Headline
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menghadap ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Rabu, 15 Mei 2024. Salah satu hal yang dilaporkan Srimul mengenai persoalan di Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea Cukai.
"Saya laporkan Bea Cukai dan pembahasan mengenai apa yang terjadi situasi yang dihadapi oleh seluruh jajaran di lapangan yang viral-viral (di media sosial)," ujar Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu, 15 Mei 2024.
Sri Mulyani juga menjelaskan penyebab terjadinya berbagai persoalan di tubuh Bea dan Cukai. Ia menilai akibat beberapa aturan hingga sumber daya manusia (SDM).
Baca juga : Bertindak setelah Viral
Selain itu, perkembangan teknologi yang cepat turut berpengaruh. Seluruh beban persoalan ini disampaikan ke Presiden.
"Kami akan terus mengambil langkah-langkah untuk perbaikan untuk memperbaikinya," tegasnya.
Sri Mulyani enggan menyampaikan tanggapan Presiden Jokowi atas laporannya. Ia langsung meninggalkan awak media dan masuk ke dalam mobil.
Baca juga : Menkeu Sri Mulyani Minta Bea Cukai Perbaikan Layanan
Sebelumnya, Presiden Jokowi memastikan akan segera menggelar rapat terbatas (ratas) terkait polemik di Bea dan Cukai. Namun, ia tak membeberkan waktu ratas.
"Nanti akan kami rataskan di rapat internal," ujar Presiden Jokowi, di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Konawe di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Selasa, 14 Mei 2024.
Sederet kasus pelayanan Bea Cukai tengah menjadi sorotan jagad maya. Seperti, kasus mengenai pengiriman sepatu impor yang terkena bea masuk sebesar Rp31,8 juta untuk pembelian sepatu senilai Rp10,3 juta.
Baca juga : Diisukan akan Mundur Ikuti Mahfud MD, Sri Mulyani Temui Presiden Jokowi di Istana Secara Senyap
Kasus lainnya perihal tertahannya alat belajar untuk siswa tunanetra di Sekolah Luar Biasa (SLB)-A Pembina Tingkat Nasional di Bea Cukai Soekarno-Hatta (Soetta).
Menteri Keuangan Sri Mulyani juga telah memberi instruksi kepada Direktorat Jenderal Bea Cukai sebagai tanggapan atas berbagai keluhan soal pelayanan Bea Cukai. Sri Mulyani memerintahkan Bea Cukai untuk memperbaiki pelayanan dan proaktif memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama mengenai kebijakan.
"Ada beberapa kasus yang viral seperti pengiriman sepatu, pengiriman barang untuk sekolah luar biasa (SLB) dan pengiriman action figure dari robotik. Malam ini saya mengundang untuk mendapatkan laporan mengenai bagaimana Bea Cukai menangani berbagai kasus tersebut," kata Sri Mulyani.
(Z-9)
Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) mengeklaim stabilitas sistem keuangan nasional pada triwulan II 2025 tetap terjaga di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi penyaluran Dana Desa telah mencapai Rp40,34 triliun per 14 Juli 2025. Jumlah itu setara 58,46% dari pagu Rp69 triliun.
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menteri, terutama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, terkait reformasi fiskal.
Kementerian Keuangan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp4,88 triliun dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani menemui Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta untuk membahas tarif Donald Trump
Defisit APBN 2025 pada Maret setara 0,43% dari produk domestik bruto (PDB) dan 16,9% dari proyeksi defisit anggaran dalam APBN 2025 mencapai Rp616,2 triliun.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan memanggil dua menteri di era pemerintahan periode kedua Joko Widodo
Tom Lembong dan Hasto adalah dua sosok yang mewakili oposisi Jokowi. Keduanya dipidana juga dinilai tak lepas dari keinginan Jokowi.
Pemberian amnesti Hasto Kristiyanto dan abolisi Tom Lembong disebut membuat hubungan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi makin berjarak.
AUFA Luqmana,17, membeli mobil pikap Esemka bekas, untuk membuktikan keseriusan gugatannya atas wanprestasi Presiden ke-7 Jokowi
Kenapa Jokowi melakukan itu? Kenapa dia malah membuka front pertempuran politik dan menambah musuh baru? Panikkah dia?
Ketua Fraksi Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas menekankan Partai Demokrat tidak pernah berurusan dengan polemik ijazah palsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved