Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti mahalnya biaya pinjaman (cost of borrowing) Bank Dunia ketimbang yang ditawarkan oleh bank pembangunan multilateral lainnya. Ia pun mendesak dilakukannya transformasi agar lembaga pemberi pinjaman itu bisa tetap dipercaya oleh negara-negara yang menjadi kliennya.
Pernyataan tersebut disampaikan Sri Mulyani dalam Development Committee Meeting yang merupakan rangkaian kegiatan pertemuan Musim Semi Dana Moneter Internasional-Kelompok Bank Dunia Tahun 2024 (2024 IMF-WBG Spring Meetings) di Washington DC, Amerika Serikat pekan lalu.
"Biaya Bank Dunia terlalu mahal dibandingkan Multilateral Development Bank (MDBs) sejawat lainnya saat ini," ujar Sri Mulyani melalui keterangan resmi, Selasa (23/4).
Baca juga : Ini Tanggapan Sri Mulyani Terkait Imbauan IMF Soal Larangan Ekspor
Sri Mulyani turut mendorong agar Bank Dunia lebih percaya diri untuk menetapkan target ambisius untuk evolution deliverables pada fase berikutnya. Bank Dunia dan IMF, menurutnya, harus mempertahankan momentum reformasi dan memastikan reformasi tersebut menghasilkan peluang nyata bagi negara-negara emerging market dan negara berkembang.
Selain itu, disinggung juga mengenai pentingnya penambahan kapasitas keuangan Bank Dunia dan penguatan kepentingan dan keterwakilan anggota.
Ia juga menyampaikan keyakinannya bahwa peningkatan modal yang sejalan dengan reviu kepemilikan saham, akan memperkuat legitimasi dan tata kelola Bank Dunia di saat lembaga-lembaga global tepercaya sangat dibutuhkan keberadaannya.
Dia juga menyambut baik kemajuan yang dicapai menuju terciptanya Grup Bank Dunia (WBG) yang lebih besar, lebih baik dan lebih berani (bigger, better, bolder) melalui Peta Jalan Evolusi Grup Bank Dunia (World Bank Group Evolution Roadmap).
Diketahui, Sri Mulyani merupakan Gubernur Bank Dunia dan Alternate Governor IMF untuk Indonesia yang memimpin delegasi dan berperan aktif dalam rangkaian kegiatan 2024 IMF-WBG Spring Meetings. (Z-11)
Koalisi Barisan Guru Indonesia (Kobar Guru Indonesia) mengkritisi pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani tentang kebijakan anggaran pendidikan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan adanya penambahan anggaran yang signifikan untuk Program Sekolah Rakyat pada tahun 2026.
Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) mengeklaim stabilitas sistem keuangan nasional pada triwulan II 2025 tetap terjaga di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi penyaluran Dana Desa telah mencapai Rp40,34 triliun per 14 Juli 2025. Jumlah itu setara 58,46% dari pagu Rp69 triliun.
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menteri, terutama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, terkait reformasi fiskal.
Kementerian Keuangan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp4,88 triliun dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026.
Langkah ini tidak hanya mendekatkan pengolahan sampah ke sumbernya, namun juga berkontribusi dalam mengurangi beban TPA dan mendukung ekonomi sirkular.
Pemerintah memastikan tidak akan mengadopsi data kemiskinan yang dirilis Bank Dunia.
AWAL April 2025, Bank Dunia melalui Macro Poverty Outlook menyebutkan pada tahun 2024 lebih dari 60,3% penduduk Indonesia atau setara dengan 171,8 juta jiwa hidup di bawah garis kemiskinan.
Di balik status Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah ke atas, Bank Dunia mengungkapkan fakta mencengangkan: 60,3% dari total populasi Indonesia hidup dalam garis kemiskinan
Indonesia diproyeksikan hanya memiliki pertumbuan ekonomi rata-rata 4,8% hingga 2027. Adapun, rinciannya adalah 4,7% pada 2025, 4,8% pada 2026, dan 5% pada 2027.
Reformasi struktural untuk mempercepat pertumbuhan produktivitas, di samping kehati-hatian fiskal dan moneter, merupakan kunci untuk memajukan agenda pertumbuhan pemerintah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved