Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
UPAYA penurunan tingkat kemiskinan yang selama ini dilakukan pemerintah tampaknya belum sepenuhnya mampu dikatakan berhasil, alias masih mengalami kebuntuan. Pasalnya, tingkat kemiskinan secara spasial masih cukup tinggi, bahkan melampaui angka pertumbuhan ekonomi di daerah terkait.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (CoRE) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan, permasalahan kemiskinan sedianya cukup kompleks. Tak bisa, kata dia, melihat kemiskinan berdasarkan data jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan.
“Karena jumlah orang yang miskin, tetapi sedikit berada di atas garis kemiskinan itu jauh lebih banyak. Kalau jumlah yang berada di bawah garis kemiskinan itu 26 juta orang, maka yang berada sedikit di atas garis kemiskinan itu jumlahnya lebih banyak, bisa sampai 70 juta orang,” tuturnya saat dihubungi, Selasa (11/6).
Baca juga : Di Era Erzaldi Rosman, Jumlah Orang Miskin di Babel Sedikit
Guna menangani hal itu, pengambil kebijakan tak semestinya hanya mengandalkan bantuan sosial semata. Guliran beragam program dalam bantuan sosial sejauh ini belum cukup efektif menekan angka kemiskinan secara merata.
Bahkan masifnya bantuan sosial justru dapat menjadi bumerang bagi perekonomian di Tanah Air. Alih-alih masalah kemiskinan tuntas, justru derasnya aliran bansos dapat menimbulkan ketergantungan masyarakat mengulurkan tangan mengharapkan bantuan pemerintah yang dananya bersumber dari uang negara.
“Itu tidak menyelesaikan permasalahan secara tuntas, atau menyasar pada akar permasalahannya. Justru itu bisa menimbulkan efek samping, menciptakan ketergantungan masyarakat miskin terhadap bansos,” kata Faisal.
Baca juga : Kewajiban Neto Investasi Internasional Indonesia Turun
“Jadi yang tepat itu adalah pemberdayaan, yaitu dengan meningkatkan kesejahteraan mereka dari sisi income. Itu bisa dilakukan dengan penciptaan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan masyarakat miskin yang umumnya berpendidikan rendah,” lanjutnya.
Penanganan kemiskinan yang relatif gagal juga terjadi di Indonesia Timur. Selama ini pemerintah mengandalkan aliran investasi di wilayah Timur untuk sektor Sumber Daya Alam (SDA). Penanaman modal yang masuk berulang kali disebut menciptakan lapangan pekerjaan dan dapat berdampak pada pembukaan lapangan kerja yang besar di wilayah terkait.
Pertumbuhan ekonomi di wilayah Timur sejatinya memang mengalami pertumbuhan tinggi setelah banyak menampung investasi di sektor SDA, utamanya pertambangan minerba. Hanya, hal itu juga diikuti dengan pertumbuhan angka kemiskinan yang cukup tinggi. Mengindikasikan kemajuan ekonmoi di wilayah tersebut tak betul-betul berdampak positif bagi masyarakat sekitar.
Baca juga : Brunei Darussalam dan Laos Bergabung dalam Konektivitas Pembayaran ASEAN
Karenanya, kata Faisal, pemerintah semestinya tak melulu mengandalkan investasi untuk menekan angka kemiskinan, khususnya di Timur Indonesia. “Harus ada strategi turunan untuk menularkan investasi yang masuk untuk menekan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja di Indonesia Timur,” jelasnya.
Tingginya angka kemsikinan Indonesia secara spasial diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Selasa (11/6). Dia mengungkapkan, angka kemiskinan secara nasional cenderung mengalami penurunan, namun jika dibedah secara spasial, angka kemiskinan di Timur Indonesia cukup tinggi.
Sulawesi misalnya, memiliki tingkat kemiskinan hingga 10,08%, Maluku 12,29%, Nusa Tenggara 16,99%. Kemudian tingkat kemiskinan di Papua mencapai 24,76%. Padahal sejak 2015 hingga 2023, pemerintah telah mengeluarkan uang senilai Rp3.134,9 triliun untuk menggulirkan beragam program perlindungan sosial. (Z-6)
SEKTOR usaha ultramikro, mikro, kecil dan menengah (UMKM) membutuhkan ekosistem yang sehat agar bisa naik kelas dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Kenaikan angka kemiskinan di Ibu Kota Jakarta pada Maret 2025 dipicu oleh berbagai faktor, termasuk peningkatan garis kemiskinan dan ketidakstabilan harga kebutuhan pokok.
Kemiskinan di wilayahnya masih tinggi terutama kategori miskin ekstrem yang jumlahnya mencapai 44.462 kepala keluarga. Sementara jumlah warga miskin tercatat 35.818 kepala keluarga.
Koperasi merupakan institusi modern yang mampu menyejahterakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
Presiden Prabowo Subianto memiliki tiga senjata untuk atasi kemiskinan dan mencapai visi Indonesia Emas.
Ia juga menyampaikan target perbaikan sistem penyaluran bantuan dalam empat bulan ke depan untuk memastikan tidak ada bantuan yang salah sasaran.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved