Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menghadap ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Rabu, 15 Mei 2024. Salah satu hal yang dilaporkan Srimul mengenai persoalan di Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea Cukai.
"Saya laporkan Bea Cukai dan pembahasan mengenai apa yang terjadi situasi yang dihadapi oleh seluruh jajaran di lapangan yang viral-viral (di media sosial)," ujar Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu, 15 Mei 2024.
Sri Mulyani juga menjelaskan penyebab terjadinya berbagai persoalan di tubuh Bea dan Cukai. Ia menilai akibat beberapa aturan hingga sumber daya manusia (SDM).
Baca juga : Bertindak setelah Viral
Selain itu, perkembangan teknologi yang cepat turut berpengaruh. Seluruh beban persoalan ini disampaikan ke Presiden.
"Kami akan terus mengambil langkah-langkah untuk perbaikan untuk memperbaikinya," tegasnya.
Sri Mulyani enggan menyampaikan tanggapan Presiden Jokowi atas laporannya. Ia langsung meninggalkan awak media dan masuk ke dalam mobil.
Baca juga : Menkeu Sri Mulyani Minta Bea Cukai Perbaikan Layanan
Sebelumnya, Presiden Jokowi memastikan akan segera menggelar rapat terbatas (ratas) terkait polemik di Bea dan Cukai. Namun, ia tak membeberkan waktu ratas.
"Nanti akan kami rataskan di rapat internal," ujar Presiden Jokowi, di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Konawe di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Selasa, 14 Mei 2024.
Sederet kasus pelayanan Bea Cukai tengah menjadi sorotan jagad maya. Seperti, kasus mengenai pengiriman sepatu impor yang terkena bea masuk sebesar Rp31,8 juta untuk pembelian sepatu senilai Rp10,3 juta.
Baca juga : Diisukan akan Mundur Ikuti Mahfud MD, Sri Mulyani Temui Presiden Jokowi di Istana Secara Senyap
Kasus lainnya perihal tertahannya alat belajar untuk siswa tunanetra di Sekolah Luar Biasa (SLB)-A Pembina Tingkat Nasional di Bea Cukai Soekarno-Hatta (Soetta).
Menteri Keuangan Sri Mulyani juga telah memberi instruksi kepada Direktorat Jenderal Bea Cukai sebagai tanggapan atas berbagai keluhan soal pelayanan Bea Cukai. Sri Mulyani memerintahkan Bea Cukai untuk memperbaiki pelayanan dan proaktif memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama mengenai kebijakan.
"Ada beberapa kasus yang viral seperti pengiriman sepatu, pengiriman barang untuk sekolah luar biasa (SLB) dan pengiriman action figure dari robotik. Malam ini saya mengundang untuk mendapatkan laporan mengenai bagaimana Bea Cukai menangani berbagai kasus tersebut," kata Sri Mulyani.
(Z-9)
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak akan mengubah batas defisit anggaran sebesar 3 persen, meskipun menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
Danantara menargetkan negosiasi utang proyek KCIC Whoosh dengan China selesai kuartal I-2026. Skema restrukturisasi disebut masih 50:50.
INDEF nilai Ramadan dan Idul Fitri 2026 bisa dorong ekonomi kuartal I-II lewat sektor pangan, transportasi, dan logistik, didukung stimulus pemerintah.
Menteri KKP menjelaskan polemik anggaran kapal yang disebut sudah cair oleh Menkeu. Industri galangan belum terima order karena proses pengadaan masih berjalan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menuding Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) belum mengoptimalkan alokasi anggaran untuk pembelian kapal.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Jokowi diminta jangan sekadar mencari muka menyetujui pengembalian Undang-Undang No.19/2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau UU KPK Lama.
Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi diisukan menjadi Watimpres. Jokowi merespons akan tetap di kediamannya di Solo
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo dicecar pertanyaan penyidik Polda Metro Jaya dengan 10 pertanyaan mendalam selama 2,5 jam di Mako Polresta Surakarta, Rabu (11/2).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved