SKSG UI Berikan Pandangan terkait Izin Investasi Sektor Telekomunikasi

KERESAHAN akan kehadiran satelit orbit rendah seperti Starlink tidak hanya diungkapkan oleh pengusaha jasa telekomunikasi dari aspek persaingan usaha. Kehadiran perusahaan milik Elon Musk itu juga dinilai beberapa pihak akan mengancam kedaulatan siber Indonesia dan berpotensi memperbesar risiko separatisme di Papua. 

Salah satu lembaga yang pernah membuat kajian kedaulatan siber dan potensi risiko separatisme di Papua adalah Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia (SKSG UI).

Dalam kajian yang dipublikasikan beberapa waktu yang lalu, Ketua Prodi SKSG UI Muhamad Syauqillah mengatakan jika satelit dengan dengan teknologi  Low Earth Orbit Satellite (LEO) tak memiliki kerja sama degan perusahaan jasa telekomunikasi di Indonesia, dapat memperbesar risiko terhadap kedaulatan siber dan potensi separatisme di Papua. Hal ini disebabkan Starlink tidak memiliki NOC, Gateway, dan IP Address.

Baca juga : Penyelenggara Jasa Internet Nasional Siap Bermitra dengan Starlink

Hingga saat ini Starlink tak pernah mau membangun NOC, Gateway dan IP Address di negara yang mereka layani. Seluruh perangkat telekomunikasinya tersebut berada di Amerika Serikat (AS). Apalagi dalam operasionalnya Starlink mengadopsi teknologi Inter Satellite Link (ISL). Dengan tekonologi ini seluruh data telekomunikasi yang terjadi di Starlink langsung masuk dan dikontrol di AS.

Dengan seluruh perangkatnya tidak ada di Indonesia, kontrolnya ada di negara lain sehingga mempersulit penegak hukum di Indonesia untuk mengawasi dan mengontrol Starlink. Teknologi ISL ini memungkinkan Starlink dapat menghindari gateway internet Indonesia, sehingga negara tak memiliki kedaulatan untuk menjalankan kebijakan internet seperti trust positive dan kewajiban lawful intercept, seperti diatur dalam perundang-undangan.

“Dari sisi ini kami melihat Indonesia sebagai negara berdaulat penuh menjadi tak memiliki kedaulatan siber atas badan usaha yang melakukan usaha di Indonesia. Sehingga kajian yang pernah kita lakukan adalah jika Starlink ingin beroperasi di Indonesia kami merekomendasikan agar mereka tak menjual produknya langsung ke konsumen. Jika ingin menjalankan bisnisnya Starlink bisa bekerja sama dengan penyelenggara jasa telekomunikasi yang sudah ada di Indonesia,” ucap Syauqillah dalam siaran pers.

Baca juga : Perusahaan Gemcorp dari Inggris Resmi Ambil Alih Perusahaan Internet Flynet

Prosedur dan mekanisme pengajuan izin bagi penyelenggara jasa telekomunikasi, lanjut Syauqillah sudah dibuat oleh Kemenkominfo. Bagi badan usaha yang hendak menjalankan usaha jasa telekomunikasi, regulator telah mewajibkan agar memiliki NOC, server, hub, NMS (Network Monitoring System). Selain itu mereka harus menggunakan autonomous system (AS) Number, IP address di Indonesia. Perangkat itu semuanya bukan sekadar dummy. Namun keberadaannya fisiknya harus ada dan ditaruh di Indonesia. Tujuannya untuk mendukung lawful intercept.

Jika Starlink tetap tak ingin memenuhi seluruh persyaratan dan prosedur tersebut, Syauqillah menilai kerjasama dengan penyelenggara jasa telekomunikasi bisa menjadi jalan tengah bagi mereka untuk dapat memberikan layanan telekomunikasi di Indonesia.

“Starlink penuhi saja seluruh mekanisme dan prosedur yang telah dibuat Kemenkominfo. Seluruh prosedur tersebut harus menjadi acuan untuk seluruh perusahaan telekomunikasi yang ingin berinvestasi di Indonesia. Jika Starlink beroperasi di Indonesia tanpa memenuhi seluruh mekanisme dan prosedur yang berlaku maka Indonesia tak memiliki kedaulatan siber dan ini menjadi potensi ancaman keamanan nasipnal,” kata Syauqillah.

Baca juga : 6 Sektor Industri di Batam Tumbuh Pesat Sepanjang 2023

Menurutnya pemerintah seharusnya tak sekadar mempertimbangkan potensi investasi yang masuk dari kehadiran Starlink di Indonesia tetapi juga memperhatikan isu keamanan, pertahanan, dan ancaman separatisme di Papua ketika hendak memberikan izin bagi Starlink.

“Dengan mempertimbangkan kondisi geopolitik regional dan global memanas, sebagai negara yang berdaulat seharusnya pemerintah dapat lebih ketat untuk menjalankan prosedur dan mekanisme pengajuan izin bagi Starlink. Sehingga pemberian izin Starlink harusnya mempertimbangkan lingkungan strategis. Kita tak bisa menutup mata terhadap dinamika geopolitik dalam memberikan izin Starlink. Jangan sampai pemerintah hanya mempertimbangkan potensi investasi yang akan masuk saja tanpa mempertimbangkan lingkungan strategis dan dinamika geopolitik saat ini ,” kata Syauqillah.

Syauqillah memastikan kajian yang dibuat SKSG UI terhadap Starlink bukan antiterpotensi investasi yang masuk di sektor telekomunikasi atau yang dibawa oleh Elon Musk.

Kajian SKSG UI dan seluruh persyaratan serta prosedur pengajuan izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang dibuat Kemenkominfo dinilai Syauqillah bukan suatu yang dibuat mengada-ada. Semua ini merupakan kebutuhan strategis untuk menjaga kedaulatan Indonesia. Syauqillah mengatakan, saat ini pemerintah harus cerdas untuk mencari titik keseimbangan antara menarik investasi sektor telekomunikasi dengan kebutuhan strategis nasional.

“Kajian SKSG UI menyimpulkan titik strategis tersebut dapat terjadi jika Starlink ingin berusaha di Indonesia mereka harus bekerja sama dengan perusahaan di Indonesia. Dengan kerja sama ini membuat kebutuhan akan pertahanan keamanan nasional dapat terpenuhi. Sehingga potensi investasi yang masuk ke Indonesia tidak akan mengancam kedaulatan dan keamanan nasional,” pungkas Syauqillah. (B-3)