Alokasi Pupuk Bersubsidi Jawa Timur Tambah Menjadi 1.920.074 Ton

KHUSUS di Jawa Timur, pemerintah menetapkan alokasi sebesar 1.920.074 ton atau meningkat 956.227 ton dari alokasi sebelumnya yang sebesar 963.847 ton. Rinciannya, urea sebesar 981.730 ton atau meningkat dari sebelumnya 574.347 ton, NPK sebesar 832.370 ton atau meningkat dari sebelumnya 389.357 ton, NPK Formula Khusus sebesar 986 ton atau meningkat dari sebelumnya 143 ton, dan pupuk organik sebesar 104.998 ton.

Guna menjamin kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di 39 Kabupaten/Kota di Jawa Timur, Pupuk Indonesia menyiapkan sejumlah fasilitas penunjang yaitu 66 gudang Lini III, 188 distributor, dengan 5.875 jaringan kios/pengecer, serta didukung 56 petugas lapang yang akan memastikan semua petani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi sesuai dengan regulasi. "Alokasi subsidi pupuk tersebut akan disalurkan kepada 3,4 juta petani di seluruh Jawa Timur," ujar Direktur Pemasaran Pupuk Indonesia, Tri Wahyudi Saleh, saat sosialisasi sebagai kolaborasi antara Pupuk Indonesia, Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Jawa Timur, Ombudsman, dan Satgassus Pencegahan Korupsi Polri, Surabaya, Jawa Timur, Senin (13/5).

Sejalan dengan penetapan kebijakan Permentan Nomor 01 Tahun 2024 dan Kepmentan Nomor 249 Tahun 2024, Pupuk Indonesia memastikan ketersediaan stok di semua lini untuk mendukung kebijakan tersebut. Per 10 Mei 2024, stok pupuk bersubsidi secara nasional saat ini tercatat sebesar 2,1 juta ton atau mencapai 222% dari ketentuan minimum yang ditetapkan pemerintah. Sementara stok yang tersedia di wilayah Jawa Timur tercatat sebesar 189.666 ton atau mencapai 535% dari ketentuan stok minimum.

Baca juga : Bertemu Petani Jeruk, Ibas Serap Aspirasi Warga Soal Kelangkaan Pupuk Subsidi

Dari sisi penyaluran, sampai dengan 10 Mei 2024, BUMN itu menyalurkan pupuk bersubsidi sebesar 1,93 juta ton atau setara 20,3% dari total alokasi subsidi pupuk yang sebesar 9,55 juta ton secara nasional. Adapun rinciannya untuk pupuk urea sebesar 1,12 juta ton dan NPK sebesar 809.073 ton. Sedangkan untuk wilayah Jawa Timur, telah disalurkan sebesar 227.343 ton sampai akhir Maret 2024 yang terdiri dari urea 139.139 ton, NPK sebesar 88.198 ton, dan NPK Formula Khusus sebesar 6 ton.

Penambahan alokasi pupuk subsidi bisa dimanfaatkan oleh petani terdaftar atau petani yang memenuhi kriteria sesuai Permentan Nomor 01 Tahun 2024 yaitu tergabung dalam kelompok tani dan terdaftar dalam elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok (e-RDKK). Adapun pupuk bersubsidi ini untuk petani yang melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan seperti padi, jagung, dan kedelai, serta subsektor tanaman hortikultura seperti cabai, bawang merah, dan bawang putih, dan subsektor perkebunan seperti tebu rakyat, kakao, dan kopi.

Dari jenis-jenis usaha tani tersebut, ditetapkan bahwa kriteria luas lahan yang diusahakan maksimal 2 hectare, termasuk petani yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada aturan baru ini, Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) dapat dievaluasi empat bulan sekali pada tahun berjalan. Dengan kata lain, petani yang belum mendapatkan alokasi bisa menginput pada proses pendaftaran pada proses evaluasi di tahun berjalan.

Tidak sampai di situ, kegiatan ini juga menjadi ajang sosialisasi kepada petani penerima pupuk bersubsidi bahwa tambahan alokasi dapat ditebus dengan mudah menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di kios resmi. Penebusan pupuk menggunakan KTP ini dapat dilakukan karena saat ini seluruh kios resmi telah dilengkapi dengan aplikasi i-Pubers (Integrasi Pupuk Bersubsidi). Lewat aplikasi i-Pubers, pemilik kios dapat melakukan verifikasi data melalui pemindaian KTP asli petani sehingga pupuk bersubsidi bisa didapatkan oleh petani yang berhak dengan mudah.

"Kami berharap kepada seluruh peserta, khususnya ketua kelompok tani kegiatan sosialisasi kebijakan pupuk bersubsidi ini, dapat memberikan edukasi tentang adanya penambahan alokasi subsidi pupuk tahun anggaran 2024. Di samping itu kami berharap petani dapat menebus pupuk bersubsidi dengan mudah menggunakan KTP. Petugas kios akan dengan sigap mendampingi dan mengawal proses penebusan pupuk agar pupuk bersubsidi bisa dimanfaatkan petani yang berhak sesuai dengan ketentuan, tutup Tri. (Ant/Z-2)