Din Syamsuddin Minta Muhammadiyah Tolak Tawaran Izin Usaha Tambang

MANTAN ketua umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin meminta Muhammadiyah menolak pengelolaan bisnis tambang, meski telah diberikan karpet merah oleh pemerintah. Presiden Joko Widodo telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara untuk mengakomodir organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan mengelola bisnis tambang.

"Sebagai warga Muhammadiyah saya mengusulkan kepada PP Muhammadiyah untuk menolak tawaran Presiden Joko Widodo itu. Pemberian itu lebih banyak mudharat daripada maslahatnya," tegasnya dalam keterangan resmi, Kamis (6/6).

Din menuding selama ini pemberian izin usaha pertambangan (IUP) kerap disalahgunakan oleh oknum pejabat negara yang diberi wewenang mengelola tambang, mulai dari bupati, gubernur, hingga pejabat kementerian sebagai sumber penghasilan alias dikorupsi. Dia pun mengkhawatirkan hal serupa dapat terjadi bila ormas juga mengelola wilayah tambang.

"Jika ormas Keagamaan masuk ke dalam lingkaran setan kemungkaran struktural tersebut maka siapa lagi yang diharapkan memberi solusi," katanya.

Din menambahkan alasan penolakan lainnya soal pemberian konsesi tambang batu bara kepada ormas lantaran dalam beberapa bulan terakhir keadaan politik nasional yang memanas akibat Pilpres 2024. Karpet emas pengelolaan wilayah tambang dianggap akan semakin memunculkan upaya kooptasi untuk memuluskan jalan penguasaan ekonomi oleh pihak tertentu.

"Ini motifnya terkesan untuk mengambil hati pihak tertentu, suuzon pun tak terhindarkan," pungkasnya.

(Z-9)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Putri Rosmalia