Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
DIREKTUR eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Mohammad Faisal berpandangan penciptaan lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia saat ini masih kurang bermutu. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah pekerja setengah pengangguran dan mayoritas jumlah penduduk pekerja di sektor informal.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pekerja setengah pengangguran atau yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu atau berstatus masih mencari pekerjaan mencapai 12,11 juta orang per Februari 2024. Angka ini tumbuh 2,52 juta orang atau naik 26,28% dibandingkan Februari 2023. Kemudian, penduduk Indonesia yang bekerja pada kegiatan informal tercatat 84,13 juta orang atau setara 59,17% dari total jumlah penduduk pekerja yang mencapai 142,18 juta orang per Februari 2024.
"Banyaknya orang yang tidak bekerja secara full time dan dominannya pekerja informal ini menandakan masih kurangnya kualitas pekerjaan di Indonesia," ujar Faisal saat dihubungi Media Indonesia, Selasa (7/5).
Baca juga : Covid-19 belum Merebak, Tingkat Pengangguran Turun Tipis
Menurutnya, tingginya jumlah pekerja setengah pengangguran tidak terlepas dari dampak panjang akibat kondisi pandemi covid-19 yang memukul berbagai sektor usaha dan membuat jutaan orang kehilangan pekerjaannya.
"Dalam catatan saya, jumlah pekerja setengah pengangguran pada Februari 2024 naik 45,20% dibandingkan kondisi pra pandemi. Efek covid-19 masih dirasakan di bidang ketenagakerjaan," sebutnya.
Direktur Eksekutif Core itu pun mendorong pemerintah untuk bisa meningkatkan penciptaan lapangan pekerjaan formal di perkotaan. Pasalnya, dalam data BPS terungkap tingkat pengangguran terbuka (TPT) per Februari 2024 di perkotaan lebih tinggi dibandingkan di perdesaan dengan persentase 5,89% dan 3,37%.
Baca juga : Indef: Jumlah Pengangguran Turun, Banyak Terserap ke Sektor Informal
"Ini menjadi pekerjaan rumah (PR) besar bagi pemerintah untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang full time dan menciptakan lapangan pekerjaan sektor formal lebih banyak di perkotaan," tegasnya.
Dihubungi terpisah, peneliti ekonomi makro dan keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Riza Annisa Pujarama menuturkan faktor utama meningkatnya pekerja setengah pengangguran adanya mismatch atau ketidakcocokan keterampilan dan kemampuan seorang pekerja.
Dia juga mengatakan dengan tidak bekerja secara penuh waktu dapat mengancam kesejahteraan pekerja itu sendiri. Ini karena gaji dan tunjangan yang didapat bukan selayaknya pekerja penuh.
"Sehingga secara kesejahteraan akan lebih rendah. Ini sama dengan pekerja informal yang identik dengan upah yang tidak besar," imbuhnya.
Selain itu, Riza berpendapat banyaknya angka pengangguran di perkotaan disebabkan adanya persaingan yang ketat dengan kualifikasi tinggi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Sementara, berdasarkan data BPS per Februari 2024, pekerja di Indonesia didominasi oleh lulusan sekolah dasar (SD) ke bawah dengan 51,95 juta pekerja. Angka tersebut 36,54% dari total penduduk bekerja yang sebesar 142,18 juta orang. (Z-6)
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat total nilai ekspor Indonesia periode Januari hingga Mei 2025 mencapai US$111,98 miliar, naik 6,98% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
BADAN Pusat Statistik (BPS) mencatat total nilai impor Indonesia sepanjang Januari hingga Mei 2025 mencapai US$96,60 miliar.
NERACA perdagangan Indonesia kembali mencatatkan surplus pada Mei 2025 sebesar US$4,30 miliar.
BPS memperkirakan produksi beras Indonesia sepanjang Januari hingga Agustus 2025 mencapai 29,97 juta ton, naik 14,09%.
INFLASI bulanan pada Juni 2025 tercatat sebesar 0,19%, ditandai dengan kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 108,07 pada Mei menjadi 108,27.
Ketua Dewan Energi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan pemerintah akan merevisi data angka kemiskinan nasional.
Dengan adanya kemudahan layanan penyedia dana pensiun, diharapkan dapat meningkatkan kepesertaan khususnya pekerja informal.
BRI dan BPJS Ketenagakerjaan berkolaborasi dalam program Kebut Pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan di AgenBRILink 2024 untuk memperluas akses jaminan sosial bagi pekerja informal.
Ombudsman menyerahkan hasil evaluasi dan kajian sistematik mengenai penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan
Jaminan Hari Tua (JHT) diakui sebagai salah satu solusi utama bagi pekerja untuk memastikan hidup layak setelah pensiun.
Ombudsman Republik Indonesia (RI) menyerahkan hasil evaluasi dan kajian sistematik terkait penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada Pemerintah Kota Makassar.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada Agustus 2024, jumlah orang bekerja mencapai 144,64 juta . Dari total itu, 57,95% bekerja di sektor informal.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved