Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menghadap ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Rabu, 15 Mei 2024. Salah satu hal yang dilaporkan Srimul mengenai persoalan di Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea Cukai.
"Saya laporkan Bea Cukai dan pembahasan mengenai apa yang terjadi situasi yang dihadapi oleh seluruh jajaran di lapangan yang viral-viral (di media sosial)," ujar Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu, 15 Mei 2024.
Sri Mulyani juga menjelaskan penyebab terjadinya berbagai persoalan di tubuh Bea dan Cukai. Ia menilai akibat beberapa aturan hingga sumber daya manusia (SDM).
Baca juga : Bertindak setelah Viral
Selain itu, perkembangan teknologi yang cepat turut berpengaruh. Seluruh beban persoalan ini disampaikan ke Presiden.
"Kami akan terus mengambil langkah-langkah untuk perbaikan untuk memperbaikinya," tegasnya.
Sri Mulyani enggan menyampaikan tanggapan Presiden Jokowi atas laporannya. Ia langsung meninggalkan awak media dan masuk ke dalam mobil.
Baca juga : Menkeu Sri Mulyani Minta Bea Cukai Perbaikan Layanan
Sebelumnya, Presiden Jokowi memastikan akan segera menggelar rapat terbatas (ratas) terkait polemik di Bea dan Cukai. Namun, ia tak membeberkan waktu ratas.
"Nanti akan kami rataskan di rapat internal," ujar Presiden Jokowi, di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Konawe di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Selasa, 14 Mei 2024.
Sederet kasus pelayanan Bea Cukai tengah menjadi sorotan jagad maya. Seperti, kasus mengenai pengiriman sepatu impor yang terkena bea masuk sebesar Rp31,8 juta untuk pembelian sepatu senilai Rp10,3 juta.
Baca juga : Diisukan akan Mundur Ikuti Mahfud MD, Sri Mulyani Temui Presiden Jokowi di Istana Secara Senyap
Kasus lainnya perihal tertahannya alat belajar untuk siswa tunanetra di Sekolah Luar Biasa (SLB)-A Pembina Tingkat Nasional di Bea Cukai Soekarno-Hatta (Soetta).
Menteri Keuangan Sri Mulyani juga telah memberi instruksi kepada Direktorat Jenderal Bea Cukai sebagai tanggapan atas berbagai keluhan soal pelayanan Bea Cukai. Sri Mulyani memerintahkan Bea Cukai untuk memperbaiki pelayanan dan proaktif memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama mengenai kebijakan.
"Ada beberapa kasus yang viral seperti pengiriman sepatu, pengiriman barang untuk sekolah luar biasa (SLB) dan pengiriman action figure dari robotik. Malam ini saya mengundang untuk mendapatkan laporan mengenai bagaimana Bea Cukai menangani berbagai kasus tersebut," kata Sri Mulyani.
(Z-9)
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum mengetahui wacana pelebaran defisit APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum mengetahui perihal wacana pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan rata-rata harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) masih di bawah asumsi yang ditetapkan APBN 2026.
PRESIDEN Prabowo Subianto memanggil Purbaya Yudhi Sadewa, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo,dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia ratas di istana
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons kenaikan harga minyak mentah dunia yang telah menembus level di atas US$100 per barel.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah berpotensi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi apabila lonjakan harga minyak dunia terus berlanjut.
POLDA Metro Jaya menegaskan bahwa status wajib lapor bagi Rismon Sianipar, tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah ijazah Jokowi
Rismon telah mempublikasikan video permintaan maafnya lewat kanal YouTube Balige Academy.
Advokat Jahmada Girsang yang mendampingi Rismon Sianipar menyatakan bahwa pertemuan antara kliennya dengan Presiden ke-7 RI tersebut berlangsung dalam suasana persahabatan.
PAKAR telematika yang juga kasus dugaan ijazah palsu Jokowi atau Presiden RI ke-7, Joko Widodo Roy Suryo merespons permohonan restorative justice yang diajukan Resmon Sianipar
KOMISI Informasi Pusat mengabulkan sebagian permohonan sengketa informasi yang diajukan kelompok Bongkar Ijazah Jokowi terhadap UGM terkait ijazah Jokowi
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved