Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Mohammad Faisal berpandangan penciptaan lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia saat ini masih kurang bermutu. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah pekerja setengah pengangguran dan mayoritas jumlah penduduk pekerja di sektor informal.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pekerja setengah pengangguran atau yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu atau berstatus masih mencari pekerjaan mencapai 12,11 juta orang per Februari 2024. Angka ini tumbuh 2,52 juta orang atau naik 26,28% dibandingkan Februari 2023. Kemudian, penduduk Indonesia yang bekerja pada kegiatan informal tercatat 84,13 juta orang atau setara 59,17% dari total jumlah penduduk pekerja yang mencapai 142,18 juta orang per Februari 2024.
"Banyaknya orang yang tidak bekerja secara full time dan dominannya pekerja informal ini menandakan masih kurangnya kualitas pekerjaan di Indonesia," ujar Faisal saat dihubungi Media Indonesia, Selasa (7/5).
Baca juga : Covid-19 belum Merebak, Tingkat Pengangguran Turun Tipis
Menurutnya, tingginya jumlah pekerja setengah pengangguran tidak terlepas dari dampak panjang akibat kondisi pandemi covid-19 yang memukul berbagai sektor usaha dan membuat jutaan orang kehilangan pekerjaannya.
"Dalam catatan saya, jumlah pekerja setengah pengangguran pada Februari 2024 naik 45,20% dibandingkan kondisi pra pandemi. Efek covid-19 masih dirasakan di bidang ketenagakerjaan," sebutnya.
Direktur Eksekutif Core itu pun mendorong pemerintah untuk bisa meningkatkan penciptaan lapangan pekerjaan formal di perkotaan. Pasalnya, dalam data BPS terungkap tingkat pengangguran terbuka (TPT) per Februari 2024 di perkotaan lebih tinggi dibandingkan di perdesaan dengan persentase 5,89% dan 3,37%.
Baca juga : Indef: Jumlah Pengangguran Turun, Banyak Terserap ke Sektor Informal
"Ini menjadi pekerjaan rumah (PR) besar bagi pemerintah untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang full time dan menciptakan lapangan pekerjaan sektor formal lebih banyak di perkotaan," tegasnya.
Dihubungi terpisah, peneliti ekonomi makro dan keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Riza Annisa Pujarama menuturkan faktor utama meningkatnya pekerja setengah pengangguran adanya mismatch atau ketidakcocokan keterampilan dan kemampuan seorang pekerja.
Dia juga mengatakan dengan tidak bekerja secara penuh waktu dapat mengancam kesejahteraan pekerja itu sendiri. Ini karena gaji dan tunjangan yang didapat bukan selayaknya pekerja penuh.
"Sehingga secara kesejahteraan akan lebih rendah. Ini sama dengan pekerja informal yang identik dengan upah yang tidak besar," imbuhnya.
Selain itu, Riza berpendapat banyaknya angka pengangguran di perkotaan disebabkan adanya persaingan yang ketat dengan kualifikasi tinggi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Sementara, berdasarkan data BPS per Februari 2024, pekerja di Indonesia didominasi oleh lulusan sekolah dasar (SD) ke bawah dengan 51,95 juta pekerja. Angka tersebut 36,54% dari total penduduk bekerja yang sebesar 142,18 juta orang. (Z-6)
Capaian tersebut menunjukkan tren pemulihan pascapandemi yang berkelanjutan. Meski demikian, tingkat kemiskinan Jakarta saat ini masih belum sepenuhnya kembali ke posisi sebelum pandemi.
PERTUMBUHAN ekonomi Indonesia pada kuartal IV 2025 tercatat sebesar 5,39 persen secara tahunan (year on year/YoY).
BADAN Pusat Statistik (BPS) menyampaikan bahwa penduduk bekerja pada November 2025 tercatat sebesar 147,91 juta orang.
Badan Pusat Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kinerja perekonomian nasional yang solid di sepanjang 2025 dengan pertumbuhan sebesar 5,11% secara tahunan
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV 2025 mencapai 5,39%.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat total nilai impor Indonesia sepanjang Januari hingga Desember 2025 mencapai US$241,86 miliar, atau meningkat 2,83% dibandingkan tahun sebelumnya.
Cudarsiah, warga Tarakan yang dijuluki “Ibu BPJS”, gigih menyosialisasikan BPJS Ketenagakerjaan hingga menjangkau ribuan pekerja informal.
Pemerintah menaikkan target penyaluran FLPP pada 2026 menjadi 285.000 unit rumah subsidi dengan kebutuhan dana mencapai Rp37,1 triliun.
Presiden Prabowo Subianto menyebut sekitar 29 juta warga Indonesia belum memiliki rumah, saat menghadiri akad massal 50.030 KPR FLPP.
SORE sehabis hujan, Soliah tak pernah menyangka hidupnya bakal berubah begitu cepat.
Perluasan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja bukan penerima upah (BPU) harus menjadi fokus penting BPJS Ketenagakerjaan.
Pekerja informal terdiri atas pekerja rumah tangga, sopir, tenaga kerja bongkar muat (TKBM), dan pekerja migran.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved