan pemerintah tetap menaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%. Menurutnya, itu tak serta merta dapat memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan ekspansi belanja.
Baca juga : Jelang Akhir 2022, Defisit Anggaran Hanya 1,22% dari PDB
Sejatinya pemerintah menyusun angka defisit anggaran tahun depan di kisaran 2,45% hingga 2,82% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut dituangkan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) yang disampaikan ke DPR beberapa waktu lalu.
Namun dalam pembahasan awal dengan parlemen, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas menyampaikan usulan untuk menekan defisit anggaran di kisaran 1,5% hingga 1,8% dari PDB. Hal itu menurutnya dapat dilakukan sekaligus memberikan ruang fiskal bagi pemerintahan baru.
Yusuf mengatakan, besaran ideal defisit anggaran tahun depan sebetulnya juga akan ditentukan pada realisasi APBN di tahun ini. "Bagaimanapun juga, ada beberapa pos anggaran yang sifatnya tidak kecil, sebut saja, belanja infrastruktur, pengentasan kemiskinan (belanja bansos dan subsidi), hingga belanja perpajakan (pemberian insentif)," tuturnya.
"Jadi, kalau ingin menekan defisit di kisaran 1,5% hingga 1,8%, beberapa pos anggaran harus dimaksimalkan di tahun ini," pungkas Yusuf.
(Z-9)
Bea Cukai membentuk Satgas Nasional Anti-Penyelundupan guna memperkuat pengawasan, menekan praktik ilegal, dan menjaga penerimaan negara.
Pengenaan tarif 19% untuk Indonesia oleh AS dinilai masih lebih rendah dari negara kompetitor lain seperti Vietnam.
KESEPAKATAN antara Indonesia dan Amerika Serikat yang baru saja diumumkan berpotensi menekan penerimaan negara. Itu terjadi lantaran Indonesia akan kehilangan potensi penerimaan.
Kementerian Keuangan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp4,88 triliun dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026.
Ditjen Pajak dan Satgassus OPN telah melakukan pertemuan dan membahas ihwal kerja sama serta kolaborasi untuk memperkuat penerimaan pajak.
Penaikan tarif pajak tidak akan berdampak positif bagi penerimaan negara dan perekonomian. Naiknya pungutan pajak justru dapat menghasilkan masalah baru.
Ekonomi digital Indonesia diperkirakan akan mencapai Rp1.860 triliun pada 2024, yang setara dengan 8,4 persen dari PDB nasional. Sektor ini diproyeksikan tumbuh dengan angka 5%-6% per tahun.
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PT Vale Indonesia (Tbk) berhasil mempertahankan kinerja yang kuat dan terus menegaskan posisinya sebagai pemimpin industri dalam bidang keberlanjutan, inovasi, dan kemajuan.
PEMERINTAH mengklaim berhasil mencetak tonggak sejarah baru dalam penguatan ketahanan pangan nasional.
Cikarang kini menjadi saksi lahirnya babak baru industri pendingin udara nasional. DAIKIN resmi memulai operasi pabrik AC hunian skala penuh pertama di Indonesia
REI tegaskan properti sebagai pengungkit ekonomi nasional lewat pendekatan Propertinomic, dimulai dari Kalimantan Timur, jantung Ibu Kota Negara (IKN).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved